Sabtu, 27 Jun 2026
light_mode
Beranda » Nasional » Kuota Impor Daging Sapi 2026 Dipangkas Drastis, Importir Teriak Terancam PHK & Gejolak Pasokan

Kuota Impor Daging Sapi 2026 Dipangkas Drastis, Importir Teriak Terancam PHK & Gejolak Pasokan

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi 2026 menuai protes keras dari pelaku usaha. Para importir daging sapi yang tergabung dalam sejumlah asosiasi mendatangi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempertanyakan keputusan pemerintah yang memangkas kuota secara drastis tanpa sosialisasi sebelumnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Distributor Daging Indonesia (APDDI), Teguh Boediyana, menyebut kuota impor daging sapi reguler yang hanya 30.000 ton untuk lebih dari 100 perusahaan importir sebagai kebijakan yang tidak rasional. Angka tersebut hanya sekitar 16% dari kuota impor 2025 yang mencapai 180.000 ton.

Menurut Teguh, minimnya kuota impor daging sapi berpotensi besar mengganggu kelangsungan usaha importir yang telah menyusun rencana bisnis dengan asumsi volume serupa tahun lalu. Ia memperingatkan, kondisi ini dapat memicu gejolak pasokan daging sapi hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Tanpa kuota yang memadai, konsekuensinya sangat berat bagi pengusaha. Risiko gejolak pasokan hingga PHK sangat mungkin terjadi,” ujar Teguh, Senin (12/1/2026).

Pemerintah sendiri menetapkan total kuota impor daging 2026 sebesar 297.000 ton. Namun, hampir seluruh kuota tersebut dialokasikan kepada BUMN, yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Rinciannya meliputi 100.000 ton daging kerbau asal India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, serta 75.000 ton daging sapi dari negara lain.

Dominasi BUMN dalam pengadaan daging impor ini dinilai menggeser peran swasta. Teguh menegaskan, swasta seharusnya tetap dilibatkan, kecuali untuk penugasan khusus seperti stabilisasi harga atau kondisi darurat.

Ia juga meragukan efektivitas kebijakan tersebut dalam menjaga harga daging di pasar. Pasalnya, penugasan impor daging kerbau India sebelumnya dinilai belum mampu mengendalikan harga secara optimal.

Polemik kebijakan impor daging sapi 2026 ini dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga berpotensi memicu ketidakstabilan pasokan dan harga daging sapi di dalam negeri jika tidak segera dievaluasi.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Peru Dina Boluarte Dimakzulkan Parlemen

    Presiden Peru Dina Boluarte Dimakzulkan Parlemen

    • calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM– Dina Boluarte resmi dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Peru pada Jumat waktu setempat usai Kongres Peru menyetujui mosi pemakzulan melalui pemungutan suara. Keputusan tersebut tercapai setelah mayoritas anggota Kongres Peru menyetujui mosi untuk memulai proses pemakzulan terhadap Boluarte. “Kongres Republik Peru menyetujui (pemakzulan) Presiden Dina Boluarte Segarra. Dengan demikian, proses suksesi jabatan yang ditetapkan […]

  • Megawati Sambangi KBRI Abu Dhabi, Soroti Pelayanan

    Megawati Sambangi KBRI Abu Dhabi, Soroti Pelayanan

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengunjungi Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Uni Emirat Arab (UEA) di Abu Dhabi, Senin (2/2/2026) waktu setempat. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Megawati selama berada di UEA. Megawati yang didampingi putranya, Muhammad Prananda Prabowo, disambut langsung oleh Duta Besar RI untuk UEA, Judha […]

  • Gantikan Pakaian Impor Bekas, Pemerintah Siapkan 1.300 Merek Lokal

    Gantikan Pakaian Impor Bekas, Pemerintah Siapkan 1.300 Merek Lokal

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah memastikan langkah tegas dalam memberantas masuknya pakaian impor bekas. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sekitar 1.300 merek lokal telah disiapkan untuk mengisi pasar yang selama ini didominasi barang bekas impor, terutama pakaian. Ia menegaskan, aturan yang tercantum dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 menjadi dasar pemerintah […]

  • IHSG Dibuka Menguat ke 6.946, Pasar Tunggu Keputusan MSCI

    IHSG Dibuka Menguat ke 6.946, Pasar Tunggu Keputusan MSCI

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan Selasa, 12 Mei 2026. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks naik 41,23 poin atau 0,60 persen ke level 6.946,85 pada pukul 09.00 WIB. Penguatan juga terjadi pada indeks saham unggulan LQ45 yang naik 0,21 persen ke posisi 670,06. Meski demikian, pelaku pasar masih […]

  • DME, Energi Alternatif Pengganti LPG untuk Kurangi Impor Gas dan Emisi Karbon

    DME, Energi Alternatif Pengganti LPG untuk Kurangi Impor Gas dan Emisi Karbon

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Indonesia terus mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor gas elpiji (LPG). Salah satu inovasi yang kini menjadi sorotan adalah Dimethyl Ether (DME), bahan bakar alternatif yang disebut-sebut mampu menggantikan peran LPG di masa depan. DME merupakan senyawa eter paling sederhana dengan rumus kimia CH₃OCH₃. Bahan ini memiliki karakteristik mirip dengan LPG, […]

  • Purbaya Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik di 2026, Pemerintah Tambah Anggaran Rp20 Triliun

    Purbaya Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik di 2026, Pemerintah Tambah Anggaran Rp20 Triliun

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik pada tahun 2026. Kepastian ini diberikan setelah pemerintah menambah anggaran Rp20 triliun untuk memperkuat keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan tanpa perlu membebani peserta dengan kenaikan iuran. “Sampai tahun depan sepertinya belum, setidaknya sampai pertengahan tahun depan ya,” ujar Purbaya di Kantor […]

expand_less