Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » OJK dan Perbankan Luncurkan Indonesia–UK Working Group on Climate Financing

OJK dan Perbankan Luncurkan Indonesia–UK Working Group on Climate Financing

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month 6 jam yang lalu
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional mempertegas komitmen mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dengan memperkuat manajemen risiko iklim dan ketahanan sektor keuangan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam ajang The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis.

Forum ini merupakan kelanjutan dari ICBF pertama pada 2024 yang ditandai peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai fondasi awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur di sektor perbankan.

Dalam forum tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris resmi meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing. Kelompok kerja ini menjadi wujud penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Inggris dalam memobilisasi pendanaan guna mendukung agenda keuangan berkelanjutan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan transformasi sistem keuangan Indonesia agar selaras dengan agenda iklim merupakan bagian integral dari arah pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Friderica.

Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kemitraan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.

Peresmian Working Group dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan nasional memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan risiko iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik. Hal itu tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

“Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Dian.

Ia menambahkan, sistem keuangan yang tangguh menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan berkelanjutan.

Sementara itu, Seema Malhotra menegaskan bahwa risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan yang sama, serta pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, ketahanan sistem keuangan tidak hanya soal mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi strategis, yaitu:

  • Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA)
  • Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART)

CBRA dikembangkan OJK bersama Pemerintah Australia dan Prospera sebagai kerangka asesmen forward-looking untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan. Kerangka ini diharapkan menjadi referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi jangka menengah dan panjang.

Adapun SMART 2025 merupakan laporan penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan nasional. Laporan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pengawasan agar implementasi keuangan berkelanjutan berjalan lebih terstruktur dan selaras dengan agenda transisi nasional.

Ke depan, Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) direncanakan menjadi forum berkala untuk memperkuat koordinasi antara otoritas, kementerian, lembaga, dan industri jasa keuangan dalam mendorong pembiayaan iklim dan keberlanjutan secara konsisten.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 15 Pekerjaan yang Terancam Hilang & 15 Profesi yang Bakal Booming di Era AI 2027

    15 Pekerjaan yang Terancam Hilang & 15 Profesi yang Bakal Booming di Era AI 2027

    • calendar_month Sen, 27 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Perkembangan teknologi yang makin cepat ternyata bukan hanya membawa kemudahan, tapi juga tantangan besar di dunia kerja. Menurut laporan World Economic Forum (WEF) berjudul Future of Work, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomasi akan mengubah peta pekerjaan secara besar-besaran dalam lima tahun ke depan. WEF memprediksi, antara tahun 2023 hingga 2027 […]

  • Thomas Djiwandono Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI

    Thomas Djiwandono Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Thomas Djiwandono resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan 2026–2031. Pelantikan dilakukan di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin (9/2/2026). Dalam pengucapan sumpah jabatan, Thomas menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional, independen, serta menjunjung tinggi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menyatakan tidak akan menerima atau menjanjikan […]

  • Harga Emas Perhiasan Hari Ini Turun, Cek  Update-nya

    Harga Emas Perhiasan Hari Ini Turun, Cek Update-nya

    • calendar_month Sen, 2 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga emas perhiasan terpantau turun di Hartadinata Abadi, Raja Emas Indonesia, dan Laku Emas  pada Senin siang (2/2/2026). Pergerakan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dari industri perhiasan global, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas. Dengan tren yang terus bergerak dinamis, calon pembeli […]

  • Monadi Buka Turnamen Catur Bulanan Non Master 2026 di Kerinci, 106 Pecatur Se-Provinsi Jambi Ambil Bagian

    Monadi Buka Turnamen Catur Bulanan Non Master 2026 di Kerinci, 106 Pecatur Se-Provinsi Jambi Ambil Bagian

    • calendar_month Ming, 15 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Bupati Kerinci, Monadi, secara resmi membuka Turnamen Catur Bulanan Non Master se-Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Bumi Sakti Alam Kerinci, Minggu (15/2/2026). Ajang ini menjadi panggung adu strategi bagi ratusan pecatur daerah sekaligus penegasan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem olahraga berkelanjutan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap pengembangan […]

  • Harga Perak Menguat Tajam, Berikut Rincian Harganya

    Harga Perak Menguat Tajam, Berikut Rincian Harganya

    • calendar_month Rab, 4 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga perak di pasar domestik Indonesia menunjukkan tren penguatan yang cukup signifikan pada perdagangan hari ini, Rabu, 4 Februari 2026. Kenaikan harga logam putih ini terjadi seiring dengan reli harga emas global dan meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah volatilitas pasar keuangan awal tahun. Bagi para investor logam mulia, kenaikan ini menjadi […]

  • Catatan PKP, KUR Perumahan Capai Rp3,5 Triliun per 16 Desember

    Catatan PKP, KUR Perumahan Capai Rp3,5 Triliun per 16 Desember

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 16 Desember mencapai Rp3,5 triliun. “Per 16 Desember KUR perumahan secara keseluruhan itu di Rp3,5 triliun. Untuk dari sisi suplai ada 892 debitur, sedangkan dari sisi permintaan (demand) ada 3.810 debitur,” ujar Direktur […]

expand_less