Menteri LH: Pola Makan Perkotaan Picu Longsor di Lereng Bandung Barat

JAMBISNIS.COM – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut perubahan pola makan masyarakat perkotaan turut menjadi pemicu terjadinya longsor di lereng Bandung Barat, Jawa Barat. Perubahan tersebut berdampak pada alih fungsi lahan di kawasan pegunungan yang seharusnya berfungsi sebagai wilayah lindung.

Hanif mengatakan, urbanisasi masif mendorong pergeseran kebutuhan pangan masyarakat kota. Akibatnya, aktivitas pertanian merambat ke lereng-lereng gunung dengan menanam komoditas sayuran subtropis yang tidak sesuai dengan karakter lahan di Indonesia.

“Urbanisasi ini membawa perubahan pola makan. Kita makan sesuatu yang sebetulnya bukan dari habitat kita,” ujar Hanif saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan, komoditas seperti kentang, kol, kubis, dan paprika merupakan tanaman khas wilayah subtropis yang memiliki sistem perakaran dangkal. Ketika dibudidayakan secara masif di lereng gunung, tanaman tersebut tidak mampu menggantikan fungsi tanaman keras yang berperan penting menahan tanah dan menjaga stabilitas lereng.

Menurut Hanif, sebagian besar sayuran yang saat ini ditanam di kawasan tersebut berasal dari wilayah Amerika Selatan, seperti Chile dan Peru, lalu dipaksakan tumbuh di ketinggian sekitar seribu meter di atas permukaan laut di Indonesia.

“Sebagian besar jenis yang kita tanam hari ini bukan dari Indonesia. Tanaman itu dipaksakan tumbuh di wilayah yang seharusnya dilindungi,” kata Hanif.

Perubahan tata guna lahan yang berlangsung cepat, lanjut Hanif, tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang memadai. Hal tersebut menyebabkan penurunan daya dukung lahan dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, termasuk longsor yang terjadi di Cisarua.

Untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup akan menurunkan tim ahli guna melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi lanskap kawasan terdampak. Kajian tersebut akan mencakup aspek tata ruang, karakter lahan, serta dampak alih fungsi lahan.

“Kalau bicara lingkungan, tidak bisa mengira-ngira. Harus berbasis sains,” tegas Hanif.

Tim ahli akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merumuskan langkah penataan ulang lanskap dan tata ruang. Pemerintah juga membuka kemungkinan pendalaman terhadap aspek pelanggaran lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut.

Hanif menegaskan, pembenahan tata ruang menjadi langkah penting agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus menyeimbangkan kebutuhan pangan masyarakat perkotaan dengan kelestarian lingkungan di wilayah hulu.

“Landscape-nya harus kita benahi,” ujar Hanif.