Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Demo Iran Memanas, Amerika Serikat Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Iran

Demo Iran Memanas, Amerika Serikat Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Iran

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak seluruh warga negaranya untuk segera meninggalkan Iran di tengah aksi demonstrasi besar yang terus memanas dan mengguncang berbagai wilayah negara tersebut. Melalui Kedutaan Besar Virtual AS di Iran, pemerintah AS meminta warganya pergi secara mandiri tanpa mengandalkan bantuan pemerintah. Warga AS diarahkan untuk keluar melalui jalur perbatasan darat yang masih dibuka.

“Warga negara AS amat disarankan untuk segera meninggalkan Iran secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan pemerintah AS,” demikian pernyataan Kedubes AS, Senin (12/1/2026).

AS menyebut sejumlah perbatasan darat masih dapat dilalui, di antaranya menuju Armenia dan Turki. Sementara itu, perjalanan ke Afghanistan, Irak, serta kawasan perbatasan Pakistan-Iran diminta untuk benar-benar dihindari karena risiko keamanan yang tinggi.

Desakan serupa juga disampaikan oleh Australia. Pemerintah Australia meminta warganya meninggalkan Iran “sekarang juga” dan mengingatkan bahwa opsi perjalanan komersial semakin terbatas serta berpotensi ditutup sewaktu-waktu.

Australia menilai situasi keamanan di Iran sangat tidak stabil, ditandai dengan pemutusan jaringan internet secara luas, meningkatnya korban sipil, serta banyaknya penangkapan terhadap peserta demonstrasi. Pemerintah Australia juga mengingatkan warganya, termasuk pemegang kewarganegaraan ganda, berisiko tinggi mengalami penahanan.

Swedia turut mengeluarkan imbauan agar warganya segera meninggalkan Iran dan menunda seluruh rencana perjalanan ke negara tersebut. Sebelumnya, Belgia, Polandia, dan Ukraina juga telah meminta warga mereka keluar dari Iran akibat memburuknya situasi keamanan.

Gelombang demonstrasi besar di Iran telah berlangsung sejak 28 Desember lalu. Aksi protes awalnya dipicu krisis ekonomi, namun berkembang menjadi tuntutan perubahan kepemimpinan terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat mencatat lebih dari 500 orang tewas dan lebih dari 10.000 orang ditangkap selama gelombang unjuk rasa berlangsung.

Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik dukungan terhadap aksi demonstrasi tersebut. Teheran juga memperingatkan akan melakukan serangan balasan jika terjadi campur tangan asing.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan siap membantu warga Iran jika pemerintah setempat menggunakan kekerasan berlebihan. Trump juga mengaku telah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan tindakan militer terhadap Iran.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kekayaan Prodigy AI China Meningkat hingga Rp 385,2 Triliun Gegara Sanksi AS

    Kekayaan Prodigy AI China Meningkat hingga Rp 385,2 Triliun Gegara Sanksi AS

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Chen Tianshi mungkin tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia ketika memulai perusahaan rintisannya pada 2019. Saat itu, satu-satunya pelanggan terbesar Cambricon Technologies, Huawei, tiba-tiba menghentikan hampir seluruh kerja sama demi mengembangkan chip mereka sendiri. Lebih dari 95% pendapatan Cambricon hilang seketika. Namun, perubahan besar datang dari arah […]

  • Ombudsman Temukan Maladministrasi, Piutang BLBI Masih Rp 211,98 Triliun

    Ombudsman Temukan Maladministrasi, Piutang BLBI Masih Rp 211,98 Triliun

    • calendar_month Sen, 2 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyoroti kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), menyusul masih besarnya piutang negara yang belum tertagih. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024, piutang negara bukan pajak yang didominasi BLBI tercatat mencapai Rp 211,98 triliun. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra […]

  • MKD DPR Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Anggota DPR 2024–2029, Pengunduran Diri Ditolak

    MKD DPR Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Anggota DPR 2024–2029, Pengunduran Diri Ditolak

    • calendar_month Kam, 30 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI resmi memutuskan politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, tetap berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan ini diambil setelah MKD menindaklanjuti surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang menegaskan status keanggotaan Rahayu di parlemen. Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil […]

  • Hujan Ringan Melanda Sejumlah Wilayah Jambi

    Hujan Ringan Melanda Sejumlah Wilayah Jambi

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Warga di Provinsi Jambi diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan ringan yang melanda sebagian besar wilayah pada Kamis, 9 Oktober 2025. Berdasarkan data BMKG, hampir seluruh kabupaten dan kota di Jambi diprediksi mengalami cuaca hujan ringan disertai kelembapan tinggi yang bisa mencapai hingga 99 persen di beberapa daerah. Sejak pagi hingga malam hari, […]

  • Menkeu Purbaya Serahkan Sinkronisasi Data Dana Pemda ke BI, Selisih Capai Rp18,97 Triliun

    Menkeu Purbaya Serahkan Sinkronisasi Data Dana Pemda ke BI, Selisih Capai Rp18,97 Triliun

    • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan ikut campur dalam proses sinkronisasi data dana pemerintah daerah (pemda) yang tersimpan di perbankan. Ia menyebut, tanggung jawab penyelarasan data tersebut sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang memiliki akses langsung terhadap sistem perbankan nasional. “Enggak, bukan urusan […]

  • Bandara IMIP Morowali Diduga Ilegal Sejak 2019: Benarkah Ada ‘Negara dalam Negara’?

    Bandara IMIP Morowali Diduga Ilegal Sejak 2019: Benarkah Ada ‘Negara dalam Negara’?

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dugaan beroperasinya sebuah bandara tanpa otoritas negara di kawasan industri Morowali kembali menyita perhatian publik. Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap serangkaian temuan mengejutkan terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang mulai beroperasi pada 2019, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Edna menyebut persoalan ini bukan isu […]

expand_less