BI Waspadai Dampak Shutdown AS ke Pasar Keuangan Indonesia
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Sab, 25 Okt 2025
- comment 0 komentar
JAMBISNIS.COM – Bank Indonesia (BI) mewaspadai potensi dampak dari government shutdown atau penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) terhadap stabilitas pasar keuangan global, termasuk Indonesia. Kondisi ini dinilai mencerminkan masih tingginya ketidakpastian ekonomi dunia. Government shutdown terjadi ketika Kongres AS gagal meloloskan anggaran sebelum tahun fiskal berakhir pada 30 September, menyebabkan sebagian besar layanan federal berhenti beroperasi.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya, menjelaskan bahwa shutdown di AS bisa memengaruhi berbagai indikator ekonomi global.
“Kalau shutdown terjadi, dampaknya bisa ke defisit fiskal yang lebih besar, lalu berpengaruh ke ekspektasi yield, tingkat pengangguran, dan persepsi pasar,” ujar Juli dalam Media Gathering di Bukittinggi, Jumat (24/10).
Menurutnya, kenaikan pengangguran di AS dapat mendorong The Federal Reserve (The Fed) menurunkan suku bunga, yang akan berdampak pada pasar keuangan dunia, termasuk nilai tukar dan instrumen keuangan di Indonesia.
“Ketidakpastian bisa muncul dari kondisi fiskal AS, tapi respons kebijakan moneter The Fed juga ikut berpengaruh,” tambahnya.
Sementara itu, Ekonom Bahana TCW Investment Management, Emil Muhammad, menilai sejauh ini shutdown belum memberikan dampak nyata pada pasar global. Pemerintah AS masih menjalankan fungsi penting seperti pembayaran bunga utang, sehingga risiko penurunan peringkat kredit masih terhindar.
“Kalau pun ada dampak terhadap Indonesia, arahnya pasti berasal dari pasar Amerika dulu yang bergejolak,” kata Emil.
Ia juga menambahkan bahwa indeks saham Dow Jones masih menguat dan pasar obligasi AS tetap stabil, menandakan kondisi pasar masih relatif aman.
“Volatilitas dolar AS juga terjaga, jadi dampak rambatan ke Indonesia harusnya minim,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump membekukan anggaran sebesar USD 26 miliar (sekitar Rp 432 triliun) untuk negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat, termasuk proyek transportasi dan energi hijau. Langkah ini disebutnya sebagai upaya efisiensi anggaran federal.
- Penulis: syaiful amri
Saat ini belum ada komentar