Kamis, 6 Agu 2026
light_mode
Beranda » Ekonomi » OJK dan Perbankan Luncurkan Indonesia–UK Working Group on Climate Financing

OJK dan Perbankan Luncurkan Indonesia–UK Working Group on Climate Financing

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional mempertegas komitmen mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dengan memperkuat manajemen risiko iklim dan ketahanan sektor keuangan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam ajang The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis.

Forum ini merupakan kelanjutan dari ICBF pertama pada 2024 yang ditandai peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai fondasi awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur di sektor perbankan.

Dalam forum tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris resmi meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing. Kelompok kerja ini menjadi wujud penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Inggris dalam memobilisasi pendanaan guna mendukung agenda keuangan berkelanjutan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan transformasi sistem keuangan Indonesia agar selaras dengan agenda iklim merupakan bagian integral dari arah pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Friderica.

Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kemitraan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.

Peresmian Working Group dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan nasional memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan risiko iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik. Hal itu tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

“Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Dian.

Ia menambahkan, sistem keuangan yang tangguh menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan berkelanjutan.

Sementara itu, Seema Malhotra menegaskan bahwa risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan yang sama, serta pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, ketahanan sistem keuangan tidak hanya soal mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi strategis, yaitu:

  • Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA)
  • Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART)

CBRA dikembangkan OJK bersama Pemerintah Australia dan Prospera sebagai kerangka asesmen forward-looking untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan. Kerangka ini diharapkan menjadi referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi jangka menengah dan panjang.

Adapun SMART 2025 merupakan laporan penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan nasional. Laporan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pengawasan agar implementasi keuangan berkelanjutan berjalan lebih terstruktur dan selaras dengan agenda transisi nasional.

Ke depan, Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) direncanakan menjadi forum berkala untuk memperkuat koordinasi antara otoritas, kementerian, lembaga, dan industri jasa keuangan dalam mendorong pembiayaan iklim dan keberlanjutan secara konsisten.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Targetkan Bangun Rusun di Senen Mei 2026, Gunakan Lahan BUMN 1,61 Hektare

    Pemerintah Targetkan Bangun Rusun di Senen Mei 2026, Gunakan Lahan BUMN 1,61 Hektare

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah terus mempercepat penyediaan hunian layak di kawasan padat perkotaan. Terbaru, proyek pembangunan rumah susun (rusun) akan segera dimulai di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dengan target konstruksi pada Mei 2026. Lahan yang digunakan merupakan aset milik PT Angkasa Pura Indonesia seluas 1,61 hektare. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa proyek […]

  • Komisi XI Desak Hico-Scan Jadi Aset Negara, Bea Cukai Diminta Perkuat Pengawasan Pelabuhan

    Komisi XI Desak Hico-Scan Jadi Aset Negara, Bea Cukai Diminta Perkuat Pengawasan Pelabuhan

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM –  Komisi XI DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperkuat pengawasan arus barang di pelabuhan dengan mendorong alat pemindai kontainer Hico-Scan (Hi-Co Scan) ditetapkan sebagai aset negara. Desakan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Senin, menyusul temuan bahwa alat pemindai tersebut efektif menutup celah penyelundupan tetapi hingga […]

  • Pupuk Indonesia Gandeng Aljazair demi Harga Pupuk Lebih Murah untuk Petani

    Pupuk Indonesia Gandeng Aljazair demi Harga Pupuk Lebih Murah untuk Petani

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Republik Indonesia terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional dengan mengamankan pasokan bahan baku pupuk. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara perusahaan tambang fosfat Aljazair, Somiphos, dengan PT Pupuk Indonesia (Persero), yang disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Wamentan Sudaryono menegaskan, kerja sama internasional ini bertujuan menekan biaya […]

  • Bahlil Targetkan LPG Diganti DME Batu Bara Mulai 2026

    Bahlil Targetkan LPG Diganti DME Batu Bara Mulai 2026

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Indonesia berencana mengganti penggunaan gas LPG dengan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara mulai tahun 2026. Langkah ambisius ini diinisiasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor LPG dan memperkuat ketahanan energi nasional. Program ini sejatinya sudah digagas sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo […]

  • Profil Aceh Tamiang: Letak, Karakter Geografi, dan Dampaknya Setelah Banjir Besar 2025

    Profil Aceh Tamiang: Letak, Karakter Geografi, dan Dampaknya Setelah Banjir Besar 2025

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak banjir besar yang melanda Sumatra dalam beberapa hari terakhir. Sebelum bencana terjadi, daerah ini dikenal sebagai pintu masuk lintas darat menuju Provinsi Aceh serta memiliki kawasan pesisir dengan ekosistem mangrove terbesar di Aceh. Secara geografis, Aceh Tamiang berada pada koordinat 03°53’18,81”–04°32’56,76” LU dan […]

  • BPJPH Apresiasi Dukungan DPR dalam Penguatan Jaminan Produk Halal Nasional

    BPJPH Apresiasi Dukungan DPR dalam Penguatan Jaminan Produk Halal Nasional

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten DPR RI, khususnya Komisi VIII, dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan atau Babe Hasan, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI yang membahas pelaksanaan dan rencana program halal nasional. […]

expand_less