Walikota Jambi Maulana Tantang LSM, Wartawan, dan Akademisi Bahas Sampah dalam Diskusi Publik
- account_circle say say
- calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
- print Cetak
Walikota Jambi Maulana ( kanan), Wakil Walikota Jambi Diza ( tengah ) dan Ketua DPRD Jambi Kemas Farid ( kiri).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Wali Kota Jambi, Maulana, membuka ruang kritik secara terbuka dengan mengundang kalangan LSM, wartawan, dan akademisi untuk terlibat langsung dalam diskusi publik terkait persoalan sampah di Kota Jambi.
Diskusi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (13/6/2026) di Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Forum ini disebut sebagai upaya pemerintah untuk menguji sekaligus menyempurnakan kebijakan pengelolaan sampah yang saat ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Saya undang media, LSM, dan para profesor. Apa yang belum sempurna, kita sempurnakan bersama,” ujar Maulana, Rabu (10/6/2026).
Menurut Maulana, persoalan sampah di Kota Jambi tidak bisa dilepaskan dari sistem lama yang sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu. Ia menyinggung keberadaan ratusan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dibangun sejak 2006 saat jumlah penduduk masih jauh lebih sedikit.
Namun, seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, konsep TPS terbuka dinilai tidak lagi relevan dan justru menimbulkan persoalan lingkungan, termasuk pencemaran dari air lindi.
Pemerintah Kota Jambi sebenarnya telah mendorong konsep TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) sejak 2008. Namun, implementasinya belum optimal karena perubahan perilaku masyarakat dinilai menjadi tantangan utama.
“Sejak 2008 kita dorong TPS3R, tapi yang bertahan hanya sekitar tujuh. Mengubah perilaku itu tidak mudah,” katanya.
Saat ini, Pemkot Jambi mengembangkan program Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM), yang disebut sebagai penguatan dari konsep sebelumnya.
Menanggapi kritik soal iuran dalam program tersebut, Maulana menegaskan bahwa mekanisme tersebut bukan hal baru dan telah lama diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Ia juga menepis tudingan terkait pengadaan armada bentor dalam program tersebut, dengan menegaskan bahwa skema yang diterapkan kini justru memberi peran lebih besar kepada masyarakat.
“Ini gerakan bersama. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab semua pihak,” tegasnya.
Melalui forum diskusi publik ini, Maulana berharap muncul solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi sorotan.
Ia juga melontarkan pertanyaan reflektif terkait kondisi kebersihan kota yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Mau sampai kapan pintu masuk kota dipenuhi sampah? Mau sampai kapan anak-anak belajar di lingkungan yang belum bersih?” ujarnya.
Diskusi ini diharapkan menjadi titik temu antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Jambi.
- Penulis: say say
