Selasa, 14 Apr 2026
light_mode
Beranda » Ekonomi » OJK dan Perbankan Luncurkan Indonesia–UK Working Group on Climate Financing

OJK dan Perbankan Luncurkan Indonesia–UK Working Group on Climate Financing

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jum, 27 Feb 2026
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional mempertegas komitmen mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dengan memperkuat manajemen risiko iklim dan ketahanan sektor keuangan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam ajang The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis.

Forum ini merupakan kelanjutan dari ICBF pertama pada 2024 yang ditandai peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai fondasi awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur di sektor perbankan.

Dalam forum tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris resmi meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing. Kelompok kerja ini menjadi wujud penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Inggris dalam memobilisasi pendanaan guna mendukung agenda keuangan berkelanjutan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan transformasi sistem keuangan Indonesia agar selaras dengan agenda iklim merupakan bagian integral dari arah pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Friderica.

Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kemitraan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.

Peresmian Working Group dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan nasional memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan risiko iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik. Hal itu tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

“Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Dian.

Ia menambahkan, sistem keuangan yang tangguh menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan berkelanjutan.

Sementara itu, Seema Malhotra menegaskan bahwa risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan yang sama, serta pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, ketahanan sistem keuangan tidak hanya soal mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi strategis, yaitu:

  • Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA)
  • Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART)

CBRA dikembangkan OJK bersama Pemerintah Australia dan Prospera sebagai kerangka asesmen forward-looking untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan. Kerangka ini diharapkan menjadi referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi jangka menengah dan panjang.

Adapun SMART 2025 merupakan laporan penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan nasional. Laporan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pengawasan agar implementasi keuangan berkelanjutan berjalan lebih terstruktur dan selaras dengan agenda transisi nasional.

Ke depan, Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) direncanakan menjadi forum berkala untuk memperkuat koordinasi antara otoritas, kementerian, lembaga, dan industri jasa keuangan dalam mendorong pembiayaan iklim dan keberlanjutan secara konsisten.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rupiah Stagnan Diposisi Rp16.780 per Dolar AS

    Rupiah Stagnan Diposisi Rp16.780 per Dolar AS

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Nilai tukar rupiah dibuka stagnan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pagi ini, Kamis (8/1/2026). Melansir dari Antara, mata uang rupiah stagnan di posisi Rp16.780. Nilai itu sama seperti penutupan hari sebelumnya. Di Asia, mayoritas mata uang melemah terhadap dolar AS pagi ini. Dolar Taiwan mencatat pelemahan terdalam yakni 0,27%, disusul ringgit Malaysia […]

  • Alexander Zverev Lolos ke ATP Finals 2025, Bergabung dengan Djokovic, Alcaraz, dan Sinner

    Alexander Zverev Lolos ke ATP Finals 2025, Bergabung dengan Djokovic, Alcaraz, dan Sinner

    • calendar_month Sab, 25 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Juara dua kali ATP Finals, Alexander Zverev, memastikan tempatnya di turnamen penutup musim 2025 setelah melaju ke semifinal Wina akibat pengunduran diri lawannya, Tallon Griekspoor, pada Jumat (24/10) waktu setempat. Zverev kembali ke panggung besar! Setelah sempat diragukan performanya pasca cedera panjang, petenis Jerman ini membuktikan konsistensinya dan kembali menjadi salah satu empat […]

  • Stok Beras Nasional 4,5 Juta Ton, Andi Amran Sulaiman Pastikan Aman

    Stok Beras Nasional 4,5 Juta Ton, Andi Amran Sulaiman Pastikan Aman

    • calendar_month Sen, 6 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok cadangan beras pemerintah saat ini dalam kondisi aman dan stabil, meski di tengah ketidakpastian global akibat gejolak di Timur Tengah. Menurut Amran, stok beras nasional yang dikelola oleh Perum Bulog kini mencapai sekitar 4,5 juta ton. Angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. “Stok […]

  • Versi Apindo UMP 2026 Naik Sekitar 4,2 Persen, KSPI Ingin Minimal 6,5 Persen

    Versi Apindo UMP 2026 Naik Sekitar 4,2 Persen, KSPI Ingin Minimal 6,5 Persen

    • calendar_month Rab, 3 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Keinginan buruh agar UMP 2026 naik minimal 6,5 persen tampaknya tak menemui jalan lempang. Keinginan itu berbeda dengan perkiraan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang ingin upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 tidak melonjak signifikan. Apindo memperkirakan kenaikan UMP tahun depan akan mentok di kisaran 4,2%. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menegaskan bahwa […]

  • Harga Emas Antam Anjlok, Kini Dibanderol Rp2.412.000 per Gram

    Harga Emas Antam Anjlok, Kini Dibanderol Rp2.412.000 per Gram

    • calendar_month Rab, 3 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Setelah beruntun naik, kini harga emas Antam anjlok. Harga emas Antam jatuh sebesar Rp13.000 menjadi Rp2.412.000 per gram pada hari ini, Rabu (3/12/2025). Harga beli kembali (buyback) emas Antam pun ikut terpangkas menjadi Rp 2.273.000 per gram. Kini harga emas Antam yang termurah dibanderol Rp1.256.000, Sedangkan paling mahal dihargai Rp2,36 miliar. Transaksi harga […]

  • Danantara Akan Kelola Lahan 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Prabowo

    Danantara Akan Kelola Lahan 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Prabowo

    • calendar_month Sel, 27 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah memastikan lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan yang dicabut izin usahanya akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kepastian ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Berkaitan dengan siapa yang akan mengelola lahan atau jenis usaha yang izinnya dicabut oleh negara, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada […]

expand_less