Anggaran Bappeda Kota Jambi Rp5,1 Miliar Disorot, Perjalanan Dinas Paling Besar
- account_circle say say
- calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
- print Cetak
ILUSTRASI
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bappeda Kota Jambi tahun anggaran 2026 membuka rincian penggunaan anggaran senilai Rp5,11 miliar. Namun, komposisi belanja justru memicu sorotan publik karena dominasi anggaran untuk mobilitas pejabat dan kegiatan rapat.
Berdasarkan data pengadaan yang dihimpun dari ratusan paket kegiatan, pos perjalanan dinas menjadi yang paling besar. Nilainya mencapai Rp1,18 miliar, mencakup perjalanan dinas biasa, dalam kota, hingga paket meeting.
Selain itu, belanja makanan dan minuman rapat serta jamuan tamu tercatat menembus Rp568 juta. Anggaran ini dinilai cukup besar di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah.
Sorotan juga tertuju pada biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang mencapai hampir Rp400 juta per tahun. Angka ini dianggap tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan operasional yang tersedia.
Kepala Bappeda Kota Jambi, Suhendri, menjelaskan bahwa anggaran tersebut mencakup seluruh kebutuhan operasional kendaraan, mulai dari bahan bakar, servis, hingga pajak.
“Kendaraan digunakan untuk mendukung mobilitas perangkat daerah. Anggaran itu sudah sesuai standar satuan harga pemerintah daerah,” kata Suhendri, Senin, 12 Mei 2026.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan pertanyaan publik. Rincian penggunaan anggaran per kendaraan serta frekuensi perawatan belum dipaparkan secara terbuka.
Selain mobilitas, belanja jasa tenaga ahli juga menjadi perhatian. Anggaran untuk pos ini mencapai Rp397 juta. Pemerintah daerah menyebut tenaga ahli dibutuhkan untuk mendukung kajian strategis pembangunan.
Menurut Suhendri, kajian tersebut berkaitan dengan sinkronisasi kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Hasilnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan daerah.
Namun, ketika diminta menjelaskan lebih rinci terkait identitas tenaga ahli dan hasil kajian yang telah dilakukan, pihak Bappeda belum memberikan keterangan terbuka.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran. Publik menilai, belanja yang besar pada sektor non-program berpotensi mengurangi optimalisasi pembangunan daerah.
- Penulis: say say
- Editor: Syaiful Amri
