Breaking News
light_mode
Beranda » Perbankan » Thomas Djiwandono, Keponakan Presiden Prabowo, Ditetapkan Jadi Deputi Gubernur BI

Thomas Djiwandono, Keponakan Presiden Prabowo, Ditetapkan Jadi Deputi Gubernur BI

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Sel, 27 Jan 2026
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Thomas Djiwandono resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI. Ia menegaskan telah meninggalkan Partai Gerindra sebelum proses seleksi dimulai demi menjaga independensi bank sentral.

Thomas yang akrab disapa Tommy mengungkapkan bahwa dirinya telah melepas jabatan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025. Bahkan, ia menyatakan resmi keluar dari keanggotaan partai tersebut pada akhir Desember 2025.

“Maret 2025 saya sudah tidak menjadi Bendahara Umum. Sebelumnya saya Bendahara Umum Gerindra selama 17 tahun. Dan per 31 Desember tahun lalu, saya sudah keluar dari keanggotaan Gerindra,” ujar Thomas di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Thomas menekankan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip independensi Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diperkuat melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Undang-undang independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Saya juga sudah melalui seluruh proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI dilakukan melalui rapat internal Komisi XI DPR RI setelah pelaksanaan fit and proper test. Ia unggul dari dua kandidat lainnya, yakni Solikin M. Juhro dan Dicky Kartikoyono.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat oleh seluruh fraksi tanpa catatan.

“Semua fraksi sepakat secara musyawarah mufakat. Tidak ada catatan, bahkan catatan yang masuk justru sangat positif,” kata Misbakhun.

Meski belum memiliki rekam jejak langsung di kebijakan moneter, DPR menilai pengalaman Thomas di bidang fiskal dapat melengkapi tugasnya di Dewan Gubernur BI.

“Dewan Gubernur BI bekerja secara kolektif kolegial. Pengalaman Pak Thomas di kebijakan fiskal justru bisa memperkuat kebijakan moneter,” ujar Misbakhun.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Emas Antam Stagnan, Masih Dibanderol Rp2.947.000 per Gram

    Harga Emas Antam Stagnan, Masih Dibanderol Rp2.947.000 per Gram

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga emas Antam terpantau tak bergerak pada perdagangan hari ini, Kamis (12/2/2026). Harga emas Antam masih berada di level Rp2.947.000 per gram, sama dengan harga pada perdagangan hari sebelumnya. Begitu pula harga beli kembali (buyback) emas Antam turut tak bergerak di Rp2.741.000 per gram. Perlu diingat bahwa harga buyback ini merupakan nilai yang […]

  • Petani Sawit Bisa Semringah, Dua Periode Harga Sawit Terus Naik

    Petani Sawit Bisa Semringah, Dua Periode Harga Sawit Terus Naik

    • calendar_month Kam, 22 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dua pekan berturut-turut harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi terus mengalami kenaikan. Terbaru harga TBS periode 23-29 Januari 2026 untuk umur tanam 10-20 tahun kenaikannya mencapai Rp 41,59 per kilogram TBS. Harga sawit terbaru untuk Provinsi Jambi ini sudah dirilis Dinas Perkebunan sebagai hasil rapat pada Rabu (22/1/2026). Pada periode […]

  • Barang Milik Negara Senilai Rp 91 Triliun Kini Dilindungi Asuransi Skema Pooling Fund Bencana

    Barang Milik Negara Senilai Rp 91 Triliun Kini Dilindungi Asuransi Skema Pooling Fund Bencana

    • calendar_month Rab, 3 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menandatangani Adendum III Kontrak Payung dengan Asuransi Jasindo sekaligus meluncurkan Asuransi Barang Milik Negara (BMN) Preferen berbasis skema Pooling Fund Bencana. Inisiatif ini juga menandai pembayaran premi pertama melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada konsorsium asuransi BMN. Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel, mengatakan […]

  • Bupati Aceh Selatan Diberhentikan, Mendagri Tunjuk Baital Mukadis Jadi Plt Bupati

    Bupati Aceh Selatan Diberhentikan, Mendagri Tunjuk Baital Mukadis Jadi Plt Bupati

    • calendar_month Sel, 9 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadis, sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati menggantikan Mirwan MS. Penunjukan ini dilakukan setelah Mirwan diberhentikan sementara karena pergi umrah tanpa izin pada saat Aceh Selatan mengalami bencana banjir dan longsor. “Yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan karena melanggar ketentuan, […]

  • Warga Keluhkan Tambang Ilegal ke Gibran, Banjir di Kalimantan Selatan Disebut Kian Parah

    Warga Keluhkan Tambang Ilegal ke Gibran, Banjir di Kalimantan Selatan Disebut Kian Parah

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menerima keluhan langsung dari warga terkait dugaan maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang disebut menjadi salah satu penyebab banjir berulang di Kalimantan Selatan. Keluhan tersebut disampaikan seorang mahasiswa saat Gibran meninjau wilayah terdampak banjir di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Rabu (14/1/2026). Dalam pertemuan itu, warga menilai […]

  • Menteri ATR: Pendaftaran Tanah Beri Dampak Ekonomi Rp1.021 Triliun

    Menteri ATR: Pendaftaran Tanah Beri Dampak Ekonomi Rp1.021 Triliun

    • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Program pendaftaran tanah yang dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terbukti memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut nilai ekonomi dari kegiatan pendaftaran tanah selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai Rp1.021,95 triliun. Menurut Nusron, pendaftaran tanah bukan sekadar proses administratif, melainkan fondasi […]

expand_less