Natalius Pigai: Konflik Papua Butuh Solusi Besar, Pemerintah Didorong Tempuh Pendekatan Damai
- account_circle say say
- calendar_month 59 menit yang lalu
- print Cetak
Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan pernyataan terkait eskalasi konflik Papua yang dinilai membutuhkan solusi besar dan pendekatan damai berbasis hak asasi manusia.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai eskalasi konflik di Papua tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan parsial. Ia menegaskan perlunya langkah besar, menyeluruh, dan berbasis dialog untuk menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang.
Pernyataan itu disampaikan Pigai menyusul laporan Komnas HAM yang mencatat 97 peristiwa kekerasan sepanjang 2025 dan 26 kasus tambahan hingga April 2026. “Setiap tindakan kekerasan harus dicegah dan tidak boleh terjadi,” ujar Pigai, Selasa, 12 Mei 2026.
Menurut dia, perkembangan teknologi informasi membuat setiap insiden di Papua cepat tersebar dan menjadi perhatian internasional. Kondisi ini, kata Pigai, berpotensi memengaruhi persepsi global terhadap situasi HAM di Indonesia.
Pigai menilai pendekatan penanganan kasus per kasus selama ini belum efektif. Konflik Papua, menurutnya, merupakan persoalan strategis nasional yang membutuhkan keputusan politik tingkat tinggi serta keterlibatan lintas lembaga.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh nasional,” katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, sedikitnya 20 orang dilaporkan meninggal dunia dalam lima peristiwa kekerasan dalam kurun waktu hampir satu bulan terakhir. Insiden tersebut terjadi di sejumlah wilayah seperti Dogiyai, Yahukimo, Puncak, Timika, dan Tembagapura.
Pigai menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penyelesaian konflik. Ia mendorong dialog sebagai jalan utama untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.
“Kementerian HAM akan terus mendorong pendekatan yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan HAM,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi seluruh warga, termasuk masyarakat Papua. Penyelesaian damai, kata dia, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Penulis: say say
