Menkeu Purbaya Tarik Rp 75 Triliun Dana Pemerintah dari Bank, Dialihkan ke Belanja Rutin K/L

JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik kembali dana pemerintah berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 75 triliun yang sebelumnya ditempatkan di perbankan. Dana tersebut selanjutnya dialihkan untuk membiayai belanja rutin kementerian dan lembaga (K/L) agar dapat langsung masuk ke sistem perekonomian.

Purbaya menjelaskan, dana yang ditarik merupakan penempatan SAL pada kloter kedua, yang sebelumnya masing-masing disalurkan sebesar Rp 25 triliun ke PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

“Jadi saya tarik, seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjain lagi. Jadi langsung masuk ke sistem perekonomian,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (2/1/2026).

Menanggapi langkah tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai penarikan dana SAL tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap likuiditas perbankan nasional. Menurut dia, kondisi likuiditas bank saat ini masih relatif longgar.

“Lihat saja LDR dan undisbursed loans yang besar,” kata Dian.

Sebagai catatan, loan to deposit ratio (LDR) perbankan tercatat sebesar 84,26 persen pada Oktober 2025. Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas atas yang dinilai ketat, yakni di atas 90 persen.

Dian menekankan, tantangan utama perbankan saat ini bukan pada ketersediaan likuiditas, melainkan pada permintaan kredit, khususnya untuk investasi, modal kerja, dan konsumsi. Ia optimistis penyaluran kredit dapat membaik seiring membaiknya kondisi ekonomi makro dan mikro.

“Sementara situasi inflasi dan suku bunga yang cenderung rendah,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Wisnu Sunandar menyampaikan bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah sejatinya merupakan instrumen strategis untuk memperkuat likuiditas sektor riil. BSI sendiri tercatat menerima penempatan dana SAL pada kloter pertama senilai Rp 10 triliun.

“Pengelolaan dana penempatan pemerintah di BSI berjalan optimal dengan dampak positif bagi ekonomi nasional,” ujar Wisnu.

Menurut Wisnu, dana tersebut terserap secara maksimal melalui berbagai program pembiayaan syariah, terutama pada segmen UMKM dan konsumer. Ia pun menegaskan komitmen BSI untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penempatan dana pemerintah dalam jumlah besar di perbankan berpotensi kurang optimal jika tujuannya untuk mempercepat dorongan ke sektor riil. Pasalnya, dana yang diparkir di bank belum tentu langsung berubah menjadi kredit.

Dalam jangka pendek, Josua menilai bank dengan porsi dana pemerintah yang besar berpotensi menghadapi likuiditas yang lebih ketat dan terdorong menaikkan bunga dana atau lebih selektif menyalurkan kredit. Namun, dampak tersebut dapat diminimalkan apabila belanja pemerintah berjalan cepat.

“Dana itu akan kembali ke perbankan sebagai simpanan penerima belanja dan meningkatkan transaksi,” jelas Josua.