Selasa, 19 Mei 2026
light_mode
Beranda » Nasional » Rupiah Terpuruk, DPR Desak BI Perkuat Stabilitas Nilai Tukar

Rupiah Terpuruk, DPR Desak BI Perkuat Stabilitas Nilai Tukar

  • account_circle -
  • calendar_month 19 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus kisaran Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini memicu sorotan dari parlemen yang mempertanyakan efektivitas berbagai langkah stabilisasi yang telah ditempuh Bank Indonesia (BI), mulai dari intervensi pasar hingga penyesuaian instrumen moneter.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino menilai, BI sudah mengerahkan berbagai instrumen, namun pelemahan rupiah tetap berlanjut. Ia menyebut sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari intervensi besar-besaran di pasar valas hingga pembelian surat berharga negara dalam jumlah signifikan.

“Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi,” kata Harris dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Gubernur Bank Indonesia secara daring, Senin (18/5/2026).

Ia memaparkan, intervensi tersebut antara lain tercermin dari penurunan cadangan devisa dari sekitar US$156 miliar menjadi US$146 miliar per akhir April 2026. Lalu kenaikan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga 6,41%, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp332 triliun pada 2025 dan tambahan Rp133 triliun. BI juga memperketat transaksi pembelian dolar dari US$50 ribu menjadi US$25 ribu.

Meski demikian, ia menilai tekanan eksternal dan internal tetap membebani rupiah. Harris mengakui tekanan global memang besar, namun menurutnya terdapat pula persoalan domestik yang tidak bisa diabaikan.

“Ini memang diakui tekanan global sangat besar,” ujarnya.

Namun, ia menyoroti adanya persoalan di dalam negeri, seperti defisit transaksi berjalan, arus modal keluar, serta melemahnya kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

Harris menegaskan stabilitas rupiah tetap menjadi tanggung jawab BI, meski bank sentral tidak menganut kebijakan target nilai tukar secara langsung.

“Ini adalah tanggung jawab BI untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah,” tegasnya.

Ia juga menyinggung kondisi saat ini berbeda dengan krisis 1998, meski tetap menilai tekanan terhadap rupiah perlu diwaspadai. Menurutnya, pola pergerakan modal asing menunjukkan adanya isu kepercayaan di pasar.

“Maka ada isu kepercayaan di sini yang cukup besar,” tudingnya.

Dalam pandangannya, investor asing seharusnya melakukan penyesuaian portofolio di pasar keuangan domestik, namun hal itu tidak sepenuhnya terjadi sehingga tekanan terhadap rupiah masih berlanjut.

Ia pun menyoroti pentingnya penguatan komunikasi dan pengawasan pasar oleh BI, termasuk melalui kebijakan moral suasion dan pengawasan transaksi valas perbankan.

“Sehingga orang yang long dolar bisa menjual dolar. Orang yang short dolar bisa nanti membeli dolarnya pada kurs yang sudah disepakati,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Fraksi NasDem Charles Meikyansah memberikan apresiasi terhadap kinerja BI dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Ia menilai inflasi yang terjaga, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, serta stabilitas sistem keuangan menjadi capaian penting.

“Ini kami sampaikan sebagai suatu hal yang mesti terus dijaga oleh Bank Indonesia,” ujarnya

Namun, ia juga menyoroti pelemahan rupiah yang telah menembus level Rp17.600 per dolar AS. Ia mempertanyakan indikator stabilitas yang digunakan BI dalam menilai kondisi rupiah.

“BI menyatakan stabilitas rupiah tetap terjaga, namun secara fakta rupiah telah melemah hingga menembus Rp17.000 lebih. Pertanyaannya, indikator stabilitas yang digunakan BI ini bagaimana?” ucapnya.(*)

  • Penulis: -
  • Editor: Darmanto Zebua

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menkeu Purbaya Soroti Pemborosan Rumah Sakit, Tagihan BPJS Kesehatan Bengkak Gara-Gara Alkes Tak Efisien

    Menkeu Purbaya Soroti Pemborosan Rumah Sakit, Tagihan BPJS Kesehatan Bengkak Gara-Gara Alkes Tak Efisien

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pemborosan anggaran di sejumlah rumah sakit yang menyebabkan tagihan BPJS Kesehatan membengkak. Inefisiensi pengadaan alat kesehatan (alkes) dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya beban keuangan lembaga jaminan kesehatan tersebut. Dalam paparannya di Jakarta, Rabu (22/10/2025), Purbaya mencontohkan adanya aturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 […]

  • Warga Keluhkan Tambang Ilegal ke Gibran, Banjir di Kalimantan Selatan Disebut Kian Parah

    Warga Keluhkan Tambang Ilegal ke Gibran, Banjir di Kalimantan Selatan Disebut Kian Parah

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menerima keluhan langsung dari warga terkait dugaan maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang disebut menjadi salah satu penyebab banjir berulang di Kalimantan Selatan. Keluhan tersebut disampaikan seorang mahasiswa saat Gibran meninjau wilayah terdampak banjir di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Rabu (14/1/2026). Dalam pertemuan itu, warga menilai […]

  • BNI Ajak 27.300 Pelari Gerakkan Ekonomi dan Jaga Bumi di wondr JRF 2025

    BNI Ajak 27.300 Pelari Gerakkan Ekonomi dan Jaga Bumi di wondr JRF 2025

    • calendar_month Minggu, 26 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Gelaran wondr Jakarta Running Festival (JRF) 2025 resmi dimulai pada Sabtu, 25 Oktober 2025, di Gelora Bung Karno Sport Complex, Jakarta. Event ini diselenggarakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) bekerja sama dengan PT Kelompok Lari Anak Bangsa (KLAB). Acara flag off dibuka secara resmi oleh Ketua PB PASI Luhut Binsar […]

  • DPR Belum Jadwalkan Pembahasan Pilkada Lewat DPRD, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026

    DPR Belum Jadwalkan Pembahasan Pilkada Lewat DPRD, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga saat ini belum menjadwalkan pembahasan wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi melalui DPRD. Penyebab utamanya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda mengatakan, meskipun wacana pilkada lewat DPRD berkembang di ruang publik, […]

  • BI Resmi Hentikan Jibor dan Dorong Penggunaan Indonia

    BI Resmi Hentikan Jibor dan Dorong Penggunaan Indonia

    • calendar_month Rabu, 31 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dalam rangka memperkuat kredibilitas dan keandalan suku bunga acuan rupiah nasional, Bank Indonesia (BI) resmi menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) mulai 1 Januari 2026. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, untuk menggantikan Jibor, pasar keuangan Indonesia didorong untuk menggunakan Indonesia Overnight Index Average (Indonia), yaitu suku bunga acuan rupiah […]

  • Harga TBS Kelapa Sawit Terbaru, Sepekan ke Depan Turun Rp 31,71 per Kg

    Harga TBS Kelapa Sawit Terbaru, Sepekan ke Depan Turun Rp 31,71 per Kg

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dinas Perkebunan Provinsi Jambi bersama pihak terkait menetapkan harga tandan buah segar kelapa sawit untuk periode 9-15 Januari. Rapat bersama yang antara lain dihadiri Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) itu memutuskan adanya penurunan harga TBS. Untuk tandan buah segar (TBS) sawit umur 10-20 tahun penurunannya sebesar Rp 31,71 per kg. Pada periode […]

expand_less