Kopdes Merah Putih Incar Bisnis Sawit, CELIOS Peringatkan Risiko Kerugian Besar

JAMBISNIS.COM – Rencana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) untuk merambah bisnis perkebunan kelapa sawit menimbulkan kekhawatiran dari kalangan ekonom. Langkah ekspansi ke industri sawit dinilai berisiko tinggi dan berpotensi menimbulkan kerugian besar jika dilakukan tanpa kesiapan yang matang.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai bahwa setiap entitas bisnis, termasuk koperasi, harus menyesuaikan diri dengan kapasitas manajerial dan kompetensi inti yang dimilikinya. Menurutnya, memaksakan Kopdes untuk masuk ke sektor sawit tanpa pengalaman dan sumber daya memadai akan berakhir tidak efisien.

“Ketika entitas bisnis dipaksakan masuk ke industri tertentu tanpa ada persiapan yang matang, hasilnya justru akan menimbulkan kerugian,” ujar Nailul Huda kepada Kontan.co.id, Minggu (26/10/2025).

Huda menyoroti bahwa bisnis perkebunan sawit memiliki biaya operasional tinggi yang perlu dikelola secara profesional. Jika Kopdes tidak memiliki kemampuan teknis, tata kelola, serta akses pasar yang kuat, maka pengeluaran tersebut justru akan menjadi beban keuangan yang signifikan.

Selain itu, keberlanjutan usaha sawit Kopdes juga sangat bergantung pada ketersediaan off-taker, yaitu pembeli hasil panen yang mampu menyerap produksi secara rutin. Tanpa kepastian pasar, koperasi bisa menghadapi kesulitan arus kas bahkan gagal bayar kredit yang digunakan untuk modal usaha.

“Kesiapan pasar harus dipastikan terlebih dahulu. Jangan sampai setelah panen, hasilnya tidak terserap karena belum ada pembeli yang jelas,” kata Huda.

CELIOS juga menyoroti potensi praktik rent-seeking atau perburuan rente dalam proyek ini. Huda menduga, ada risiko bahwa Kopdes Merah Putih hanya dijadikan stempel legalitas bagi korporasi besar untuk tetap menguasai lahan sawit secara tidak langsung.

“Saya khawatir, Koperasi Merah Putih hanya menjadi kedok. Secara formal mereka mengelola lahan, tapi praktiknya tetap dikendalikan oleh perusahaan besar,” tegasnya.

Menurutnya, hal itu justru mengaburkan tujuan utama pembentukan koperasi, yaitu memberdayakan masyarakat desa dan mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya. Huda menegaskan, lahan yang sebelumnya diambil dari kawasan hutan seharusnya dikembalikan dulu ke fungsi aslinya sebelum digunakan kembali untuk kegiatan ekonomi baru.

“Kalau tujuannya untuk pemberdayaan desa, seharusnya ada tahapan persiapan, pendampingan, dan pemetaan kompetensi. Jangan langsung lompat ke industri yang padat modal dan risiko tinggi seperti sawit,” ujarnya.

Peringatan dari CELIOS ini muncul seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong Kopdes Merah Putih memperluas peran ekonomi desa, termasuk membuka akses ke pembiayaan dari bank-bank Himbara. Namun, tanpa tata kelola yang kuat dan sistem pengawasan yang jelas, program tersebut bisa berbalik menjadi beban fiskal dan meningkatkan risiko kredit macet.