Minggu, 22 Nov 2026
light_mode
Beranda » Nasional » RI Butuh Rp3.500 Triliun untuk Atasi Krisis Iklim, APBN Cuma Sanggup 15%

RI Butuh Rp3.500 Triliun untuk Atasi Krisis Iklim, APBN Cuma Sanggup 15%

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Upaya Indonesia menekan dampak perubahan iklim menghadapi tantangan besar dari sisi pendanaan. Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mencapai Rp3.500 triliun, namun kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru mampu menutupi sekitar 15% dari total kebutuhan tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyebut pembiayaan menjadi elemen paling krusial dalam strategi nasional perubahan iklim. “Bicara tentang climate change, tidak bisa lepas dari pembiayaan. APBN hanya sanggup menanggung 15%, sisanya perlu diperoleh dari sektor swasta, lembaga multilateral, dan donor internasional,” ujarnya dalam acara UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) Annual Members Gathering 2025 di Jakarta.

Menurutnya, Indonesia tidak hanya menunggu dukungan global, tetapi juga aktif mencari kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pendanaan transisi hijau. Diplomasi ekonomi kini diarahkan untuk membuka peluang investasi hijau dan memperkuat eco-financing yang berkelanjutan.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menegaskan arah pembangunan nasional kini sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan dan ekonomi hijau. “SDGs menjadi kompas arah pembangunan, dan green economy serta circular economy menjadi mesinnya. Namun keduanya harus dijalankan bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UN Resident Coordinator in Indonesia, Gita Sabharwal, menyatakan PBB siap membantu Indonesia melalui instrumen pembiayaan inovatif seperti corporate SDG bonds, blue bonds, dan green sukuk.

“Waktu untuk perubahan bertahap telah berlalu. Kini saatnya bertindak berani dan menjadikan keberlanjutan sebagai keunggulan strategis sektor swasta Indonesia,” kata Gita.

Presiden IGCN Y.W. Junardy menambahkan, dunia usaha memiliki posisi strategis untuk menutup kesenjangan pendanaan tersebut. “Tahun 2025 adalah momentum aksi. Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton,” tegasnya.

Kolaborasi publik-swasta dinilai menjadi kunci dalam memastikan pembiayaan transisi hijau berjalan efektif dan inklusif. Dengan dukungan global, inovasi pembiayaan, serta komitmen kuat pemerintah, Indonesia diharapkan dapat menjaga laju pembangunan sekaligus melindungi bumi dari krisis iklim.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Neraca Perdagangan Jambi Mei 2026 Surplus US3,63 Juta Meski Ekspor Turun

    Neraca Perdagangan Jambi Mei 2026 Surplus US$183,63 Juta Meski Ekspor Turun

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Penurunan ekspor belum menggoyahkan posisi neraca perdagangan Provinsi Jambi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jambi masih membukukan surplus perdagangan sebesar US$183,63 juta sepanjang Mei 2026. Surplus tersebut terbentuk karena nilai ekspor mencapai US$194,72 juta, sedangkan impor hanya sebesar US$11,09 juta. Meski demikian, baik ekspor maupun impor sama-sama mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Nilai […]

  • Harga Sembako Kasang: Cabai dan Rawit Merah Naik, Ayam Broiler Turun

    Harga Sembako Kasang: Cabai dan Rawit Merah Naik, Ayam Broiler Turun

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga bahan pokok di Pasar Rakyat Kasang, Kota Jambi, menunjukkan tren bervariasi pada 8 Juni 2026. Kenaikan terjadi pada komoditas cabai, sementara sebagian besar bahan pangan lainnya relatif stabil. Data mencatat, cabai merah besar naik 11,11 persen menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai merah kecil juga meningkat 10 persen ke harga Rp50.000 per kilogram. […]

  • Duel Sengit! Buru Status Juara Grup

    Duel Sengit! Buru Status Juara Grup

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kanada tinggal selangkah lagi menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026. Tim berjuluk The Canucks itu berpeluang besar untuk pertama kalinya melaju ke fase gugur, dengan syarat sederhana: tidak kalah dengan selisih gol yang mencolok pada laga terakhir. Laga penentuan akan mempertemukan Swiss kontra Kanada pada matchday pamungkas Grup B. Duel panas tersebut dijadwalkan […]

  • Menkeu Purbaya Kurang Bayar Rp 50 Juta saat Lapor SPT via Coretax

    Menkeu Purbaya Kurang Bayar Rp 50 Juta saat Lapor SPT via Coretax

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan dirinya mengalami kurang bayar pajak sekitar Rp 50 juta saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2025 melalui sistem Coretax. Pengalaman tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya usai menyampaikan laporan pajaknya. Ia menjelaskan bahwa kondisi kurang bayar merupakan hal yang umum terjadi, terutama bagi wajib pajak […]

  • Kejurnas Akuatik 2026: Tiga Rekor Nasional Pecah, Atlet Muda Indonesia Unjuk Dominasi

    Kejurnas Akuatik 2026: Tiga Rekor Nasional Pecah, Atlet Muda Indonesia Unjuk Dominasi

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Hari kedua Kejurnas Akuatik 2026 di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Rabu, 29 April 2026, menghasilkan tiga rekor nasional baru. Catatan tersebut lahir dari penampilan perenang muda yang mendominasi sejumlah nomor. Perenang Jawa Timur, Chelsea Alexandra, menjadi yang pertama mencuri perhatian. Ia memperbaiki rekornya sendiri di nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri kategori […]

  • Kementerian ATR Pastikan Alih Fungsi Lahan Sesuai Rencana Tata Ruang

    Kementerian ATR Pastikan Alih Fungsi Lahan Sesuai Rencana Tata Ruang

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan seluruh perubahan penggunaan lahan di Indonesia harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang berlaku. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Andi Renald menjelaskan bahwa alih fungsi lahan merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan wilayah dan urbanisasi, namun tetap […]

expand_less