Breaking News
light_mode
Beranda » Perbankan » Salurkan 142.743 Unit Rumah KPR, BTN Kuasai 81,8% FLPP Nasional

Salurkan 142.743 Unit Rumah KPR, BTN Kuasai 81,8% FLPP Nasional

  • account_circle -
  • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah menyalurkan 142.743 unit KPR Sejahtera FLPP atau setara 81,8% dari total nasional sebanyak 188.434 unit. Capaian tersebut membuktikan peran strategis BTN dalam menopang program pemerintah di sektor perumahan rakyat.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar mengatakan keberhasilan program KPR subsidi tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah. Tetapi juga memberikan efek ekonomi berantai di tingkat lokal. Karena setiap proyek perumahan yang dibiayai BTN mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, peningkatan permintaan material bangunan, serta pertumbuhan sektor pendukung seperti transportasi, makanan, dan jasa.

“Program KPR subsidi bukan hanya tentang rumah, tapi juga tentang pembentukan karakter dan kecerdasan insan Indonesia serta tentang aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekelilingnya. Inilah bentuk kontribusi BTN terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” papar Hirwandi dalam siaran pers, Rabu (15/10/2025).

Sebagai bank dengan mandat utama di sektor pembiayaan perumahan, BTN memainkan peran ganda dalam mendukung Program Pemerintah 3 Juta Rumah — tidak hanya pada sisi permintaan untuk pembiayaan konsumen. Tetapi juga suplai dalam pembiayaan sektor hulu perumahan.

Melalui Kredit Program Perumahan (KPP), BTN menyalurkan pembiayaan bagi pengembang, kontraktor, pemasok bahan bangunan, hingga industri material perumahan untuk mempercepat pembangunan hunian rakyat.

Selain itu, BTN juga bertindak sebagai integrator ekosistem perumahan nasional melalui pendirian Housing Finance Center, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran (Learning), konsultasi (Advisory), dan riset (Research) di bidang pembiayaan perumahan. Pusat ini menjadi wadah pengembangan kapasitas, inovasi kebijakan, serta penyedia data dan kajian untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam mewujudkan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengutip Bisnis, Komisaris Independen Danantara Asset Management (DAM) Agus Sugiarto menegaskan pentingnya agar pertumbuhan penyaluran BTN tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta memastikan tepat sasaran.

Agus menyampaikan hal tersebut saat meninjau proyek perumahan bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur, bersama jajaran BTN. Ia menilai keberhasilan BTN menyalurkan KPR subsidi secara masif harus berjalan seiring dengan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan validasi penerima manfaat.

“Keberhasilan ini perlu diimbangi dengan penerapan GCG yang kuat, agar setiap rumah yang dibiayai benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dan memberi dampak sosial yang nyata,” ujar Agus Sugiarto.

Agus juga menyoroti langkah BTN yang membuka akses pembiayaan bagi pekerja informal dan wirausaha kecil sebagai inovasi penting dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Dia menilai, inovasi tersebut perlu terus diikuti dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat.

“Inovasi BTN dalam menjangkau sektor informal sangat positif, tetapi tata kelola dan pengawasan tetap perlu diperkuat agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.

Komisaris Independen DAM, Haryo Baskoro Wicaksono menilai pentingnya penyempurnaan berkelanjutan terhadap skema KPR Sejahtera FLPP agar penyaluran pembiayaan dapat semakin cepat, efisien, dan tepat sasaran. Dia menekankan bahwa optimalisasi desain skema subsidi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri perumahan nasional serta mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Komisaris DAM Bambang Sugeng Rakmono menyoroti pentingnya arah kebijakan pembiayaan perumahan ke depan yang lebih berwawasan lingkungan dan berprinsip pembangunan berkelanjutan (green housing). Menurutnya, integrasi aspek keberlanjutan dalam pembiayaan hunian akan memperkuat peran sektor perumahan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon dan pembangunan nasional yang ramah lingkungan.(*)

  • Penulis: -

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aturan Baru Pembayaran Pinjaman dari APBN untuk Pemda, BUMN, dan BUMD Resmi Berlaku

    Aturan Baru Pembayaran Pinjaman dari APBN untuk Pemda, BUMN, dan BUMD Resmi Berlaku

    • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNSI.COM – Pemerintah resmi mengatur tata cara pembayaran pinjaman dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pemerintah daerah (Pemda), BUMN, dan BUMD. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025. Dalam beleid tersebut, dijelaskan […]

  • Permendag 1/2026 Resmi Berlaku, Ekspor Karet Alam Wajib Penuhi SNI

    Permendag 1/2026 Resmi Berlaku, Ekspor Karet Alam Wajib Penuhi SNI

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2026 tentang ketentuan ekspor karet alam spesifikasi teknis atau Standard Indonesian Rubber (SIR). Aturan ini diterbitkan untuk menjaga mutu karet alam Indonesia, memperkuat daya saing di pasar global, serta mendukung stabilitas harga di tingkat produsen. Permendag Nomor 1 Tahun 2026 ditetapkan […]

  • Inilah mandat Baru Purbaya Yudhi Sadewa di 2026

    Inilah mandat Baru Purbaya Yudhi Sadewa di 2026

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan mandat baru dalam Undang-Undang APBN 2026 untuk melakukan rekomposisi mata uang rupiah dan valuta asing (valas) pemerintah. Langkah ini menimbulkan pertanyaan terkait kemungkinan campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter yang selama ini menjadi domain Bank Indonesia (BI). Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa rekomposisi rupiah […]

  • OJK dan IAI Sepakati Perlakuan Akuntansi Aset Kripto SAK Indonesia

    OJK dan IAI Sepakati Perlakuan Akuntansi Aset Kripto SAK Indonesia

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memperkuat fondasi tata kelola dan transparansi sektor aset kripto nasional dengan menerbitkan panduan dalam pelaporan keuangan di sektor aset kripto. Panduan tersebut termuat dalam Buletin Implementasi Volume 8 tentang Aset Kripto Milik Entitas dan Aset Kripto Pelanggan yang Dititipkan pada Entitas sesuai dengan Standar […]

  • OJK Gelar Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya

    OJK Gelar Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya

    • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat dan memperdalam pengembangan keuangan syariah nasional sebagai arus utama sistem keuangan Indonesia. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui penyelenggaraan Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025, yang digelar pada 3–4 November 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi forum flagship pertama OJK yang mencakup seluruh sektor jasa […]

  • Bulog dan Komite II DPD RI Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Nasional

    Bulog dan Komite II DPD RI Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Nasional

    • calendar_month Kam, 6 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Perum Bulog bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional melalui penguatan stok beras, optimalisasi distribusi, serta kolaborasi pengawasan dan pertukaran data antarinstansi. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa Bulog terus bekerja dengan semangat pelayanan publik untuk memastikan ketahanan pangan dapat dirasakan […]

expand_less