PM Jepang Potong Gaji Demi Efisiensi, Mungkinkah Indonesia Meniru Langkah Takaichi?

JAMBISNIS.COM – Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, membuat gebrakan besar tak lama setelah menjabat. Ia berencana memotong gaji seluruh anggota kabinet, termasuk dirinya sendiri, sebagai langkah simbolik reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran.

Menurut laporan The Japan Times, kebijakan ini akan dibahas dalam sidang luar biasa parlemen Jepang. Langkah tersebut mendapat dukungan dari Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin no Kai), mitra baru Partai Demokrat Liberal (LDP) yang juga mendorong pengurangan hak istimewa bagi anggota parlemen.

Saat ini, anggota parlemen Jepang menerima gaji sekitar 1,29 juta yen (Rp140 juta) per bulan, sedangkan PM dan menteri kabinet mendapat 1,15 juta yen (Rp125 juta) dan 489 ribu yen (Rp53 juta). Namun, Takaichi telah mengembalikan 30 persen gajinya, sementara menteri kabinet mengembalikan 20 persen, sehingga tunjangan mereka berkurang signifikan.

Langkah ini dipuji sebagai inisiatif moral untuk efisiensi, meski sebagian pihak menilai kebijakan tersebut hanya simbolik dan tidak berdampak besar terhadap perekonomian Jepang.

Sebelum Jepang, Indonesia lebih dulu menggaungkan efisiensi anggaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menargetkan efisiensi nasional sebesar Rp306,69 triliun di seluruh APBN dan APBD tahun 2025.

Kebijakan ini menekankan pembatasan perjalanan dinas pejabat daerah dan penyisiran belanja di seluruh kementerian hingga level satuan terkecil. Hasilnya, total penghematan mencapai Rp308 triliun, melampaui target awal.

Pemerintah juga menargetkan tambahan Rp300 triliun dari dividen BUMN, dengan total efisiensi mencapai Rp750 triliun sepanjang 2025.

Meski begitu, publik tetap menyoroti struktur Kabinet Merah Putih yang dianggap terlalu gemuk  terdiri atas 109 menteri dan wakil menteri. Menurut FITRA dan Celios, struktur besar ini berpotensi menaikkan belanja pegawai hingga 30 persen, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp777 miliar per tahun, hampir dua kali lipat dari kabinet sebelumnya.

Menurut peneliti FITRA, Badiul Hadi, langkah Takaichi memotong gaji kabinet lebih bersifat simbol moral dan etika publik, bukan solusi keuangan negara.

“Di Indonesia, langkah semacam ini relevan secara etis untuk menunjukkan empati dan solidaritas, tapi dampaknya terhadap APBN tidak signifikan,” ujarnya kepada tirto.id (12/11/2025).

Data APBN menunjukkan belanja pegawai pemerintah pusat mencapai Rp513 triliun, namun gaji pejabat tinggi hanya sekitar Rp2 triliun atau 0,1 persen dari total belanja. Jika dipotong 30 persen, penghematan hanya sekitar Rp600 miliar, jauh dari cukup untuk menutup defisit anggaran.

Namun secara moral, kebijakan itu dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Nilai moralnya lebih besar daripada nilai fiskalnya,” kata Badiul.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa Jepang memahami nilai moral di balik efisiensi.
“Langkah Takaichi seperti kepala keluarga yang berhemat lebih dulu sebelum meminta anak-anaknya berhemat,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia juga perlu membangun moral fiskal, agar kebijakan efisiensi tak berhenti di atas kertas. Pemerintah harus menertibkan tunjangan, fasilitas, dan belanja non-produktif di birokrasi.

Ia menilai langkah pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 sudah menuju arah benar, karena menargetkan 15 jenis pos belanja boros, termasuk perjalanan dinas, honor kegiatan, rapat, sewa gedung, dan jasa konsultan.

Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi sejati bukan sekadar menghemat, tetapi mengelola uang publik secara transparan dan beretika.

“Bangsa besar bukan hanya pandai berhemat, tapi mampu menggunakan uang publik dengan adil, efisien, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.