Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Kata Prabowo Uang Sitaan Korupsi CPO Rp13 T Bisa Renovasi 8 Ribu Sekolah

Kata Prabowo Uang Sitaan Korupsi CPO Rp13 T Bisa Renovasi 8 Ribu Sekolah

  • account_circle -
  • calendar_month Sen, 20 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Presiden Prabowo Subianto mengaku tak bisa membayangkan banyaknya uang sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung), dari kasus dugaan korupsi Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13 triliun lebih.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang total Rp13 triliun, yang merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi raksasa sawit.

Mereka adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group, dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Kejaksaan Agung, pada Senin, 20 Oktober 2025.

“Hari ini kita bisa hadir di Kejaksaan Agung untuk menghadiri suatu acara walaupun simbolis tapi acara penting, yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar, eh triliun, sori, sori, nggak kita bayangkan uang seperti itu, dua ratus lima puluh lima miliar, dua ratus empat puluh empat juta, lima ratus tiga puluh delapan ribu, seratus empat puluh sembilan rupiah,” kata Prabowo di Kejagung, Senin, 20 Oktober 2025.

Mantan Menteri Pertahanan ini menyebut, uang tersebut bisa digunakan untuk merenovasi 8.000 gedung sekolah, atau membangun 600 kampung nelayan di seluruh Indonesia.

“Saudara-saudara, Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah, 8 ribu lebih sekolah,” jelas Prabowo.

Prabowo menegaskan, dana sebesar itu jika dimanfaatkan dengan benar dapat memberikan dampak luas bagi pembangunan sosial dan ekonomi rakyat.

Uang sebanyak itu, kata Presiden, juga bisa untuk membangun kampung nelayan. Pembangunan satu kampung nelayan, jelas Prabowo, membutuhkan anggaran Rp22 miliar.

“Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” ujar Prabowo.

Prabowo menuturkan apabila 1 kampung nelayan bisa diisi oleh 2.000 kepala keluarga. Jika ditotal dengan anak dan istri, maka satu kampung nelayan diisi 5.000 orang.

“Kalau kali 1.000 itu 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia,” jelas dia.(*)

  • Penulis: -

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Minyak Hari Ini Melemah, Pasar Tak Lagi Harap Damai Rusia-Ukraina

    Harga Minyak Hari Ini Melemah, Pasar Tak Lagi Harap Damai Rusia-Ukraina

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga minyak dunia pada perdagangan Selasa (31/12/2025) atau Rabu pagi waktu Indonesia bergerak melemah tipis. Penurunan terjadi seiring meredupnya harapan tercapainya kesepakatan damai Rusia–Ukraina serta meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Mengutip laporan CNBC, harga minyak Brent turun 2 sen ke level USD 61,92 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate […]

  • Melonjak Tajam, Harga Emas Antam Jadi Rp2.305.000 per Gram

    Melonjak Tajam, Harga Emas Antam Jadi Rp2.305.000 per Gram

    • calendar_month Jum, 31 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melonjak tajam pada perdagangan hari ini, Jumat (31/10/2025). Harga emas Antam mengalami kenaikan sebesar Rp 42.000 menjadi Rp 2.305.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam termahal kini telah mencapai Rp2,24 miliar. Harga beli kembali atau buyback emas Antam juga terkerek atas kenaikan harga tersebut. […]

  • Prabowo Hadiri KTT Perdana Board of Peace di AS, Indonesia Bawa Misi Perdamaian Gaza

    Prabowo Hadiri KTT Perdana Board of Peace di AS, Indonesia Bawa Misi Perdamaian Gaza

    • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) yang digelar pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C., Amerika Serikat. Kehadiran Prabowo disebut sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mendorong perdamaian global, khususnya terkait konflik di Gaza. Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan partisipasi Indonesia […]

  • Purbaya Pastikan Tak Ada Pajak Baru di 2026

    Purbaya Pastikan Tak Ada Pajak Baru di 2026

    • calendar_month Sel, 30 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Wajib pajak bisa bernapas lega tahun depan. Pemerintah memastikan tidak ada pajak baru maupun kenaikan tarif pajak pada 2026. Namun, otoritas fiskal menyiapkan sejumlah kebijakan baru yang menuntut kesiapan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan arah kebijakan pajak tahun 2026 akan fokus pada reformasi sistem, peningkatan kepatuhan, […]

  • Vespa Officina 8 Resmi Hadir di Indonesia, Ini Keistimewaan Varian Spesialnya

    Vespa Officina 8 Resmi Hadir di Indonesia, Ini Keistimewaan Varian Spesialnya

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Vespa kembali menghadirkan varian edisi khusus untuk para pencinta skuter klasik di Tanah Air. Melalui edisi Officina 8, PT Piaggio Indonesia membawa sentuhan sejarah dan desain eksperimental khas Italia ke dalam dua model andalannya, Vespa Sprint 150 dan Vespa GTV 300 HPE. PT Piaggio Indonesia resmi meluncurkan Vespa Officina 8 Edition di Indonesia. […]

  • Bandara IMIP Morowali Diduga Ilegal Sejak 2019: Benarkah Ada ‘Negara dalam Negara’?

    Bandara IMIP Morowali Diduga Ilegal Sejak 2019: Benarkah Ada ‘Negara dalam Negara’?

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dugaan beroperasinya sebuah bandara tanpa otoritas negara di kawasan industri Morowali kembali menyita perhatian publik. Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap serangkaian temuan mengejutkan terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang mulai beroperasi pada 2019, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Edna menyebut persoalan ini bukan isu […]

expand_less