DPR Sebut Anggaran Pendidikan untuk Program MBG di APBN 2026 Strategi Cerdas dan Layak Diapresiasi
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
- print Cetak
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan tidak ada kekeliruan dalam penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di APBN 2026.
Ia menilai, pengalokasian sebagian anggaran pendidikan untuk MBG merupakan strategi kebijakan yang tepat dan justru layak diapresiasi, bukan dipersoalkan.
“Masyarakat harus dibangun pemahamannya bahwa penerima manfaat dari MBG yang ditargetkan mencapai hampir 84 juta yang terbesar adalah anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).
Dalam APBN 2026, total anggaran pendidikan mencapai Rp769 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp223,5 triliun dialokasikan untuk program MBG.
Menurut Misbakhun, mekanisme tersebut merupakan bagian dari strategi cross cutting policy dalam penganggaran. Artinya, alokasi anggaran disesuaikan dengan fungsi dan penerima manfaat program.
“Ini dalam kaitan follow the program yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya karena fungsinya adalah memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka adalah anak-anak dalam range umur siswa sekolah,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut murni merupakan strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan pemerintah sebagai pelaksana mandat pengelolaan APBN.
“Seharusnya strategi anggaran ini justru diberikan pujian sebagai strategi yang cerdas bukan malah dipermasalahkan dan dipolitisasi sebagai miss alokasi anggaran,” ujarnya.
Misbakhun juga menekankan bahwa anggaran pendidikan setiap tahun tetap meningkat sesuai amanat konstitusi, yakni minimal 20% dari total belanja negara dalam APBN.
Karena nilai APBN terus bertambah setiap tahun, maka porsi anggaran pendidikan juga ikut naik. Oleh sebab itu, ia menilai tidak tepat jika strategi pengalokasian dana pendidikan untuk MBG dibenturkan dengan pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Karena pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan bahkan makin diperkuat dengan mulai dibangunnya sekolah rakyat di banyak daerah pelosok di seluruh wilayah Indonesia dengan penggerak teknisnya Kementerian Sosial,” kata Misbakhun.
Program MBG sendiri dirancang untuk memperkuat gizi anak-anak Indonesia, khususnya siswa sekolah, sehingga dinilai relevan jika sebagian anggarannya bersumber dari pos pendidikan dalam APBN 2026.
- Penulis: syaiful amri
