Pengangguran Lulusan SMK Tertinggi, BPS Catat 8,45 Persen pada November 2025

JAMBISNIS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,35 juta orang pada November 2025. Angka tersebut menurun dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 7,46 juta orang. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, dari total 155,27 juta angkatan kerja, sebanyak 147,91 juta orang telah bekerja, sementara sisanya belum terserap pasar tenaga kerja.

“Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja adalah pengangguran, di mana jumlah orang menganggur pada November 2025 sebanyak 7,35 juta orang,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/2).

BPS mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, baik karena sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, menunggu mulai bekerja, maupun yang telah berhenti mencari pekerjaan.

Berdasarkan jenjang pendidikan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,45 persen. Disusul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,55 persen dan lulusan diploma serta sarjana (D-IV, S1, S2, S3) sebesar 5,38 persen. Sementara itu, lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah mencatat tingkat pengangguran terendah sebesar 2,29 persen.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai tingginya pengangguran lulusan SMK menunjukkan belum optimalnya transisi dari pendidikan vokasi ke dunia kerja.

“SMK membawa mandat siap kerja, tetapi pasar kerja belum sepenuhnya menyediakan jalur transisi yang rapi dari sekolah ke pekerjaan produktif,” kata Syafruddin.

Menurut dia, persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Penciptaan lapangan kerja memang terjadi, namun sebagian besar terserap di sektor perdagangan ritel dan jasa yang tidak selalu membutuhkan keterampilan vokasi spesifik.

Ia menambahkan, sejumlah sekolah vokasi juga menghadapi tantangan dalam memperbarui kurikulum dan standar sertifikasi agar selaras dengan perkembangan teknologi industri.

Syafruddin mengingatkan, jika kondisi ini tidak segera dibenahi, dampaknya dapat meluas. Dalam jangka pendek, pengangguran usia muda berpotensi meningkat dan menekan daya beli masyarakat.

Adapun dalam jangka panjang, tingginya pengangguran lulusan vokasi dapat mengurangi manfaat bonus demografi dan meningkatkan jumlah pekerja informal berproduktivitas rendah.

“Keberhasilan pendidikan vokasi tidak hanya diukur dari jumlah sekolah atau jurusan, tetapi dari seberapa banyak lulusan yang masuk kerja formal dan bertahan,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah menginisiasi program penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan industri melalui skema school to work transition serta kerja sama pelatihan vokasi. Namun, efektivitas implementasinya masih menjadi pekerjaan rumah bersama.