Insentif Stunting Daerah Turun Drastis Usai Dipangkas Menkeu Purbaya
- account_circle darmanto zebua
- calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
- print Cetak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memangkas alokasi dana insentif fiskal untuk daerah berprestasi dalam penurunan stunting. Jika pada tahun 2024 anggaran yang disiapkan mencapai Rp 775 miliar, pada tahun 2025 turun drastis menjadi hanya Rp 300 miliar.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025, yang diteken Purbaya pada 10 November 2025.
Anggaran tersebut akan diberikan kepada 3 provinsi, 38 kabupaten, dan 9 kota dengan kinerja terbaik menekan prevalensi stunting.
Sementara itu, pada tahun sebelumnya, KMK Nomor 353 Tahun 2024 yang diteken Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan total Rp 3,1 triliun dana insentif fiskal, dengan Rp 775 miliar di antaranya khusus untuk penurunan stunting.
Dengan demikian, terjadi penurunan Rp 475 miliar atau sekitar 61% dibandingkan tahun lalu.
Penurunan alokasi anggaran ini juga sejalan dengan penurunan jumlah penerima insentif. Jika pada 2024 terdapat 9 provinsi, namun pada tahun ini hanya terdapat 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Adapun pemberian insentif fiskal ini dilakukan untuk mendukung penanganan stunting nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. KMK 330/2025 mengatur bahwa dana yang diterima daerah wajib digunakan untuk belanja penandaan stunting, seperti program pendidikan anak usia dini, layanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta ketahanan pangan rumah tangga.(*)
- Penulis: darmanto zebua
