Menkeu Purbaya Soroti Pemborosan Rumah Sakit, Tagihan BPJS Kesehatan Bengkak Gara-Gara Alkes Tak Efisien
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pemborosan anggaran di sejumlah rumah sakit yang menyebabkan tagihan BPJS Kesehatan membengkak. Inefisiensi pengadaan alat kesehatan (alkes) dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya beban keuangan lembaga jaminan kesehatan tersebut.
Dalam paparannya di Jakarta, Rabu (22/10/2025), Purbaya mencontohkan adanya aturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator dari total kapasitas tempat tidur. Aturan ini, menurutnya, sudah tidak relevan sejak pandemi COVID-19 berakhir.
“Karena mereka terpaksa sudah beli, setiap ada pasien ya dilewatkan ke alat itu. Akibatnya tagihan ke BPJS jadi besar,” ujar Purbaya.
Purbaya meminta agar dilakukan asesmen ulang terhadap anggaran alat kesehatan rumah sakit, guna menentukan pembelian yang benar-benar dibutuhkan. Ia juga menekankan agar tim penilai berasal dari kalangan profesional medis, bukan birokrat atau pihak BPJS Kesehatan.
“Saya bilang aksesnya jangan saya, karena saya bukan dokter. Jangan mereka (BPJS Kesehatan) juga. Harus tim yang paham bidang kedokteran dan rumah sakit,” katanya.
Selain itu, Purbaya menyoroti pengelolaan sistem teknologi informasi (IT) BPJS Kesehatan yang saat ini melibatkan sekitar 200 pegawai. Ia menilai sistem tersebut perlu dikelola lebih profesional dan terintegrasi agar potensi kebocoran atau kecurangan bisa terdeteksi lebih cepat.
“Kalau ada kecurangan, obatnya apa, langsung terdeteksi semua. Saya pikir nanti akan menarik ke depannya, itu yang saya harapkan bisa mengurangi beban operasi BPJS,” tutur Purbaya.
Langkah pembenahan ini diharapkan dapat menekan pemborosan anggaran, memperkuat transparansi, dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan nasional. Pemerintah menargetkan sistem pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan bisa lebih sehat dan akuntabel mulai 2026.
- Penulis: syaiful amri
