Menteri PKP Maruarar Sirait Pastikan Ekosistem Perumahan Nasional Tanpa Monopoli
- account_circle say say
- calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
- print Cetak
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan ekosistem perumahan nasional saat ini berjalan sehat dan tidak dikuasai oleh satu pihak atau monopoli. Menurut dia, kondisi tersebut terlihat dari adanya kebebasan bagi para pelaku di sektor perumahan, baik pengembang, perbankan, maupun konsumen, untuk menentukan pilihan dalam proses pembiayaan maupun pembangunan rumah.
“Ekosistem perumahan saat ini sehat karena tidak ada monopoli,” ujar Maruarar dalam kegiatan silaturahmi di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa para pengembang kini memiliki berbagai pilihan dalam bekerja sama dengan lembaga perbankan. Sebaliknya, bank juga memiliki keleluasaan untuk menentukan mitra pengembang dalam menyalurkan pembiayaan perumahan.
Sementara itu, konsumen juga memiliki kebebasan memilih pengembang maupun bank yang akan membantu mereka memperoleh hunian.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan perumahan nasional.
Dukungan tersebut datang dari pemerintah, sektor perbankan, pengembang, hingga perusahaan swasta yang turut berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Menurut dia, keterlibatan sektor swasta menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap upaya pemerintah dalam menyediakan hunian bagi masyarakat.
“Dukungan dari sektor swasta menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap upaya negara dalam menyediakan hunian bagi masyarakat semakin kuat,” kata Maruarar.
Ia juga mengapresiasi kinerja jajaran pegawai di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dinilai telah bekerja keras menghadirkan berbagai terobosan dalam sektor perumahan.
Maruarar mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan untuk memperkuat kebijakan serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di sektor perumahan.
Selain itu, sejumlah langkah strategis juga mulai dijalankan, seperti pembangunan rumah susun subsidi serta pemanfaatan lahan milik negara untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.
Perwakilan pengembang, Angga Budi Kusuma, menilai upaya pemerintah tersebut menjadi momentum penting bagi pelaku industri perumahan untuk memperkuat kolaborasi.
Ia mengakui bahwa sektor perumahan sempat menghadapi berbagai dinamika sepanjang 2025. Namun, ia optimistis kinerja sektor tersebut akan membaik pada 2026.
Di sisi lain, CEO Lippo Group, James Riady, menilai sektor perumahan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut dia, sektor perumahan berpotensi menyumbang sekitar 1,5 hingga 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan dampak sosial yang luas.
“Perumahan rakyat dapat membantu memutus rantai kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang selama ini tinggal jauh dari tempat kerja dengan fasilitas yang terbatas,” kata James.
Ia menambahkan, ekosistem perumahan nasional saat ini dinilai semakin aktif dan solid, sehingga diharapkan mampu mendorong penyediaan hunian yang lebih luas bagi
- Penulis: say say
