Nasionalisasi Kebun Sawit Ilegal, Petani dan Pelaku Usaha Minta Kepastian Hukum
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Rabu, 31 Des 2025
- print Cetak
Buah Sawit
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Di tengah langkah pemerintah melakukan nasionalisasi kebun sawit ilegal, pelaku usaha dan petani sawit meminta kepastian hukum agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat.
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai penertiban lahan sawit ilegal perlu disertai mekanisme hukum yang jelas, transparan, dan membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Ketua POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan bahwa komunikasi dua arah menjadi kunci agar kebijakan berjalan adil dan akuntabel.
“Ruang dialog dan penyandingan data antara pemerintah dan masyarakat akan membantu memastikan kebijakan berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Darto, Selasa (30/12/2025).
Menurut dia, dalam proses penyitaan dan pengenaan sanksi terhadap kebun sawit ilegal, pemerintah perlu menyediakan mekanisme keberatan yang jelas bagi petani dan pelaku usaha. Hal ini penting agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 dapat berjalan optimal dan melibatkan partisipasi publik.
Darto menekankan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama untuk menjaga iklim usaha sawit nasional. Ia mendorong pemerintah menyusun peta jalan penataan sawit yang komprehensif dan mudah dipahami, terutama bagi petani kecil.
Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada petani kecil dan masyarakat hukum adat agar penertiban tidak memicu persoalan sosial baru. Pendekatan legalisasi berbasis reforma agraria dan perhutanan sosial dinilai dapat menjadi solusi yang menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.
“Penertiban sawit akan lebih efektif jika petani diposisikan sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan,” kata Darto.
Ia juga mengingatkan agar penyelesaian status hukum lahan dilakukan secara tuntas sebelum pengelolaan kebun dialihkan kepada pihak lain. Menurutnya, transparansi dan pendekatan dialogis akan membantu membangun kepercayaan petani serta pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah.
- Penulis: syaiful amri
