Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Perbaikan Daya Beli, AS Siapkan Rencana Turunkan Harga Kebutuhan Pokok

Perbaikan Daya Beli, AS Siapkan Rencana Turunkan Harga Kebutuhan Pokok

  • account_circle darmanto zebua
  • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Amerika Serikat (Menkeu AS) Scott Bessent mengungkapkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump tengah menyiapkan langkah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok, termasuk kopi, pisang, dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Langkah tersebut dilakukan setelah Partai Republik mengalami kemunduran dalam pemilu negara bagian pekan lalu akibat kemarahan pemilih atas tingginya biaya hidup.

Bessent mengatakan, pemerintah akan mengumumkan keputusan signifikan dalam beberapa hari mendatang.

“Anda akan melihat beberapa pengumuman penting, kopi adalah salah satunya, pisang, dan buah-buahan lainnya,” ujarnya dalam wawancara dengan Fox News, dikutip dari Investor, Jumat (14/11/2025).

Meski demikian, Bessent tidak menyebut secara spesifik apakah langkah tersebut berupa penurunan tarif impor, negara mana saja yang akan terdampak, ataupun apakah kebijakan itu diterapkan untuk semua negara pemasok. Pihak Gedung Putih, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), dan Kementerian Keuangan belum memberikan komentar resmi.

Bessent menambahkan, masyarakat Amerika akan mulai merasakan perbaikan daya beli pada paruh pertama tahun depan. Ia memroyeksikan pertumbuhan upah akan melampaui inflasi pada kuartal I-2026 dan kuartal II-2026. Menkeu AS itu lagi-lagi menyalahkan pemerintahan Biden atas kondisi ekonomi saat ini, dengan menyebutnya sebagai “affordability mess” yang diwarisi oleh pemerintahan Trump.

Istilah “affordability mess” yang digunakan oleh Scott Bessent merujuk pada kondisi ekonomi ketika biaya hidup dianggap terlalu tinggi, sehingga membuat banyak warga Amerika merasa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

– Harga kebutuhan pokok mahal, seperti makanan, listrik, bahan bakar, dan perumahan.
– Kesejahteraan masyarakat menurun, penghasilan tidak meningkat secepat kenaikan harga barang.
– Inflasi masih dirasakan berat oleh masyarakat. Meski inflasi secara data mungkin mulai turun, biaya hidup tetap tinggi sehingga terasa tidak terjangkau.
– Beban ekonomi rumah tangga meningkat. Banyak keluarga kesulitan untuk “mengimbangi” pengeluaran harian.

Ketika ditanya soal usulan Presiden Trump untuk memberikan cek dividen tarif senilai US$ 2.000 kepada masyarakat, Bessent mengatakan belum ada keputusan final. Menurutnya, opsi tersebut masih dibahas dan kemungkinan ditujukan bagi keluarga berpenghasilan di bawah US$ 100.000 per tahun.

Bessent juga menyampaikan pengembalian pajak dalam jumlah besar akan dibagikan pada 2026 seiring perubahan tarif pemotongan pajak, yang menurutnya akan menghasilkan pertumbuhan upah riil.

Pemerintahan Trump tengah meningkatkan komunikasi publik terkait kebijakan ekonomi mereka menyusul kekalahan Partai Republik di sejumlah pemilihan gubernur, termasuk di Virginia dan New Jersey. Dalam kampanye, Partai Demokrat menyoroti keresahan warga atas kenaikan biaya hidup, mulai dari listrik, perumahan, hingga layanan kesehatan.

Kebijakan perdagangan dan pajak menjadi isu utama dalam pemerintahan Presiden Donald Trump, terutama terkait janji untuk menurunkan biaya hidup dan memperkuat ekonomi domestik. Selama beberapa tahun terakhir, inflasi tinggi dan kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi perhatian masyarakat AS, yang kemudian memengaruhi dinamika politik di sejumlah negara bagian.

