Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Kerugian Banjir dan Longsor di Sumut Tembus Rp18,37 Triliun

Kerugian Banjir dan Longsor di Sumut Tembus Rp18,37 Triliun

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Sen, 22 Des 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memperkirakan total kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayahnya mencapai Rp18,37 triliun. Kerugian tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, sektor pertanian, hingga perumahan warga.

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan dampak bencana terjadi secara masif dan meluas di 14 kabupaten dan 5 kota di Sumatera Utara. Enam daerah tercatat mengalami kerusakan paling parah, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Langkat, serta Kota Sibolga.

“Kerusakan menyentuh sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga perumahan rakyat dengan total estimasi kerugian mencapai Rp18,37 triliun,” ujar Surya, Senin (22/12).

Di sektor infrastruktur, bencana banjir dan longsor menyebabkan 25 ruas jalan provinsi rusak dengan 117 titik longsor, serta enam jembatan mengalami rusak total. Kerugian khusus pada infrastruktur jalan diperkirakan mencapai Rp880,65 miliar.

Untuk penanganan darurat, Pemerintah Provinsi Sumut telah mendirikan posko tanggap darurat sejak 27 November 2025, sehari setelah bencana terjadi. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumut, masa tanggap darurat dijadwalkan berakhir pada 24 Desember 2025.

Surya menambahkan, penyaluran bantuan logistik terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Hingga saat ini, tercatat 270,32 ton bantuan logistik telah disalurkan melalui Posko Utama, ditambah 303,7 ton logistik yang dikelola melalui Hanggar Lanud Soewondo.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur, Ronny Ariuly Hutahayan, menyatakan pemerintah pusat akan memprioritaskan pemulihan sektor pemukiman warga terdampak bencana di Sumatera Utara.

“Kami mendapat arahan untuk fokus pada pembangunan kembali perumahan dan pemukiman warga terdampak, termasuk penyediaan hunian tetap bagi para pengungsi,” kata Ronny.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • WNA Kini Bisa Pimpin BUMN, Presiden Prabowo: Kalian Bisa Cari Otak-otak Terbaik!

    WNA Kini Bisa Pimpin BUMN, Presiden Prabowo: Kalian Bisa Cari Otak-otak Terbaik!

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perubahan peraturan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana ekspatriat atau warga negara asing (WNA) untuk menduduki posisi pimpinan perusahaan negara. “Saya telah mengubah regulasi, dan sekarang ekspatriat, non‑Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” kata Prabowo saat berdialog dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes, dalam forum Forbes Global CEO […]

  • NM Izhar Bafadhol Juara Lagi, Fernando Zhen Bersinar di Kopi Mansur Cup Sesion 2

    NM Izhar Bafadhol Juara Lagi, Fernando Zhen Bersinar di Kopi Mansur Cup Sesion 2

    • calendar_month Ming, 16 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – NM Izhar Bafadhol kembali membuktikan kelasnya sebagai salah satu pecatur terbaik Jambi setelah sukses mempertahankan gelar juara pada Turnamen Catur Kilat Kopi Mansur Cup Sesion 2 Tahun 2025. Gelaran yang berlangsung di Rumah Catur Jambi ini menghadirkan 44 peserta dan mempertemukan tiga pecatur bergelar Master Nasional (MN): MN Winarno, MN Rori Muldianto, dan […]

  • Menteri PANRB Siapkan Perpres Pemerintah Digital, Ubah Paradigma dari Prosedural Menuju Dampak

    Menteri PANRB Siapkan Perpres Pemerintah Digital, Ubah Paradigma dari Prosedural Menuju Dampak

    • calendar_month Sel, 9 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mengebut penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pemerintah Digital. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus menjawab kebutuhan transformasi digital nasional. Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, pemerintah perlu menyiapkan masa transisi dari SPBE menuju Pemerintah Digital yang nantinya berfokus […]

  • Harga Cabe Rawit Merah di Pasar Talang Banjar  Turun 15,38%  Menjadi  Rp 55.000 per Kilogram

    Harga Cabe Rawit Merah di Pasar Talang Banjar  Turun 15,38%  Menjadi  Rp 55.000 per Kilogram

    • calendar_month Kam, 27 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Talang Banjar per 27 November 2025 tercatat stabil pada hampir semua komoditas. Meski demikian, beberapa komoditas hortikultura terutama kelompok cabe mengalami pergerakan harga, baik kenaikan maupun penurunan, berdasarkan data resmi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Harga beras hari ini terpantau stabil dengan harga rata-rata berada di […]

  • Resep Tempoyak Khas Jambi, Fermentasi Durian dengan Rasa Unik yang Bikin Ketagihan

    Resep Tempoyak Khas Jambi, Fermentasi Durian dengan Rasa Unik yang Bikin Ketagihan

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kalau biasanya durian disajikan langsung sebagai buah segar atau dijadikan campuran es krim dan kue, di Jambi buah ini justru diolah jadi hidangan tradisional khas bernama tempoyak. Makanan satu ini terkenal dengan aroma kuat dan cita rasa asam gurih yang khas hasil dari proses fermentasi durian. Bagi masyarakat Jambi, tempoyak bukan sekadar lauk […]

  • Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026, RI Disebut Kembali ke Pola Sentralisasi Ala Orde Baru

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026, RI Disebut Kembali ke Pola Sentralisasi Ala Orde Baru

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 memicu gelombang protes dari para kepala daerah. Langkah itu dinilai sebagai titik balik desentralisasi fiskal, bahkan dianggap mengarah kembali ke pola sentralisasi ala Orde Baru. Puluhan kepala daerah yang datang menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuarakan keresahan atas pemangkasan TKD […]

expand_less