Digaji Rp65 Ribu per Hari, Petugas Kebersihan Jambi Nilai Slogan Kota Bahagia Hanya Retorika

JAMBISNIS.COM – Aksi mogok kerja yang dilakukan petugas kebersihan Kota Jambi berdampak langsung pada kondisi lingkungan. Tumpukan sampah terlihat di sejumlah jalan protokol hingga lorong-lorong permukiman warga, menimbulkan aroma busuk yang menyengat dan dikeluhkan masyarakat. Aksi mogok tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan kesejahteraan. Para petugas kebersihan menilai upah yang mereka terima selama ini jauh dari kata layak, terlebih dengan risiko kesehatan yang setiap hari mereka hadapi.

Selama ini, petugas kebersihan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi menjadi ujung tombak dalam menjaga kebersihan kota. Namun, memasuki awal tahun 2026, mereka menuntut adanya perbaikan kesejahteraan. Saat ini, kru pengangkut sampah hanya menerima upah sekitar Rp65.000 per hari.

Berdasarkan data DLH Kota Jambi, jumlah petugas kebersihan mencapai sekitar 1.100 orang. Dengan jumlah tersebut, beban kerja dinilai cukup berat untuk menjaga kebersihan kota yang terus berkembang.

Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, membenarkan jumlah tersebut. Ia merinci, gaji sopir armada kebersihan saat ini sebesar Rp85.750 per hari, kru pengangkut sampah Rp65.750 per hari, dan petugas penyapu jalan Rp65.250 per hari.

“Dengan jumlah petugas sekitar 1.100 orang, beban kerja untuk menjaga kebersihan kota cukup berat,” kata Mahruzar.

Salah satu petugas kebersihan yang ikut dalam aksi unjuk rasa mengatakan, upah yang mereka terima tidak sebanding dengan risiko pekerjaan yang dihadapi setiap hari.

“Gaji yang kami terima jauh dari kelayakan. Kami setiap hari bergelut dengan sampah, aroma busuk menyelimuti tubuh kami dan kami bawa pulang. Tentunya ini sangat bahaya untuk kesehatan saya dan keluarga,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Jambi dapat menyamakan gaji petugas kebersihan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) agar kehidupan mereka lebih layak.

“Kita meminta pemerintah kota untuk bisa menyamakan gaji kami setara dengan UMP, dengan demikian kehidupan kami bisa mendekati cukup untuk berkeluarga,” katanya di sela-sela aksi di depan Kantor Wali Kota Jambi.

Dampak mogok kerja ini juga dirasakan warga. Rido, salah satu warga yang membuang sampah di kawasan depan Lembaga Pemasyarakatan, mengaku khawatir tumpukan sampah akan memicu masalah kesehatan.

“Sampah ini kalau tidak diangkut akan mendatangkan penyakit. Udara yang berhembus kita hirup, lalu terjadilah penyakit. Kita berharap ada perhatian pemerintah terkait penanganan sampah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di Kota Jambi akibat saluran air tersumbat sampah.

“Gara-gara sampah rumah warga bisa banjir, banyak selokan tersumbat. Wajar saja Kota Jambi setiap hujan pasti terjadi banjir,” kata Rido.

Menurut Rido, slogan “Kota Jambi Bahagia” yang selama ini digaungkan pemerintah kota dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

“Pemerintahan saat ini kurang empati dengan penderitaan rakyat. Slogan bahagia untuk mereka, tapi masyarakat tidak merasakan dampak kebijakan itu. Yang dirasakan justru penderitaan dan ketakutan, apalagi jika hujan lebat melanda Kota Jambi,” ujarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Jambi Maulana disebut menyampaikan janji akan melakukan perubahan sistem pengelolaan sampah, termasuk pengalihan armada angkutan dari kendaraan lama ke kendaraan listrik.

Namun, langkah tersebut dinilai belum menjawab persoalan utama, yakni kesejahteraan petugas kebersihan. Apalagi, Maulana sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jambi, sehingga dianggap sudah mengetahui persoalan klasik terkait upah dan beban kerja petugas kebersihan.

Hingga kini, petugas kebersihan masih menunggu realisasi kebijakan konkret dari Pemerintah Kota Jambi terkait perbaikan upah dan jaminan kesejahteraan mereka.