Puluhan Gubernur Temui Menkeu Purbaya, Protes Pemotongan Dana Transfer ke Daerah Rp226 Triliun

JAMBISNIS.COM – Puluhan gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Pertemuan itu berlangsung panas setelah para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) menyampaikan protes keras atas kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Pemangkasan dana transfer tersebut mencapai Rp226,9 triliun atau turun 24,7% dibandingkan tahun ini. Dalam APBN 2026, alokasi dana TKD hanya sebesar Rp692,995 triliun, jauh lebih rendah dari Rp919,9 triliun pada 2025.

Ketua Umum Appsi sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan bahwa pemotongan dana ini sangat berdampak pada kemampuan daerah untuk menjalankan fungsi dasar pemerintahan, termasuk pembayaran belanja pegawai dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,”
ujar Al Haris usai pertemuan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat memang memiliki berbagai program pembangunan di daerah dengan nilai anggaran mencapai Rp1.300 triliun pada 2026. Namun, pemerintah daerah tidak mengetahui detail pelaksanaan program tersebut.

“Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos. Ia mengatakan, dana transfer yang diterima provinsi pada tahun depan hanya cukup untuk belanja rutin, sementara anggaran untuk infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan berkurang drastis.

“Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, tercatat 24 gubernur dan wakil gubernur hadir langsung, di antaranya dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sumatra Selatan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keputusan pemotongan TKD dilakukan untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, setelah ditemukan banyaknya penyalahgunaan dana transfer di sejumlah wilayah.

“Alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan, ya. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu,” ujar Purbaya di Surabaya, Kamis (2/10/2025).

Purbaya mengakui transfer ke daerah tahun depan turun sekitar Rp200 triliun, tetapi pemerintah pusat meningkatkan alokasi program pembangunan di daerah dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

“Jadi, kita ingin melihat kinerja keuangan yang lebih efektif,” kata Purbaya.

Ia juga menegaskan bahwa pengurangan ini tidak dilakukan secara ekstrem karena pemerintah tetap menambahkan Rp43 triliun ke dalam pagu TKD 2026. Selain itu, Purbaya meminta daerah memperbaiki kualitas penyerapan anggaran agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

“Kalau mereka bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, saya bisa merayu ke pemimpin saya di atas untuk menambah transfer ke daerah dengan cepat,” tutupnya.