Ketahanan Energi Naik, Tapi Impor BBM dan LPG Masih Jadi Titik Lemah
- account_circle say say
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak
Kilang minyak dan fasilitas energi nasional yang menjadi penopang ketahanan energi Indonesia, di tengah masih tingginya ketergantungan impor BBM dan LPG.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Indeks ketahanan energi Indonesia pada 2025 tercatat meningkat dan masuk kategori tangguh. Namun, capaian itu belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian energi nasional.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, menyebut indeks ketahanan energi Indonesia berada di angka 7,13 atau naik 0,39 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan produksi dan cadangan gas bumi serta pemanfaatan energi domestik.
“Cadangan dan produksi gas meningkat, dan pemanfaatannya untuk kebutuhan dalam negeri juga semakin baik,” ujar Satya dalam forum energi, Selasa, 12 Mei 2026.
Meski begitu, persoalan mendasar masih membayangi. Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi, terutama LPG dan bahan bakar minyak (BBM).
Data menunjukkan impor minyak mentah mencapai sekitar 38 persen, impor BBM 34 persen, dan impor LPG bahkan menembus 80 persen. Angka ini mencerminkan lemahnya kemandirian energi nasional.
Tak hanya itu, cadangan energi nasional juga dinilai belum memadai. Saat ini, cadangan operasional energi hanya cukup untuk sekitar 21 hingga 23 hari. Padahal, standar ideal minimal mencapai 31 hari.
“Kalau impor satu juta barel per hari, maka cadangan harus setara 31 juta barel. Ini tantangan besar,” kata Satya.
Di sisi lain, target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dipastikan meleset. Hingga kini, realisasinya baru mencapai sekitar 15,6 persen.
Pemerintah pun merevisi target tersebut menjadi 17 hingga 19 persen pada 2030.
Untuk memperkuat ketahanan energi, DEN menyiapkan enam langkah strategis. Di antaranya pembangunan dan modernisasi kilang, peningkatan produksi minyak, penguatan cadangan energi, serta percepatan transisi ke energi baru terbarukan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong substitusi LPG, pengurangan disparitas harga energi, hingga percepatan elektrifikasi transportasi.
Satya menegaskan, ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga kemandirian. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, ketergantungan impor justru menjadi titik rawan.
“Negara yang berdaulat energinya adalah negara yang mampu mengendalikan masa depannya sendiri,” ujarnya.
- Penulis: say say
