BI dan Kemenkeu Lanjutkan Debt Switching Rp173,4 Triliun untuk Jaga Nafas APBN 2026
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Senin, 23 Feb 2026
- print Cetak
BI dan Kemenkeu sepakat lanjutkan debt switching Rp173,4 triliun untuk pembiayaan APBN 2026. Simak skema, risiko, dan dampaknya bagi pasar SBN.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sepakat melanjutkan skema debt switching guna membantu pembiayaan APBN 2026. Nilai pertukaran surat utang yang direncanakan mencapai Rp173,4 triliun.
Kebijakan ini diambil di tengah ruang fiskal yang semakin sempit serta tantangan pembiayaan anggaran tahun depan. Skema debt switching dilakukan dengan menukar surat utang negara (SBN) yang jatuh tempo dalam waktu dekat menjadi SBN baru dengan tenor lebih panjang.
Skema Debt Switching 2026
Berdasarkan kesepakatan antara BI dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pembelian SBN akan dilakukan di pasar sekunder, termasuk melalui mekanisme pertukaran bilateral (bilateral debt switch).
Nilai Rp173,4 triliun tersebut disesuaikan dengan total SBN yang jatuh tempo pada 2026. Pelaksanaannya dilakukan bertahap dan menggunakan harga pasar agar tetap menjaga disiplin dan integritas pasar.
Sebelumnya, pada 2025, BI tercatat melakukan debt switching hingga Rp246,6 triliun atau sekitar 74,25% dari total pembelian SBN sebesar Rp332,1 triliun.
Ruang Fiskal Kian Terbatas
Langkah ini ditempuh di tengah tekanan fiskal. Defisit APBN 2025 tercatat Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer masih negatif Rp180,7 triliun. Selain itu, minat investor terhadap lelang Surat Utang Negara (SUN) juga terpantau menurun pada awal 2026.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan pentingnya koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga 18 Februari 2026, BI telah membeli SBN sebesar Rp39,92 triliun, termasuk Rp20,23 triliun dari pasar sekunder.
BI juga melanjutkan stimulus likuiditas melalui penurunan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta pemberian insentif likuiditas makroprudensial (KLM) ke perbankan.
Risiko Fiscal Dominance
Meski dinilai rasional, kebijakan ini tetap mengandung risiko. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk., Josua Pardede, menilai debt switching memang membantu meratakan profil jatuh tempo utang dan mengurangi tekanan kas jangka pendek.
Namun, ia mengingatkan bahwa skema tersebut tidak menghapus utang, melainkan hanya menggeser jadwal pembayaran. Jika terlalu agresif, pasar bisa membaca langkah ini sebagai tanda ketergantungan pembiayaan pada bank sentral (fiscal dominance), yang berpotensi mendorong kenaikan premi risiko dan imbal hasil SBN. Saat ini, yield acuan 10 tahun berada di kisaran 6,37%, menunjukkan sensitivitas pasar masih cukup tinggi terhadap kebijakan fiskal dan moneter.
- Penulis: syaiful amri