Penurunan tarif impor komoditas seperti kopi dan pisang menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan pemerintah untuk meredakan tekanan harga, mengingat kedua produk itu tidak diproduksi di AS dan sangat bergantung pada pasokan dari negara lain. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi politik yang lebih luas untuk memulihkan dukungan publik setelah beberapa kekalahan Partai Republik dalam pemilihan lokal.(*)

 

  • Penulis: darmanto zebua

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • AS dan China Masih Dominasi Jumlah Miliarder Global, Negara Kecil Mulai Menyusul

    AS dan China Masih Dominasi Jumlah Miliarder Global, Negara Kecil Mulai Menyusul

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Peta kekayaan global terus mengalami pergeseran seiring meluasnya sumber penciptaan kekayaan baru di berbagai kawasan dunia. Laporan terbaru lembaga keuangan global menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan China masih menjadi dua negara dengan jumlah miliarder terbanyak di dunia, meskipun laju pertumbuhannya mulai bervariasi antarwilayah. Amerika Serikat menempati posisi teratas dengan lebih dari 900 miliarder, […]

  • Diburu Interpol, Ini Profil Lengkap Bos WanaArtha Life dan Kresna Group yang Jadi Buronan Kasus Keuangan RI

    Diburu Interpol, Ini Profil Lengkap Bos WanaArtha Life dan Kresna Group yang Jadi Buronan Kasus Keuangan RI

    • calendar_month Rab, 5 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Interpol Indonesia terus memburu dua buronan kelas kakap dalam kasus keuangan dan investasi yang menggemparkan Tanah Air, yakni Michael Steven, pemilik Grup Kresna, dan Evelina F. Pietruschka, pemilik WanaArtha Life. Keduanya kini masuk dalam daftar red notice internasional sejak 19 September 2025. Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Untung Widyatmoko, mengungkapkan bahwa nama Michael Steven […]

  • IHSG Anjlok 7,34% Usai MSCI Bekukan Rebalancing

    IHSG Anjlok 7,34% Usai MSCI Bekukan Rebalancing

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pasar saham Indonesia mengalami guncangan hebat setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah perubahan indeks terkait kebijakan free float. Dampaknya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok tajam 7,34% pada perdagangan Rabu (28/1/2026) dan memicu kekhawatiran investor terhadap potensi penurunan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia […]

  • Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000 di Situs Resmi Kemnaker, Ini Link, Syarat, dan Cara Lengkapnya

    Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000 di Situs Resmi Kemnaker, Ini Link, Syarat, dan Cara Lengkapnya

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp600.000 tidak akan disalurkan kembali pada sisa tahun 2025. Meski demikian, masyarakat masih bisa mengecek status penerima BSU melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id atau aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) untuk memastikan apakah mereka termasuk penerima bantuan pada tahap sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli […]

  • Menkeu Purbaya Soroti Pemborosan Rumah Sakit, Tagihan BPJS Kesehatan Bengkak Gara-Gara Alkes Tak Efisien

    Menkeu Purbaya Soroti Pemborosan Rumah Sakit, Tagihan BPJS Kesehatan Bengkak Gara-Gara Alkes Tak Efisien

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pemborosan anggaran di sejumlah rumah sakit yang menyebabkan tagihan BPJS Kesehatan membengkak. Inefisiensi pengadaan alat kesehatan (alkes) dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya beban keuangan lembaga jaminan kesehatan tersebut. Dalam paparannya di Jakarta, Rabu (22/10/2025), Purbaya mencontohkan adanya aturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 […]

  • Babak Baru Restrukturisasi Garuda dan WIKA: Suntikan Modal Jumbo Rp44 Triliun

    Babak Baru Restrukturisasi Garuda dan WIKA: Suntikan Modal Jumbo Rp44 Triliun

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Garuda Indonesia (GIAA) dan PT Wijaya Karya (WIKA) memasuki babak baru restrukturisasi jumbo senilai Rp44 triliun, setelah upaya sebelumnya dinilai belum menyentuh persoalan fundamental. Rencana ini mempertegas bahwa langkah penyelamatan tahap pertama belum mampu memulihkan kondisi keuangan dua BUMN tersebut. Manajemen WIKA menetapkan restrukturisasi lanjutan sebagai pilar transformasi pada 2026, selain program asset […]

expand_less