Breaking News
light_mode
Beranda » Perbankan » Salurkan 142.743 Unit Rumah KPR, BTN Kuasai 81,8% FLPP Nasional

Salurkan 142.743 Unit Rumah KPR, BTN Kuasai 81,8% FLPP Nasional

  • account_circle -
  • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah menyalurkan 142.743 unit KPR Sejahtera FLPP atau setara 81,8% dari total nasional sebanyak 188.434 unit. Capaian tersebut membuktikan peran strategis BTN dalam menopang program pemerintah di sektor perumahan rakyat.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar mengatakan keberhasilan program KPR subsidi tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah. Tetapi juga memberikan efek ekonomi berantai di tingkat lokal. Karena setiap proyek perumahan yang dibiayai BTN mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, peningkatan permintaan material bangunan, serta pertumbuhan sektor pendukung seperti transportasi, makanan, dan jasa.

“Program KPR subsidi bukan hanya tentang rumah, tapi juga tentang pembentukan karakter dan kecerdasan insan Indonesia serta tentang aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekelilingnya. Inilah bentuk kontribusi BTN terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” papar Hirwandi dalam siaran pers, Rabu (15/10/2025).

Sebagai bank dengan mandat utama di sektor pembiayaan perumahan, BTN memainkan peran ganda dalam mendukung Program Pemerintah 3 Juta Rumah — tidak hanya pada sisi permintaan untuk pembiayaan konsumen. Tetapi juga suplai dalam pembiayaan sektor hulu perumahan.

Melalui Kredit Program Perumahan (KPP), BTN menyalurkan pembiayaan bagi pengembang, kontraktor, pemasok bahan bangunan, hingga industri material perumahan untuk mempercepat pembangunan hunian rakyat.

Selain itu, BTN juga bertindak sebagai integrator ekosistem perumahan nasional melalui pendirian Housing Finance Center, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran (Learning), konsultasi (Advisory), dan riset (Research) di bidang pembiayaan perumahan. Pusat ini menjadi wadah pengembangan kapasitas, inovasi kebijakan, serta penyedia data dan kajian untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam mewujudkan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengutip Bisnis, Komisaris Independen Danantara Asset Management (DAM) Agus Sugiarto menegaskan pentingnya agar pertumbuhan penyaluran BTN tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta memastikan tepat sasaran.

Agus menyampaikan hal tersebut saat meninjau proyek perumahan bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur, bersama jajaran BTN. Ia menilai keberhasilan BTN menyalurkan KPR subsidi secara masif harus berjalan seiring dengan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan validasi penerima manfaat.

“Keberhasilan ini perlu diimbangi dengan penerapan GCG yang kuat, agar setiap rumah yang dibiayai benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dan memberi dampak sosial yang nyata,” ujar Agus Sugiarto.

Agus juga menyoroti langkah BTN yang membuka akses pembiayaan bagi pekerja informal dan wirausaha kecil sebagai inovasi penting dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Dia menilai, inovasi tersebut perlu terus diikuti dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat.

“Inovasi BTN dalam menjangkau sektor informal sangat positif, tetapi tata kelola dan pengawasan tetap perlu diperkuat agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.

Komisaris Independen DAM, Haryo Baskoro Wicaksono menilai pentingnya penyempurnaan berkelanjutan terhadap skema KPR Sejahtera FLPP agar penyaluran pembiayaan dapat semakin cepat, efisien, dan tepat sasaran. Dia menekankan bahwa optimalisasi desain skema subsidi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri perumahan nasional serta mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Komisaris DAM Bambang Sugeng Rakmono menyoroti pentingnya arah kebijakan pembiayaan perumahan ke depan yang lebih berwawasan lingkungan dan berprinsip pembangunan berkelanjutan (green housing). Menurutnya, integrasi aspek keberlanjutan dalam pembiayaan hunian akan memperkuat peran sektor perumahan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon dan pembangunan nasional yang ramah lingkungan.(*)

  • Penulis: -

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Sembako Jambi 4 Desember 2025: Cabai Merah Melonjak di Tiga Pasar, Komoditas Lain Stabil

    Harga Sembako Jambi 4 Desember 2025: Cabai Merah Melonjak di Tiga Pasar, Komoditas Lain Stabil

    • calendar_month Kam, 4 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Jambi per 4 Desember 2025 terpantau stabil, meski beberapa komoditas strategis seperti cabai merah besar dan cabai merah kecil mencatat lonjakan signifikan. Data ini dihimpun dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Jambi yang memantau tiga pasar utama, yakni Pasar Angso Duo, Pasar Rakyat […]

  • Industri Keramik Nasional Melesat, Importir Ramai-Ramai Beralih ke Skema OEM Lokal

    Industri Keramik Nasional Melesat, Importir Ramai-Ramai Beralih ke Skema OEM Lokal

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kebangkitan industri keramik nasional sepanjang 2025 semakin terasa kuat. Setelah pemerintah menerapkan kebijakan Antidumping, Safeguard, dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib, sektor keramik dalam negeri kini menunjukkan pemulihan nyata di pasar domestik. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, mengungkapkan bahwa kombinasi tiga kebijakan strategis tersebut menciptakan efek berantai yang sangat […]

  • Merger BUMN Karya Ditargetkan Rampung Semester II 2026

    Merger BUMN Karya Ditargetkan Rampung Semester II 2026

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM –  Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menargetkan proses merger perusahaan pelat merah sektor karya dapat diselesaikan pada semester II 2026. Konsolidasi baru akan dilakukan setelah seluruh BUMN karya berada dalam kondisi sehat secara fundamental. Hal tersebut disampaikan Kepala BP BUMN Dony Oskaria usai memberikan keterangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu […]

  • Tarif Listrik PLN Resmi Berlaku 1 Desember 2025, Pemerintah Tahan Kenaikan

    Tarif Listrik PLN Resmi Berlaku 1 Desember 2025, Pemerintah Tahan Kenaikan

    • calendar_month Sen, 1 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM –  Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan tarif tenaga listrik untuk pelanggan PLN (Persero) pada kuartal IV atau periode Oktober–Desember 2025. Penetapan tarif mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment). Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif bagi […]

  • BRI Kucurkan Kredit Sindikasi Rp 2,2 Triliun untuk Flyover Sitinjau Lauik

    BRI Kucurkan Kredit Sindikasi Rp 2,2 Triliun untuk Flyover Sitinjau Lauik

    • calendar_month Sen, 15 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Perseroan turut berpartisipasi dalam fasilitas pembiayaan sindikasi senilai Rp 2,2 triliun untuk proyek strategis Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek Flyover Sitinjau Lauik menjadi salah satu infrastruktur yang […]

  • Inilah mandat Baru Purbaya Yudhi Sadewa di 2026

    Inilah mandat Baru Purbaya Yudhi Sadewa di 2026

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan mandat baru dalam Undang-Undang APBN 2026 untuk melakukan rekomposisi mata uang rupiah dan valuta asing (valas) pemerintah. Langkah ini menimbulkan pertanyaan terkait kemungkinan campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter yang selama ini menjadi domain Bank Indonesia (BI). Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa rekomposisi rupiah […]

expand_less