Ekonom Ragukan Pertumbuhan Ekonomi RI 5,61% di Kuartal I 2026

JAMBISNIS.COM – Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia meragukan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan.

Angka tersebut dinilai terlalu tinggi dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian. Bahkan, sejumlah akademisi menemukan indikasi inkonsistensi dalam data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Momamad Ikhsan, bersama peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mengungkap adanya kejanggalan antara kontraksi sektor listrik sebesar minus 0,99 persen dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang justru mencapai 5,04 persen.

Menurut mereka, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar terkait akurasi pengukuran produk domestik bruto (PDB).

“Jika inkonsistensi tersebut dikoreksi, pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis diperkirakan berada di kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen,” ujar Riefky dalam diskusi publik.

Selain persoalan data, para ekonom juga menilai kondisi fundamental ekonomi belum menunjukkan perbaikan signifikan. Penurunan kelas menengah, melemahnya daya beli masyarakat, serta stagnasi produktivitas sektoral masih menjadi tantangan utama.

Senior Researcher LPEM UI, Vid Adrison, menambahkan bahwa tingginya belanja pemerintah pada awal tahun tidak serta-merta mencerminkan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menilai fenomena front-loading atau percepatan belanja di awal tahun justru dapat menimbulkan ilusi kondisi fiskal yang kuat.

“Yang perlu diwaspadai adalah tekanan pada kuartal berikutnya, terutama terkait ruang fiskal yang menyempit dan potensi penurunan transfer ke daerah,” kata Vid.

Di sisi lain, tekanan terhadap perekonomian nasional juga datang dari berbagai faktor eksternal dan internal, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, konflik geopolitik global, serta dinamika perdagangan internasional.

Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan, menilai pelemahan rupiah mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam, terutama ketergantungan pada arus modal asing.

“Pelemahan rupiah bukan sekadar isu teknikal, tetapi mencerminkan menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menekankan pentingnya kepastian dan transparansi data pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar.

Menurut dia, krisis ekonomi sering kali dipicu oleh hilangnya kepercayaan investor terhadap kebijakan dan data yang disampaikan pemerintah.

“Di tengah ketidakpastian global, keakuratan data menjadi kunci. Tanpa itu, kepercayaan akan hilang dan risiko krisis meningkat,” katanya.