Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » LPS Soroti Kredit Perbankan Seret Meski DPK Tumbuh Dua Digit Sepanjang 2025

LPS Soroti Kredit Perbankan Seret Meski DPK Tumbuh Dua Digit Sepanjang 2025

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Sel, 24 Feb 2026
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti perlambatan pertumbuhan kredit perbankan di tengah lonjakan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh dua digit sepanjang 2025. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan pertumbuhan simpanan masyarakat tercatat di atas 10 persen. Kondisi ini menunjukkan kemampuan menabung masyarakat masih relatif kuat.

“Kalau kita lihat 2025, pertumbuhan dana pihak ketiga meningkat di atas 10 persen. Artinya saving masyarakat itu kuat,” ujar Anggito dalam wawancara, Selasa (24/2/2026).

Namun, di sisi lain, pertumbuhan kredit tercatat di bawah 10 persen dan lebih rendah dibandingkan periode pascapandemi Covid-19. LPS menilai kondisi tersebut mengindikasikan melemahnya fungsi intermediasi perbankan, yakni penyaluran dana dari masyarakat ke sektor riil.

Menurut Anggito, perlambatan kredit dipengaruhi faktor permintaan (demand) yang belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen pada 2025 dinilai belum cukup kuat mendorong ekspansi pembiayaan.

Selain itu, tekanan di sejumlah sektor akibat penurunan harga komoditas serta pelemahan daya beli turut menahan pertumbuhan kredit.

“Ada beberapa sektor yang mengalami tekanan karena harga komoditas turun, produksi menurun, dan penjualan keluarga secara agregat juga menurun,” katanya.

LPS juga mencermati pelebaran selisih (spread) antara suku bunga kredit dan suku bunga simpanan. Suku bunga deposito cenderung menyesuaikan dengan tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS, sementara penurunan suku bunga kredit berjalan lebih lambat.

Kondisi ini, lanjut Anggito, mengindikasikan adanya persoalan struktural, baik dari sisi biaya dana (cost of fund), kebijakan special rate pada simpanan tertentu, maupun kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit.

“Kita tengarai ada masalah struktural, apakah karena dana mahal, adanya special rate dengan bunga tinggi, atau memang karena faktor permintaan,” ujarnya.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menkeu Purbaya Targetkan Revisi PMK Kredit Kopdes Merah Putih Rampung Pekan Depan

    Menkeu Purbaya Targetkan Revisi PMK Kredit Kopdes Merah Putih Rampung Pekan Depan

    • calendar_month Ming, 16 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 terkait skema kredit untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) akan diselesaikan paling lambat pekan depan. Revisi aturan tersebut menjadi kunci agar pencairan pembiayaan dan pembangunan fasilitas Kopdes dapat dipercepat. “Harusnya sudah selesai dari kemarin. Saya nggak tahu kenapa […]

  • Update Longsor Cisarua Bandung Barat: 50 Kantong Jenazah, 34 Korban Teridentifikasi

    Update Longsor Cisarua Bandung Barat: 50 Kantong Jenazah, 34 Korban Teridentifikasi

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri telah menerima sebanyak 50 kantong jenazah korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga Selasa (27/1/2026) malam, sebanyak 34 jenazah berhasil diidentifikasi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan jumlah korban yang teridentifikasi terus bertambah dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 30 jenazah. “Dari […]

  • Setelah Setop Produksi Juli 2025, Amman Mineral Dapat Rekomendasi Ekspor Konsentrat Tembaga Selama 6 Bulan

    Setelah Setop Produksi Juli 2025, Amman Mineral Dapat Rekomendasi Ekspor Konsentrat Tembaga Selama 6 Bulan

    • calendar_month Rab, 29 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akhirnya mendapat angin segar setelah sempat menghentikan produksi sejak Juli 2025 akibat kondisi kahar. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi telah memberikan rekomendasi izin ekspor konsentrat tembaga kepada Amman Mineral untuk jangka waktu enam bulan. Langkah ini diambil setelah smelter milik Amman di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa […]

  • Menkeu Purbaya Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia di Era SBY dan Jokowi

    Menkeu Purbaya Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia di Era SBY dan Jokowi

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia dalam 20 tahun terakhir berjalan tidak seimbang. Dalam pandangannya, baik di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo (Jokowi), pertumbuhan ekonomi nasional terlalu bergantung pada satu mesin saja. Menurut Purbaya, pada masa pemerintahan SBY, fokus utama diarahkan pada pengembangan sektor swasta, sementara […]

  • Bos Pajak Beberkan Trik Pengusaha Akali Pajak Lewat Status UMKM

    Bos Pajak Beberkan Trik Pengusaha Akali Pajak Lewat Status UMKM

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengungkap adanya modus sejumlah pengusaha yang menyamar sebagai pelaku UMKM untuk menghindari kewajiban pajak dalam jumlah besar. Modus ini dilakukan dengan memanfaatkan aturan pajak UMKM yang memberikan fasilitas PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Bimo menjelaskan bahwa beberapa […]

  • Buruh Industri Tembakau Dukung  Menkeu Purbaya, Tolak Wacana Kemasan Rokok Polos

    Buruh Industri Tembakau Dukung  Menkeu Purbaya, Tolak Wacana Kemasan Rokok Polos

    • calendar_month Sel, 9 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Serikat pekerja sektor industri hasil tembakau (IHT) menyatakan penolakan terhadap wacana penyeragaman kemasan rokok polos (plain packaging) yang tengah dibahas Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kelompok buruh menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan industri rokok legal serta mengancam keberlanjutan lapangan kerja. Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, mengungkapkan bahwa penerapan kemasan polos dapat berdampak langsung […]

expand_less