Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » OJK dan Perbankan Luncurkan Indonesia–UK Working Group on Climate Financing

OJK dan Perbankan Luncurkan Indonesia–UK Working Group on Climate Financing

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jum, 27 Feb 2026
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional mempertegas komitmen mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dengan memperkuat manajemen risiko iklim dan ketahanan sektor keuangan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam ajang The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis.

Forum ini merupakan kelanjutan dari ICBF pertama pada 2024 yang ditandai peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai fondasi awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur di sektor perbankan.

Dalam forum tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris resmi meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing. Kelompok kerja ini menjadi wujud penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Inggris dalam memobilisasi pendanaan guna mendukung agenda keuangan berkelanjutan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan transformasi sistem keuangan Indonesia agar selaras dengan agenda iklim merupakan bagian integral dari arah pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Friderica.

Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kemitraan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.

Peresmian Working Group dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan nasional memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan risiko iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik. Hal itu tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

“Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Dian.

Ia menambahkan, sistem keuangan yang tangguh menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan berkelanjutan.

Sementara itu, Seema Malhotra menegaskan bahwa risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan yang sama, serta pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, ketahanan sistem keuangan tidak hanya soal mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi strategis, yaitu:

  • Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA)
  • Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART)

CBRA dikembangkan OJK bersama Pemerintah Australia dan Prospera sebagai kerangka asesmen forward-looking untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan. Kerangka ini diharapkan menjadi referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi jangka menengah dan panjang.

Adapun SMART 2025 merupakan laporan penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan nasional. Laporan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pengawasan agar implementasi keuangan berkelanjutan berjalan lebih terstruktur dan selaras dengan agenda transisi nasional.

Ke depan, Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) direncanakan menjadi forum berkala untuk memperkuat koordinasi antara otoritas, kementerian, lembaga, dan industri jasa keuangan dalam mendorong pembiayaan iklim dan keberlanjutan secara konsisten.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Januari 2026, Prabowo Teken Perjanjian Tarif RI–AS

    Januari 2026, Prabowo Teken Perjanjian Tarif RI–AS

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) semakin mendekati tahap akhir penyelesaian Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa isu substansi dalam perjanjian tarif timbal balik tersebut pada prinsipnya telah disepakati oleh kedua negara. Hal itu disampaikan Airlangga usai pertemuan dengan Ambassador Jameson Greer dari United States Trade […]

  • BNI Ajak 27.300 Pelari Gerakkan Ekonomi dan Jaga Bumi di wondr JRF 2025

    BNI Ajak 27.300 Pelari Gerakkan Ekonomi dan Jaga Bumi di wondr JRF 2025

    • calendar_month Ming, 26 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Gelaran wondr Jakarta Running Festival (JRF) 2025 resmi dimulai pada Sabtu, 25 Oktober 2025, di Gelora Bung Karno Sport Complex, Jakarta. Event ini diselenggarakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) bekerja sama dengan PT Kelompok Lari Anak Bangsa (KLAB). Acara flag off dibuka secara resmi oleh Ketua PB PASI Luhut Binsar […]

  • Kereta Cepat Jakarta Bandung

    Soal Utang Kereta Cepat, Menkeu: Untungnya ke Dia, Susahnya ke Kita

    • calendar_month Sel, 14 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh terus mengemuka. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan bahwa utang tersebut tak bakal ditanggung APBN. Diberitakan Tempo.co, menurut Purbaya Danantara, sebagai lembaga pengelola perusahaan-perusahaan BUMN, sudah mengambil lebih dari Rp 80 triliun dividen BUMN. Seharusnya, kata Menkeu, Danantara menyelesaikan permasalahan dari dividen tersebut. Menurut […]

  • Catatan PKP, KUR Perumahan Capai Rp3,5 Triliun per 16 Desember

    Catatan PKP, KUR Perumahan Capai Rp3,5 Triliun per 16 Desember

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 16 Desember mencapai Rp3,5 triliun. “Per 16 Desember KUR perumahan secara keseluruhan itu di Rp3,5 triliun. Untuk dari sisi suplai ada 892 debitur, sedangkan dari sisi permintaan (demand) ada 3.810 debitur,” ujar Direktur […]

  • Harga Emas Naik Akibat Produksi Freeport Terganggu, Jadi Pendorong Inflasi Oktober 2025

    Harga Emas Naik Akibat Produksi Freeport Terganggu, Jadi Pendorong Inflasi Oktober 2025

    • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Oktober 2025 mencapai 2,86% secara tahunan (year on year). Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga emas perhiasan, yang menjadi penyumbang utama inflasi bulan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kenaikan harga emas terjadi karena gangguan produksi di tambang PT Freeport Indonesia (PTFI). Insiden […]

  • Tunggu Peresmian, Indonesia Bakalan Punya Kilang Minyak Terbesar di Balikpapan

    Tunggu Peresmian, Indonesia Bakalan Punya Kilang Minyak Terbesar di Balikpapan

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Indonesia bersiap memiliki kilang minyak terbesar pada 2026 dengan kapasitas pengolahan mencapai 360.000 barel per hari (bph). Kilang tersebut merupakan Kilang Balikpapan yang dikembangkan melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan peresmian Kilang Balikpapan ditargetkan berlangsung pada […]

expand_less