Jangan Dianggap Sepele! Kemarau Mulai Gerus Sumber Air Jambi

JAMBISNIS.COM – Musim kemarau 2026 mulai memberikan tekanan terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Bukan hanya suhu udara yang meningkat dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membesar, sumber air baku untuk kebutuhan masyarakat juga mulai menghadapi tekanan.

Di Kota Jambi, kondisi Sungai Batanghari yang menjadi sumber utama air baku Perumda Tirta Mayang mulai menjadi perhatian. Sementara di Kota Sungai Penuh, debit air baku Perumda Tirta Khayangan dilaporkan turun sekitar 40 persen dari kondisi normal.

Ancaman kekeringan juga mulai dipetakan di Kabupaten Muaro Jambi. Puluhan desa masuk wilayah rawan kekeringan sehingga pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi distribusi air bersih.

Kondisi tersebut terjadi ketika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan bahwa musim kemarau 2026 berpotensi berlangsung lebih kering akibat pengaruh El Nino.

BMKG dalam pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 menyebut sejumlah wilayah Jambi mengalami perubahan waktu puncak musim kemarau.

Dalam dokumen pemutakhiran Juni 2026, beberapa Zona Musim (ZOM) di Jambi tercatat mengalami puncak kemarau pada Juli, lebih cepat dari prediksi sebelumnya yang memperkirakan puncak terjadi pada Agustus.

BMKG juga menyatakan kondisi El Nino menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan potensi kondisi lebih kering dan mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah.

Pada akhir Juli 2026, BMKG kembali mengingatkan bahwa fenomena El Nino diperkirakan bertahan setidaknya hingga beberapa bulan ke depan dan meminta berbagai sektor memperkuat mitigasi menghadapi kondisi kemarau.

Sektor sumber daya air menjadi salah satu sektor yang perlu meningkatkan kewaspadaan karena berkurangnya hujan dapat berdampak terhadap ketersediaan air permukaan maupun sumber air masyarakat.

Tekanan terhadap sumber air baku mulai diantisipasi Perumda Tirta Mayang Kota Jambi. Pada Juli lalu, Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Arianto mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah teknis untuk menghadapi potensi penurunan debit Sungai Batanghari akibat musim kemarau.

Tirta Mayang saat itu menyebut memiliki sekitar 108.000 pelanggan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengeruk sedimentasi di area intake. Ketika permukaan sungai turun, endapan lumpur berpotensi meningkat dan menghambat proses pengambilan air baku.

Perusahaan juga memindahkan sejumlah titik pipa penyedot air baku ke lokasi yang memiliki debit lebih besar.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penurunan muka air Batanghari telah menjadi bagian dari skenario mitigasi pelayanan air bersih Kota Jambi.

Kualitas air baku juga dapat menjadi tantangan tersendiri ketika kondisi sungai berubah.

Perumda Tirta Mayang sebelumnya pernah menghadapi lonjakan kekeruhan air baku Batanghari hingga lebih dari 1.000 NTU. Dalam kondisi seperti itu, perusahaan harus menyesuaikan produksi dan distribusi agar kualitas air yang diterima pelanggan tetap terjaga.

Karena itu, kondisi Batanghari selama puncak kemarau menjadi salah satu faktor penting yang perlu terus dipantau.

Tekanan lebih nyata dilaporkan terjadi di Kota Sungai Penuh. Perumda Tirta Khayangan menyebut debit air baku turun sekitar 40 persen dibandingkan kondisi normal akibat musim kemarau.

Penurunan debit tersebut berdampak terhadap pola distribusi air bersih kepada masyarakat. Sejumlah wilayah pelayanan harus mendapatkan penyesuaian distribusi agar pasokan yang tersedia dapat dibagi secara merata.

Kondisi ini menjadi gambaran bahwa dampak kemarau tidak hanya dirasakan wilayah perkotaan yang bergantung pada sungai besar seperti Batanghari, tetapi juga daerah yang mengandalkan sumber air baku lokal.

BPBD Muaro Jambi pada akhir Juli 2026 menetapkan 45 desa yang tersebar di sembilan kecamatan sebagai wilayah rawan kekeringan.

Sembilan kecamatan tersebut yakni Mestong, Bahar Selatan, Bahar Utara, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam, Kumpeh, Taman Rajo, Maro Sebo dan Jambi Luar Kota.

Pemetaan dilakukan sebagai langkah antisipasi agar pemerintah dapat bergerak cepat apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

BPBD Muaro Jambi juga menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki apabila kondisi di lapangan mulai menunjukkan adanya krisis air bersih.

Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak dan segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air.

Kemarau panjang di Jambi juga membawa persoalan lain, yakni meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

BMKG sebelumnya mengingatkan bahwa rendahnya curah hujan dapat membuat kondisi lahan, terutama kawasan gambut, semakin mudah terbakar.

Dalam pemantauan BMKG, Muaro Jambi menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus terkait kondisi gambut. Sejumlah stasiun pemantauan menunjukkan tinggi muka air tanah berada pada kategori rawan hingga bahaya. Artinya, kemarau memiliki efek berantai.

Ketika hujan berkurang, debit sungai dapat turun. Ketika sumber air menyusut, kebutuhan air masyarakat meningkat. Pada saat bersamaan, lahan yang semakin kering meningkatkan potensi karhutla. Jika tidak diantisipasi, tekanan terhadap sumber daya air dapat semakin besar.

Kondisi di Kota Jambi, Sungai Penuh dan Muaro Jambi menjadi peringatan bahwa persoalan air bersih harus diantisipasi sebelum berubah menjadi krisis.

Perumda air minum perlu memastikan sumber air baku tetap dapat diakses selama debit sungai menurun. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan distribusi air tangki untuk wilayah yang mulai mengalami kekeringan.

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dengan menghemat penggunaan air dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia.

Ancaman kemarau tahun ini juga perlu dilihat sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan air Jambi.

Sebab, ketika hujan berkurang, sungai menyusut dan kebutuhan air tetap meningkat, setiap tetes air menjadi semakin berharga.

BMKG sendiri telah memberikan sinyal kewaspadaan terhadap kondisi kemarau dan pengaruh El Nino. Dengan puncak kemarau yang terjadi di sejumlah wilayah Jambi sejak Juli, pemerintah dan masyarakat tidak bisa hanya menunggu hujan turun.