Dana SAL Rp200 Triliun Mulai Disalurkan ke Himbara, Begini Dampaknya ke Ekonomi Nasional

JAMBISNIS.COM – Pemerintah mulai mengalirkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun ke perbankan nasional sejak September lalu. Langkah ini menjadi perhatian pelaku industri keuangan, karena dana jumbo tersebut diharapkan bisa memperkuat likuiditas Himbara dan mendorong pemulihan ekonomi nasional menjelang akhir 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menempatkan dana SAL ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada September. Hingga kini, sejumlah bank pelat merah sudah mulai menyalurkan sebagian dana tersebut ke sektor-sektor prioritas.

Salah satunya, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang telah menyalurkan Rp34,5 triliun, atau 63% dari total Rp55 triliun dana SAL yang ditempatkan di bank tersebut. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menegaskan bahwa pihaknya optimistis bisa menyerap penempatan dana ini secara optimal hingga 100% pada akhir tahun 2025.

“Bank Mandiri memprioritaskan penyaluran dana pemerintah ini ke sektor dan industri padat karya serta UMKM,” ujar Novita, Senin (6/10/2025).

Selain itu, Bank Mandiri juga menyalurkan kredit ke sektor-sektor strategis lainnya, antara lain perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, serta kawasan industri.

“Fokus pembiayaan ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi serta penguatan industri nasional berbasis nilai tambah domestik,” tambahnya.

Tak hanya Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) juga telah menyerap 45% dari total dana yang diterima BRI sebesar Rp55 triliun. Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan bahwa dana tersebut sebagian besar telah disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan fokus utama bank.

“Sekitar 45% telah tersalurkan ke lapangan. Sebagian besar dana ini mengalir ke UMKM, karena BRI adalah bank dengan segmen UMKM terbesar di Indonesia,” ungkap Hery.

Hery menargetkan, seluruh dana Rp55 triliun dari Kemenkeu bisa tersalurkan 100% dalam waktu maksimal dua bulan ke depan.

“Mungkin ya kalau secara paling lama dua bulan atau sebulan setengah mungkin udah selesai,” tambahnya.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga melaporkan bahwa penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun di BTN masih on track. Sekretaris Perusahaan BTN Ramon Armando mengatakan, pihaknya mengombinasikan dana tersebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) masyarakat untuk disalurkan sebagai kredit dan pembiayaan.

“Sehingga dana tersebut termasuk dalam kapasitas penyaluran kredit, yang secara rata-rata per bulannya di BTN dapat mencapai sekitar Rp6–Rp7 triliun,” ujar Ramon.

Ramon menegaskan bahwa kucuran dana Rp25 triliun dari pemerintah terutama diarahkan ke sektor perumahan, sesuai dengan portofolio utama BTN.

“BTN optimistis dana pemerintah sebesar Rp25 triliun dapat terserap dengan optimal hingga Desember tahun ini,” jelasnya.

Kementerian Keuangan menegaskan, penempatan dana SAL ini bertujuan memperkuat likuiditas perbankan nasional serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai bahwa realisasi penyaluran kredit dari dana SAL masih memiliki dampak terbatas dan belum terasa luas.

Menurutnya, transmisi kebijakan fiskal semacam ini memerlukan waktu dan sinergi antara ketersediaan kredit dengan daya serap sektor riil. Banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala permintaan yang belum pulih sepenuhnya, serta tekanan biaya produksi yang tinggi.

“Dengan kata lain, kebijakan ini baru berdampak pada sisi suplai keuangan, belum sepenuhnya menjangkau sisi permintaan dan produktivitas masyarakat,” ujar Rizal.

Rizal menyebut, sejauh ini penyaluran dana lebih terasa sebagai stimulus likuiditas jangka pendek, bukan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Distribusi kredit masih terkonsentrasi pada sektor yang relatif aman dan bankable, sementara sektor informal dan mikro yang paling rentan belum banyak tersentuh,” tambahnya.

Menurut Rizal, agar kebijakan ini lebih efektif, pemerintah perlu mendorong credit targeting ke sektor pertanian modern, industri kecil pengolahan, dan rantai pasok desa-kota, disertai pengawasan berbasis output dan penciptaan lapangan kerja.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Ia menilai sejak kucuran dana SAL digulirkan, belum tampak perbaikan daya beli maupun peningkatan investasi yang signifikan.

“Info bahwa Bank BRI dan Bank Mandiri telah menyalurkan 45% dan 65% dana dari Menkeu tentunya counterintuitive,” tegas Wijayanto.

Ia pun mendorong agar perbankan memberikan konfirmasi transparan apakah penyaluran dana tersebut benar-benar berasal dari kredit baru atau sekadar hasil creative accounting.

“Makanya, BRI dan Mandiri perlu memberikan konfirmasi apakah itu benar-benar kredit baru atau sekedar hasil creative accounting,” tandasnya.

Dengan demikian, meskipun penyaluran dana SAL sebesar Rp200 triliun ini telah berjalan, tantangan utama tetap pada efektivitas penyerapan di sektor riil, agar dana tersebut benar-benar mampu menggerakkan roda ekonomi nasional, bukan hanya menambah likuiditas perbankan.