Selasa, 10 Nov 2026
light_mode
Beranda » Nasional » Harga Elpiji 3 Kg di Nunukan Tembus Rp 80.000, Warga Keluhkan Penjualan di Atas HET

Harga Elpiji 3 Kg di Nunukan Tembus Rp 80.000, Warga Keluhkan Penjualan di Atas HET

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Harga elpiji subsidi 3 kilogram atau gas melon di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, melonjak hingga Rp 80.000 per tabung di tingkat pengecer. Lonjakan harga tersebut jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar Rp 30.000 per tabung di tingkat pangkalan.

Kondisi ini memicu keluhan warga yang merasa terbebani dengan harga gas subsidi yang semakin mahal.

“Baru-baru ada yang tawarkan Rp 70.000. Tapi saya tidak beli karena baru beli tabung lain. Gila-gilaan harga elpiji melon sekarang,” kata Syarif, seorang penjual kuliner di Jalan Lingkar Nunukan, Kamis (5/3/2026).

Keluhan serupa juga disampaikan Jack, pedagang di Pasar Jamaker. Ia mengatakan harga gas melon saat ini sudah mencapai Rp 70.000 hingga Rp 80.000 per tabung di tingkat pengecer.

Menurut dia, tingginya harga gas juga dipengaruhi kondisi ekonomi di wilayah perbatasan dengan Malaysia.

“Sekarang mahal elpiji. Mereka tahu gas Malaysia sampai Rp 350.000 karena ringgit naik. Momennya mungkin, makanya gas melon dijual sampai Rp 70.000 bahkan Rp 80.000,” ujarnya.

Sebagai informasi, HET elpiji 3 kg di Nunukan sebelumnya ditetapkan Rp 20.000 per tabung. Namun sejak awal 2025, harga tersebut naik menjadi Rp 30.000 setelah subsidi ongkos angkut kapal dicabut.

Kebijakan itu membuat harga gas melon di pangkalan resmi meningkat, sementara di tingkat pengecer harga bisa melonjak jauh lebih tinggi.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Rohadiansyah mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pengecekan terhadap agen dan pangkalan elpiji dalam beberapa hari terakhir.

Ia menyebut sebagian besar lonjakan harga terjadi di tingkat pengecer yang menjual gas di atas HET.

“Terkait harga di atas ketentuan, dipastikan dari pengecer,” kata Rohadiansyah.

Pemerintah daerah juga menempatkan petugas di sejumlah pangkalan elpiji untuk mengawasi distribusi dan mencegah penjualan di atas harga yang ditetapkan. Menurut Rohadiansyah, jika ditemukan pangkalan yang menjual elpiji di atas HET, pemerintah akan menindak sesuai aturan yang berlaku. Ia juga mengakui fenomena penjualan elpiji di atas harga resmi kerap terjadi, terutama pada momen tertentu ketika permintaan masyarakat meningkat. Pemerintah daerah berharap pengawasan yang diperketat dapat menekan lonjakan harga gas melon agar kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPS Jambi Gelar Sensus Ekonomi 2026, Pendataan Usaha Dilakukan Door to Door

    BPS Jambi Gelar Sensus Ekonomi 2026, Pendataan Usaha Dilakukan Door to Door

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi memastikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 bertujuan untuk menyusun kerangka sampel populasi usaha, mulai menyajikan data dasar berkaitan lapangan usaha sampai wilayah administrasi terkecil. “Pelaksanaan mulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, kita akan melaksanakan dari rumah ke rumah untuk pelaksanaan SE ini,” kata Kepala Badan Pusat […]

  • 470 SPBU Australia Kehabisan BBM, Alarm Krisis Energi Kian Nyata

    470 SPBU Australia Kehabisan BBM, Alarm Krisis Energi Kian Nyata

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Krisis energi global mulai berdampak langsung. Sekitar 470 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Australia dilaporkan kehabisan stok, setidaknya untuk satu jenis bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah merespons dengan menyiapkan rapat darurat kabinet nasional. Perdana Menteri Anthony Albanese dijadwalkan kembali menggelar pertemuan dengan para pemimpin negara bagian dan teritori untuk memperkuat koordinasi […]

  • Peringati Earth Hour, BRI Perkuat Efisiensi Energi dan Tekan Emisi Operasional

    Peringati Earth Hour, BRI Perkuat Efisiensi Energi dan Tekan Emisi Operasional

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Momentum peringatan Earth Hour dimanfaatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank Rakyat Indonesia untuk memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan melalui efisiensi energi dan pengurangan emisi dalam operasional perusahaan. Earth Hour yang pertama kali diinisiasi oleh World Wide Fund for Nature (WWF) pada 2007 telah berkembang menjadi gerakan global yang mendorong aksi nyata […]

  • Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 di 12 Provinsi, Termasuk Jambi! Cek Syarat dan Batas Akhirnya

    Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 di 12 Provinsi, Termasuk Jambi! Cek Syarat dan Batas Akhirnya

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah daerah di sejumlah wilayah Indonesia kembali memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga akhir tahun 2025. Setidaknya, 12 provinsi, termasuk Jambi, masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama (BBNKB). Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus […]

  • Menkes Ungkap Orang Bergaji Rp100 Juta Masih Dapat Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Menkes Ungkap Orang Bergaji Rp100 Juta Masih Dapat Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap masih banyak masyarakat berpenghasilan tinggi yang mendapat bantuan iuran BPJS Kesehatan (PBI) dari pemerintah. Bahkan, ada peserta dengan gaji Rp100 juta per bulan yang iurannya masih ditanggung negara. Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (13/11/2025), Budi mengatakan temuan ini terungkap setelah dilakukan sinkronisasi data antara […]

  • Cegah Keracunan, BGN Wajibkan SPPG Pasang Label Batas Waktu Konsumsi MBG

    Cegah Keracunan, BGN Wajibkan SPPG Pasang Label Batas Waktu Konsumsi MBG

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasang label batas waktu aman konsumsi pada hidangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diterapkan untuk menekan risiko keracunan makanan yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan setiap kepala SPPG […]

expand_less