Bahlil Lahadalia: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Harus Dapat Nilai Tambah Terbesar

JAMBISNIS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah penghasil tambang harus menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan nilai tambah keekonomian dari proses pertambangan dan hilirisasi. Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/10/2025), Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, investor, pengusaha, dan masyarakat lokal untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) daerah, dan masyarakat daerah. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” tegas Bahlil.

Bahlil mencontohkan keberhasilan program hilirisasi industri nikel di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Kedua provinsi tersebut mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 6 persen.

Menurutnya, data itu menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi daerah, sekaligus memperkuat daya saing nasional di sektor industri.

“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Kalau ini konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan menuju apa yang sudah ditargetkan, yakni menjadi salah satu negara yang GDP-nya masuk 10 besar dunia pada 2045,” jelas Bahlil.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk rencana pembangunan industri baru setelah aktivitas pertambangan berakhir.

Langkah ini, menurutnya, sangat penting agar daerah tidak bergantung hanya pada kegiatan ekstraksi sumber daya alam, tetapi juga memiliki struktur ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan sektor industri lanjutan.

“Kita ingin memastikan setelah tambang selesai, ekonomi daerah tetap hidup. Karena itu, hilirisasi pascatambang menjadi prioritas kita agar masyarakat tidak kehilangan sumber pendapatan,” ujarnya.

Kementerian ESDM memastikan kebijakan hilirisasi dijalankan dengan prinsip pemerataan manfaat ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Program ini juga diharapkan memperkuat peran UMKM daerah dalam rantai pasok industri.

“Upaya ini menjadi bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Bahlil Lahadalia.