BGN Atur Bahan Baku MBG Jelang Ramadhan untuk Jaga Stabilitas Harga Pangan

JAMBISNIS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mengatur bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang Ramadhan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat saat bulan puasa.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, koordinasi dilakukan antara lain dengan Kementerian Pertanian guna menentukan jenis bahan pangan yang dianjurkan untuk dikonsumsi, ditahan sementara, maupun dialihkan dengan bahan pengganti.

“Saya koordinasi juga dengan Kementerian Pertanian agar kita bisa mengatur bahan apa yang kita anjurkan untuk dikonsumsi, bahan apa yang harus ditahan dulu menjelang Ramadhan, bahan apa yang harus kita alihkan dulu untuk digantikan dengan penggantinya agar harga tetap stabil,” ujar Dadan di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), dikutip dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC).

Dalam kesempatan itu, Dadan juga memaparkan rencana perluasan penerima manfaat Program MBG yang ke depan akan menyasar kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Untuk merealisasikan hal tersebut, BGN akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Saat ini, BGN tengah berkomunikasi dengan Kemensos untuk menyusun mekanisme penyaluran program tersebut. “MBG ini sudah menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun, seluruh anak putus sekolah sampai usia 18 tahun, serta disabilitas,” kata Dadan.

Menurut dia, mekanisme pemberian MBG kepada lansia akan menjadi tugas Kemensos. Namun, pelaksanaannya akan diintegrasikan agar dapat berjalan dalam satu kesatuan program di setiap daerah.

“Terkait mekanisme pemberian pada lansia menjadi tugas Kemensos, tetapi kita akan integrasikan bagaimana caranya agar dalam satu kesatuan ini bisa diberikan di dalam satu daerah,” ujar Dadan.

Dadan juga mengungkapkan bahwa pada Januari 2026, BGN telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 19,5 triliun. Ia menilai, Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi di tingkat lokal.

Menurutnya, anggaran yang disalurkan melalui program ini langsung menyentuh masyarakat dan membuka peluang usaha baru. Salah satunya terlihat dari meningkatnya jumlah wirausaha di bidang produksi sabun untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Sebagai contoh, ternyata wirausaha yang bergerak di bidang sabun ini banyak sekali sekarang karena kebutuhan SPPG itu banyak. Satu hari membutuhkan kurang lebih 25 liter sabun,” kata Dadan.

Di sisi lain, Dadan menegaskan bahwa BGN akan memberikan sanksi kepada SPPG yang melanggar standar operasional prosedur (SOP), termasuk yang menyebabkan kasus keracunan. SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat akan diberi kartu kuning dan dievaluasi.

“Saya melihat ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning atau kartu kuning karena menyalahi prosedur yang lebih berat. Kemudian, kita akan evaluasi dan mungkin akan dihentikan untuk sementara agak lama,” ucap Dadan.