Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Ini Alat Tawar Baru Beijing dalam Perang Dagang AS–China

Ini Alat Tawar Baru Beijing dalam Perang Dagang AS–China

  • account_circle darmanto zebua
  • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Pemerintah Tiongkok kembali memperketat kontrol ekspor mineral tanah jarang (rare earth) pada Kamis (9/10/2025). Tiongkok memperluas larangan atas teknologi pemrosesan dan produksi magnet rare earth, serta secara eksplisit menargetkan pengguna asing di sektor pertahanan dan semikonduktor.

Langkah ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan China (MOFCOM), hanya dua hari setelah sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat menyerukan perluasan larangan ekspor peralatan pembuat chip ke Tiongkok.

Kebijakan terbaru ini memperluas aturan kontrol ekspor yang diumumkan pada April 2025, yang sempat menimbulkan kekurangan pasokan global sebelum kemudian mereda berkat serangkaian kesepakatan dagang antara Beijing, Eropa, dan AS.

Menurut analis geopolitik Tim Zhang, pendiri firma riset Edge Research di Singapura, langkah ini memiliki dimensi strategis yang jelas.

“Dari perspektif geostrategis, kebijakan ini meningkatkan posisi tawar Beijing menjelang pertemuan TrumpXi di Korea Selatan akhir bulan ini,” ujarnya.

Tiongkok memproduksi lebih dari 90% pasokan global rare earth yang telah diproses, termasuk magnet rare earth yang menjadi komponen penting dalam kendaraan listrik, mesin pesawat, radar militer, hingga perangkat energi hijau.

MOFCOM juga mengumumkan bahwa pembatasan baru akan mencakup perusahaan asing yang menggunakan bahan atau peralatan rare earth asal China, meniru langkah Washington yang selama ini membatasi ekspor produk semikonduktor ke luar negeri.

Teknologi pembuatan magnet rare earth kini masuk dalam kategori ekspor terbatas untuk lebih banyak jenis magnet. Selain itu, komponen dan rakitan yang mengandung magnet terlarang juga akan diawasi secara ketat.

China juga menambahkan peralatan daur ulang rare earth ke dalam daftar teknologi yang memerlukan izin ekspor khusus. Aturan baru dengan efek ekstrateritorial ini akan mulai berlaku 1 Desember 2025, sementara sebagian besar kebijakan lainnya efektif segera.

Pasar merespons positif langkah ini. Saham China Northern Rare Earth Group (600111.SS) melonjak 8,3%, sementara Shenghe Resources (600392.SS) naik 6,3% pada perdagangan Kamis pagi waktu setempat.(*)

  • Penulis: darmanto zebua
  • Editor: Darmanto Zebua

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Besaran UMP 2026 masih Rahasia, Airlangga: Regulasi Sudah Diparaf!

    Besaran UMP 2026 masih Rahasia, Airlangga: Regulasi Sudah Diparaf!

    • calendar_month Jum, 5 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa regulasi terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sudah memasuki tahap finalisasi. Bahkan, Airlangga menambahkan bahwa regulasi sudah diteken. Sayangnya, ia masih enggan membocorkan besaran UMP yang diputuskan pemerintah. “Regulasi sudah diparaf,” kata Airlangga kepada awak media di Kemenko Perekonomian, Jumat (5/12/2025). Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha […]

  • 187 Pendaki Termasuk Tim Kemenpar Berhasil Dievakuasi

    187 Pendaki Termasuk Tim Kemenpar Berhasil Dievakuasi

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Rabu, 19 November 2025, membuat 187 pendaki, termasuk rombongan dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar), sempat terjebak di Ranu Kumbolo. Keberadaan Tim tersebut saat itu sedang bertugas membuat materi promosi wisata namun terjadi erupsi saat itu. Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo, memastikan seluruh anggota […]

  • Kenaikan Upah Minimum 2026 Dinilai Tak Adil, Buruh Ancam Gelombang Aksi

    Kenaikan Upah Minimum 2026 Dinilai Tak Adil, Buruh Ancam Gelombang Aksi

    • calendar_month Rab, 17 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah resmi menetapkan rumus kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto. Namun, kebijakan tersebut menuai kekecewaan dari kalangan buruh karena dinilai belum menjamin kebutuhan hidup layak (KHL). Kelompok buruh menilai formula kenaikan upah minimum 2026 yang menggunakan perhitungan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi […]

  • Pertamina NRE Terbitkan 35.475 Ton Kredit Karbon Baru, 90% Langsung Terserap Pasar

    Pertamina NRE Terbitkan 35.475 Ton Kredit Karbon Baru, 90% Langsung Terserap Pasar

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) kembali menerbitkan kredit karbon dengan total volume 35.475 ton CO2e yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Kredit karbon tersebut langsung mendapatkan respons positif dari pasar, dengan 90,4% atau 32.060 ton CO2e sudah terjual kepada perusahaan nasional lintas […]

  • Nusron Targetkan 32 RDTR Rampung hingga Akhir 2025, Dorong Integrasi OSS untuk Permudah Investasi

    Nusron Targetkan 32 RDTR Rampung hingga Akhir 2025, Dorong Integrasi OSS untuk Permudah Investasi

    • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan penyusunan 32 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) selesai hingga akhir tahun 2025. Target ini merupakan bagian dari upaya percepatan Program Strategis Nasional (PSN) melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Hal tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP […]

  • Dedi Mulyadi Tantang Balik Menkeu Purbaya: Buka Data Daerah Simpan Dana APBD di Bank!

    Dedi Mulyadi Tantang Balik Menkeu Purbaya: Buka Data Daerah Simpan Dana APBD di Bank!

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Adu argumen panas kembali terjadi antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut mengendap di bank. Dedi tidak tinggal diam  ia menantang balik Menteri Keuangan untuk membuka data secara transparan, agar publik tahu siapa sebenarnya yang menahan dana triliunan […]

expand_less