Kamis, 18 Jun 2026
light_mode
Beranda » Internasional » Kemlu RI Akan Evakuasi 32 WNI dari Iran di Tengah Memanasnya Perang Timur Tengah

Kemlu RI Akan Evakuasi 32 WNI dari Iran di Tengah Memanasnya Perang Timur Tengah

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berencana mengevakuasi 32 warga negara Indonesia (WNI) dari Iran menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah mengatakan evakuasi tersebut merupakan tahap awal dari upaya perlindungan terhadap warga Indonesia yang berada di Iran.

“Ada 32. Ini baru mulai, jadi mungkin masih akan kita lihat lagi perkembangan berikutnya,” kata Heni dalam konferensi pers di Gedung Palapa Kemlu, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.

Menurut Heni, proses evakuasi WNI akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di lapangan. Pada tahap pertama, jalur evakuasi direncanakan melalui Azerbaijan. Rute perjalanan akan ditentukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Azerbaijan sesuai situasi keamanan terbaru.

Kemlu juga terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di Iran untuk memantau kondisi para WNI yang masih berada di negara tersebut.

“KBRI Teheran akan terus melakukan komunikasi dan penjangkauan kepada WNI yang tinggal maupun yang sedang berada di Iran,” ujar Heni.

Berdasarkan data Kemlu, saat ini terdapat sekitar 329 WNI di Iran. Mayoritas di antaranya tinggal di Qom. Sebagian besar warga Indonesia tersebut merupakan pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di negara tersebut.

Meski proses evakuasi mulai disiapkan, KBRI Teheran tetap beroperasi untuk memberikan bantuan dan pelayanan kepada seluruh WNI yang masih berada di Iran.

Situasi keamanan di Iran memburuk setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer ke wilayah Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran kemudian meluncurkan serangan terhadap berbagai target yang terkait dengan Israel dan aset militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Eskalasi konflik itu menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya perang di kawasan serta meningkatkan risiko keamanan bagi warga sipil, termasuk warga negara asing yang berada di Iran.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Industri Tekstil RI Masih Tertekan, Menperin Ungkap Dampak Impor Bahan Baku dan Geopolitik Global

    Industri Tekstil RI Masih Tertekan, Menperin Ungkap Dampak Impor Bahan Baku dan Geopolitik Global

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih menghadapi tekanan berat di tengah dinamika global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, tantangan utama berasal dari ketergantungan bahan baku impor serta disrupsi rantai pasok global. Menurutnya, ketergantungan terhadap bahan baku impor membuat industri tekstil nasional rentan terhadap gangguan pasokan. Selain itu, perubahan permintaan pasar […]

  • Menkeu Purbaya Bongkar 4 Modus Penghindaran Bea Keluar, Negara Rugi Besar

    Menkeu Purbaya Bongkar 4 Modus Penghindaran Bea Keluar, Negara Rugi Besar

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap empat modus utama yang selama ini digunakan eksportir untuk menghindari kewajiban pembayaran bea keluar atas sejumlah komoditas. Praktik tersebut dinilai dapat merugikan negara karena berpotensi mengurangi penerimaan dari sektor kepabeanan. Purbaya menjelaskan, modus pertama adalah kesalahan administratif dalam penyampaian dokumen ekspor. Kesalahan tersebut ditemukan pada jenis […]

  • KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp6,79 Triliun Selama Setahun Pemerintahan Prabowo

    KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp6,79 Triliun Selama Setahun Pemerintahan Prabowo

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp6,79 triliun melalui berbagai upaya pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menyampaikan bahwa sepanjang periode Oktober 2024 […]

  • BI Paparkan Daya Tahan Ekonomi RI pada Investor Global

    BI Paparkan Daya Tahan Ekonomi RI pada Investor Global

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Indonesia menegaskan kinerja ekonomi yang berdaya tahan di tengah berbagai krisis. Kinerja ekonomi Indonesia tersebut dinilai memperkuat kepercayaan para pelaku usaha AS yang beroperasi di Asia Tenggara. Hal itu disampaikan dalam sejumlah pertemuan Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan RI dengan investor global, serta pertemuan dengan US-ASEAN Business Council dan International Monetary Fund […]

  • 9 Makanan Khas Imlek dan Maknanya, Simbol Harapan Baik di Tahun Baru

    9 Makanan Khas Imlek dan Maknanya, Simbol Harapan Baik di Tahun Baru

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan suasana hangat, kumpul keluarga, dan meja makan yang penuh hidangan istimewa. Bukan sekadar lezat, makanan khas Imlek juga dipercaya menyimpan makna mendalam sebagai doa dan harapan untuk menyambut tahun yang baru. Mulai dari simbol umur panjang, kelimpahan rezeki, hingga keharmonisan keluarga, setiap sajian punya cerita dan […]

  • BPJPH Perkuat Sinergi dengan Kemenkes dan BPOM Jelang Wajib Halal 2026

    BPJPH Perkuat Sinergi dengan Kemenkes dan BPOM Jelang Wajib Halal 2026

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat sinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelang pemberlakuan kebijakan Wajib Halal 2026. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan upaya ini penting sebagai kunci keberhasilan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) secara nasional, dan Wajib Halal yang akan berlaku pada Oktober ini. […]

expand_less