Kamis, 11 Jun 2026
light_mode
Beranda » Nasional » Respons KAI Soal Dugaan Penyalahgunaan Data Konsumen oleh Oknum Pegawai

Respons KAI Soal Dugaan Penyalahgunaan Data Konsumen oleh Oknum Pegawai

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Group menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan data pribadi pelanggan menyusul mencuatnya isu dugaan penyebaran dan penyalahgunaan data konsumen oleh oknum pegawai internal perusahaan. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan perlindungan data pribadi merupakan prioritas utama KAI Group dalam mendukung layanan transportasi publik yang aman, bertanggung jawab, dan transparan.

“Perlindungan data menjadi prioritas utama KAI Group dalam mendukung kenyamanan dan rasa aman masyarakat,” ujar Anne dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (8/1/2026), dikutip dari Antara.

Anne menegaskan, KAI secara konsisten terus memperkuat sistem keamanan informasi pelanggan dengan mengacu pada standar internasional. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengelolaan serta pengawasan akses data secara berkelanjutan di seluruh lini operasional perusahaan.

“KAI berkomitmen menjaga keamanan data pribadi pelanggan dan terus meningkatkan sistem pengelolaan serta pengawasan akses data,” katanya.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola keamanan informasi, KAI Group telah menerapkan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Sertifikasi tersebut menjadi acuan perusahaan dalam melindungi data pelanggan, aset informasi, serta sistem operasional dari berbagai potensi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data.

Selain itu, sebagai badan publik, KAI Group juga memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penerapannya, KAI berupaya menyediakan informasi secara akurat dan transparan kepada publik, sekaligus tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait isu penyebaran data pelanggan yang mencuat dalam beberapa hari terakhir, Anne memastikan bahwa setiap laporan dan pengaduan telah ditindaklanjuti sejak awal melalui mekanisme internal perusahaan yang berlaku.

Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum pegawai akan diproses secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

“KAI Group terus menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan terhadap regulasi demi menjaga kepercayaan publik,” pungkas Anne.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Umumkan Harta Prabowo Subianto Rp2,066 Triliun, LHKPN Sudah Terverifikasi

    KPK Umumkan Harta Prabowo Subianto Rp2,066 Triliun, LHKPN Sudah Terverifikasi

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – KPK resmi mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Presiden Prabowo Subianto untuk periode pelaporan 2025. Total kekayaan kepala negara tersebut tercatat mencapai Rp2,066 triliun. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan seluruh data dalam laporan tersebut telah melalui proses verifikasi dan kini dapat diakses publik. “LHKPN Presiden sudah diverifikasi, lengkap, dan dipublikasikan […]

  • Harga Emas Antam Tancap Gas, Naik Rp25 Ribu dalam Sehari

    Harga Emas Antam Tancap Gas, Naik Rp25 Ribu dalam Sehari

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga emas batangan produksi Antam mengalami lonjakan signifikan pada perdagangan Selasa (19/5/2026). Kenaikan tajam sebesar Rp25.000 per gram membuat harga logam mulia kembali bergerak menguat setelah sebelumnya sempat melemah. Berdasarkan data yang diperoleh Jambisnis.com dari laman logam mulia, emas Antam kini dibanderol Rp2.789.000 per gram. Angka tersebut naik dari harga sebelumnya yang berada […]

  • Menteri ATR dan Kemen PU Sepakat Satukan Aturan Sempadan Sungai untuk Cegah Banjir dan Sengketa Tanah

    Menteri ATR dan Kemen PU Sepakat Satukan Aturan Sempadan Sungai untuk Cegah Banjir dan Sengketa Tanah

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) sepakat untuk melakukan harmonisasi peraturan tentang sempadan sungai agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan persoalan hukum di lapangan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, langkah ini diambil menyusul banyaknya bangunan berdiri di atas sempadan sungai, waduk, dan danau yang […]

  • Turun Tipis! Harga Emas Antam masih Tetap Mahal

    Turun Tipis! Harga Emas Antam masih Tetap Mahal

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan lagi pada Senin (24/11/2025). Kini harga emas Antam dibanderol Rp2.340.000 per gram. Sementara, harga emas Antam termahal kini mencapai Rp2,28 miliar. Mengutip laman Logam Mulia, emas Antam turun tipis Rp1.000 dari awalnya Rp2.341.000 menjadi Rp2.340.000 per gram pada perdagangan sebelumnya. Sementara itu, harga […]

  • 16 Ribu Pegawai Bea Cukai Terancam PHK

    16 Ribu Pegawai Bea Cukai Terancam PHK

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas untuk menangani berbagai polemik yang menekan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam beberapa waktu terakhir. Menkeu Purbaya memberi tenggat satu tahun penuh agar Bea Cukai melakukan reformasi total dan memperbaiki citra di mata publik. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai mengumpulkan jajaran petinggi Bea Cukai […]

  • Purbaya Tegaskan Redenominasi Rupiah Bukan Wewenang Kemenkeu, Sepenuhnya Tugas BI

    Purbaya Tegaskan Redenominasi Rupiah Bukan Wewenang Kemenkeu, Sepenuhnya Tugas BI

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBINNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah bukan berada di tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI). “Kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan. Nanti Gubernur Bank Sentral atau BI yang menyelenggarakannya,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jumat (14/11/2025). Pernyataan ini menegaskan posisi […]

expand_less