Breaking News
light_mode
Beranda » Perbankan » Salurkan 142.743 Unit Rumah KPR, BTN Kuasai 81,8% FLPP Nasional

Salurkan 142.743 Unit Rumah KPR, BTN Kuasai 81,8% FLPP Nasional

  • account_circle -
  • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah menyalurkan 142.743 unit KPR Sejahtera FLPP atau setara 81,8% dari total nasional sebanyak 188.434 unit. Capaian tersebut membuktikan peran strategis BTN dalam menopang program pemerintah di sektor perumahan rakyat.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar mengatakan keberhasilan program KPR subsidi tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah. Tetapi juga memberikan efek ekonomi berantai di tingkat lokal. Karena setiap proyek perumahan yang dibiayai BTN mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, peningkatan permintaan material bangunan, serta pertumbuhan sektor pendukung seperti transportasi, makanan, dan jasa.

“Program KPR subsidi bukan hanya tentang rumah, tapi juga tentang pembentukan karakter dan kecerdasan insan Indonesia serta tentang aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekelilingnya. Inilah bentuk kontribusi BTN terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” papar Hirwandi dalam siaran pers, Rabu (15/10/2025).

Sebagai bank dengan mandat utama di sektor pembiayaan perumahan, BTN memainkan peran ganda dalam mendukung Program Pemerintah 3 Juta Rumah — tidak hanya pada sisi permintaan untuk pembiayaan konsumen. Tetapi juga suplai dalam pembiayaan sektor hulu perumahan.

Melalui Kredit Program Perumahan (KPP), BTN menyalurkan pembiayaan bagi pengembang, kontraktor, pemasok bahan bangunan, hingga industri material perumahan untuk mempercepat pembangunan hunian rakyat.

Selain itu, BTN juga bertindak sebagai integrator ekosistem perumahan nasional melalui pendirian Housing Finance Center, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran (Learning), konsultasi (Advisory), dan riset (Research) di bidang pembiayaan perumahan. Pusat ini menjadi wadah pengembangan kapasitas, inovasi kebijakan, serta penyedia data dan kajian untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam mewujudkan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengutip Bisnis, Komisaris Independen Danantara Asset Management (DAM) Agus Sugiarto menegaskan pentingnya agar pertumbuhan penyaluran BTN tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta memastikan tepat sasaran.

Agus menyampaikan hal tersebut saat meninjau proyek perumahan bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur, bersama jajaran BTN. Ia menilai keberhasilan BTN menyalurkan KPR subsidi secara masif harus berjalan seiring dengan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan validasi penerima manfaat.

“Keberhasilan ini perlu diimbangi dengan penerapan GCG yang kuat, agar setiap rumah yang dibiayai benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dan memberi dampak sosial yang nyata,” ujar Agus Sugiarto.

Agus juga menyoroti langkah BTN yang membuka akses pembiayaan bagi pekerja informal dan wirausaha kecil sebagai inovasi penting dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Dia menilai, inovasi tersebut perlu terus diikuti dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat.

“Inovasi BTN dalam menjangkau sektor informal sangat positif, tetapi tata kelola dan pengawasan tetap perlu diperkuat agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.

Komisaris Independen DAM, Haryo Baskoro Wicaksono menilai pentingnya penyempurnaan berkelanjutan terhadap skema KPR Sejahtera FLPP agar penyaluran pembiayaan dapat semakin cepat, efisien, dan tepat sasaran. Dia menekankan bahwa optimalisasi desain skema subsidi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri perumahan nasional serta mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Komisaris DAM Bambang Sugeng Rakmono menyoroti pentingnya arah kebijakan pembiayaan perumahan ke depan yang lebih berwawasan lingkungan dan berprinsip pembangunan berkelanjutan (green housing). Menurutnya, integrasi aspek keberlanjutan dalam pembiayaan hunian akan memperkuat peran sektor perumahan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon dan pembangunan nasional yang ramah lingkungan.(*)

  • Penulis: -

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov Kepri Usulkan 60 Kampung Nelayan Merah Putih untuk Tahun 2026

    Pemprov Kepri Usulkan 60 Kampung Nelayan Merah Putih untuk Tahun 2026

    • calendar_month Sab, 25 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan sekitar 60 lokasi kampung nelayan di wilayahnya untuk dijadikan bagian dari Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi pesisir dan kemandirian nelayan lokal melalui pembangunan terintegrasi di sektor kelautan dan perikanan. Kampung-kampung nelayan di Kepulauan Riau […]

  • Purbaya Tegaskan Redenominasi Rupiah Bukan Wewenang Kemenkeu, Sepenuhnya Tugas BI

    Purbaya Tegaskan Redenominasi Rupiah Bukan Wewenang Kemenkeu, Sepenuhnya Tugas BI

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBINNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah bukan berada di tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI). “Kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan. Nanti Gubernur Bank Sentral atau BI yang menyelenggarakannya,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jumat (14/11/2025). Pernyataan ini menegaskan posisi […]

  • Indonesia–Singapura Perkuat Kerja Sama Strategis, Dorong Integrasi Ekonomi dan Investasi Hijau

    Indonesia–Singapura Perkuat Kerja Sama Strategis, Dorong Integrasi Ekonomi dan Investasi Hijau

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Indonesia dan Singapura kembali memperkuat kemitraan strategis sebagai dua negara kunci di Asia Tenggara. Kerja sama ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Momentum penguatan hubungan kedua negara tersebut terlihat dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto […]

  • KAI Purwokerto Batalkan Sementara Sejumlah Perjalanan KA Tujuan Jakarta Imbas Gangguan di Bekasi

    KAI Purwokerto Batalkan Sementara Sejumlah Perjalanan KA Tujuan Jakarta Imbas Gangguan di Bekasi

    • calendar_month Ming, 26 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto membatalkan sementara sejumlah perjalanan kereta api (KA) tujuan Jakarta untuk keberangkatan Minggu, 26 Oktober 2025, sebagai dampak lanjutan dari gangguan operasional di wilayah Daop 1 Jakarta yang terjadi pada Sabtu (25/10). Manager Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto Krisbiyantoro menyampaikan permohonan maaf kepada para […]

  • Saat Berkendara Jarak Jauh Pengemudi Harus Tahu Ini? Waspada!

    Saat Berkendara Jarak Jauh Pengemudi Harus Tahu Ini? Waspada!

    • calendar_month Rab, 17 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM– Microsleep bisa menyerang siapa saja saat mengemudi, khususnya saat perjalanan jauh di musim Liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Apa itu Microsleep? Berbahayakah. Dilansir kompas.com, Microsleep merupakan fenomena kelelahan yang terjadi pada manusia karena aktivitas monoton seperti mengemudi dalam waktu lama. Ketika pengemudi kena microsleep dalam tiga detik, sementara mobil melaju dengan kecepatan […]

  • MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, Kompolnas: Harus Dipatuhi

    MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, Kompolnas: Harus Dipatuhi

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengetuk palu bahwa anggota Polri aktif dilarang menduduki jabatan sipil kecuali telah mengundurkan diri atau pensiun. Putusan ini disambut Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang menegaskan bahwa seluruh pihak harus mematuhi aturan baru tersebut demi kepastian hukum dan profesionalisme Polri. Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam, mengatakan bahwa putusan MK bersifat […]

expand_less