NTT Jadi Pusat Energi Baru dan Terbarukan Nasional
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai siap menjadi salah satu pusat suplai energi baru dan terbarukan (EBT) nasional untuk mendukung agenda Asta Cita pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi. Pakar energi Prof. Fredrik L. Benu mengungkapkan bahwa NTT memiliki dua sumber energi strategis yang berpotensi besar menopang bauran energi nasional, yaitu biomassa serta energi surya dan angin.
“NTT punya potensi besar. Sumba sebagai Sumba Iconic Island dan Timor sebagai Timor Biomass Island,” kata Fredrik di Kupang, Kamis (6/11/2025).
Ia menjelaskan, diversifikasi energi menjadi kunci untuk mencapai target bauran energi 19–23 persen pada 2030, sebagaimana visi transisi energi hijau dalam program Asta Cita Prabowo–Gibran.
Fredrik menilai, Provinsi NTT telah memiliki berbagai diversifikasi energi yang memadai untuk mendukung ketahanan energi nasional.
“Swasembada energi itu artinya kemampuan memasok energi secara mandiri, tanpa bergantung dari luar. Untuk itu, pemanfaatan EBT harus didorong secara serius dan masif,” ujarnya.
Menurutnya, suplai EBT dari NTT tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi dikirim ke wilayah lain seperti Bali, Jawa Timur, hingga Surabaya.
“NTT diharapkan mampu memberi suplai energi baru terbarukan untuk Bali. Bahkan sudah ditawarkan juga untuk Jawa Timur,” tambahnya.
Sejumlah PLTU di Timor kini mulai menjalankan program co-firing biomassa, menggunakan chip kayu dari tanaman lokal seperti lamtoro dan gamal. Kedua jenis tanaman ini memiliki nilai kalor mendekati batu bara namun menghasilkan emisi jauh lebih rendah.
Dengan pasokan biomassa mencapai 20 ton per hari, pemerintah daerah berpotensi meraih pendapatan tambahan hingga Rp 2,8 miliar per bulan melalui perdagangan karbon (carbon trade).
“Dari substitusi batu bara dengan biomassa saja, potensi pendapatan dari perdagangan karbon bisa mencapai Rp 2,8 miliar per bulan. Tinggal diperkuat regulasi daerahnya,” jelas Fredrik.
- Penulis: syaiful amri
