Kontrak Diperpanjang, Freeport Lepas 12 Persen Saham ke Indonesia Mulai 2041

JAMBISNIS.COM – Perusahaan tambang global Freeport-McMoRan Inc. sepakat melepas 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah Indonesia pada 2041, menyusul perpanjangan hak operasi tambang di distrik mineral Grasberg, Papua.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Freeport dan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada Rabu (18/2/2026). Dalam kesepakatan itu, pelepasan saham dilakukan tanpa biaya, dengan ketentuan pihak pengakuisisi mengganti biaya investasi pro-rata Freeport berdasarkan nilai buku untuk periode operasi setelah 2041.

Dalam keterangan resminya, Freeport menyatakan akan mempertahankan kepemilikan saham sebesar 48,76 persen hingga 2041, sebelum turun menjadi sekitar 37 persen mulai 2042 seiring pelaksanaan divestasi tambahan tersebut.

Selain pengalihan saham, MoU juga mencakup perubahan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI guna memperpanjang masa pakai hak operasi sumber daya. Dengan perpanjangan ini, kegiatan pertambangan tembaga dan emas di Grasberg dapat terus berlanjut dalam jangka panjang.

Manajemen Freeport menilai perpanjangan kontrak ini akan memberikan kepastian investasi, sekaligus menjaga keberlanjutan salah satu deposit tembaga dan emas terbesar di dunia.

Dalam kesepakatan tersebut, PTFI juga berkomitmen meningkatkan dukungan kepada masyarakat Papua. Bentuk dukungan meliputi bantuan pendanaan untuk pembangunan rumah sakit baru serta dua fasilitas pendidikan kedokteran.

Di sisi bisnis, PTFI akan menambah anggaran eksplorasi dan mempercepat studi pengembangan sumber daya jangka panjang. Perusahaan juga menegaskan komitmen terhadap hilirisasi domestik, melalui penjualan tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk turunan lainnya di dalam negeri.

Tak hanya itu, PTFI diproyeksikan memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat, menyesuaikan kebutuhan pasar global.

Ketua Dewan Direksi Freeport Richard C. Adkerson bersama Presiden dan CEO Freeport Kathleen Quirk menyatakan bahwa kemitraan dengan Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua telah terjalin selama puluhan tahun.

Menurut mereka, perpanjangan kontrak ini membuka peluang untuk terus menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Adapun implementasi perpanjangan hak operasi dan ketentuan lain dalam MoU tersebut masih menunggu penerbitan IUPK hasil perubahan oleh Pemerintah Indonesia. Setelah itu, PTFI akan segera menyelesaikan proses administratif lanjutan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.