Rabu, 13 Mei 2026
light_mode
Beranda » Nasional » BPS: Ada PHK Tapi Pengangguran Turun, Serapan Tenaga Kerja Meningkat di 2025

BPS: Ada PHK Tapi Pengangguran Turun, Serapan Tenaga Kerja Meningkat di 2025

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan jumlah pengangguran nasional di tengah maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data BPS per Agustus 2025, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,46 juta orang, turun dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 7,47 juta orang, dan lebih rendah dari Agustus 2023 yang masih sebesar 7,86 juta orang.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penurunan angka pengangguran ini terjadi karena penyerapan tenaga kerja terus meningkat, meskipun masih ada kasus PHK di sejumlah sektor industri.

“Sebenarnya ada yang PHK, dan ada yang masuk diserap lapangan kerja. Kebetulan di bulan Agustus itu juga jumlah angkatan kerjanya meningkat,” ujar Amalia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Dari total pengangguran per Agustus 2025, sekitar 0,77% atau 58 ribu orang tercatat sebagai korban PHK. Angka ini mencakup PHK di beberapa sektor utama, yaitu:

  • Industri pengolahan: 22,8 ribu orang
  • Perdagangan: 9,7 ribu orang
  • Pertambangan: 7,7 ribu orang

Ketiga sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar kasus PHK yang tercatat oleh BPS sepanjang tahun 2025. BPS mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia per Agustus 2025 mencapai 154 juta orang, meningkat dibanding Agustus 2024 yang sebesar 152,11 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 146,54 juta orang telah bekerja, naik dari 144,64 juta orang pada tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah tenaga kerja terserap inilah yang turut mendorong turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada Agustus 2025, TPT tercatat 4,85%, turun dari 4,91% di Agustus 2024 dan 5,32% di Agustus 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Turun

TPT menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja dan menjadi indikator utama kondisi pasar tenaga kerja. Menurut Amalia, penurunan TPT menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia masih cukup kuat, meskipun beberapa perusahaan melakukan efisiensi.

“Dengan peningkatan jumlah angkatan kerja itu, ada banyak yang diserap tetapi ada juga yang menganggur. Jadi memang di dalam pasar tenaga kerja itu ada yang masuk dan ada yang keluar,” kata Amalia.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Arab Saudi dan Muhammadiyah Tetapkan Idulfitri 2026 Jatuh Jumat 20 Maret

    Arab Saudi dan Muhammadiyah Tetapkan Idulfitri 2026 Jatuh Jumat 20 Maret

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Arab Saudi resmi menetapkan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Keputusan ini diumumkan melalui Mahkamah Agung setelah pemantauan hilal sebagai penanda berakhirnya bulan Ramadan. Dalam keterangan resmi yang dirilis oleh Saudi Press Agency, disebutkan bahwa Kamis, 19 Maret 2026 merupakan hari terakhir Ramadan, sehingga […]

  • Bea Keluar Batu Bara Berlaku 1 Januari 2026, Kemenkeu Targetkan Tambahan Penerimaan Rp20 Triliun

    Bea Keluar Batu Bara Berlaku 1 Januari 2026, Kemenkeu Targetkan Tambahan Penerimaan Rp20 Triliun

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bea keluar (BK) ekspor batu bara akan mulai dipungut pada 1 Januari 2026. Saat ini, aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) masih dalam tahap penyusunan dan ditargetkan rampung sebelum akhir 2025. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, penyusunan PMK tersebut telah sejalan […]

  • Buruh Industri Tembakau Dukung  Menkeu Purbaya, Tolak Wacana Kemasan Rokok Polos

    Buruh Industri Tembakau Dukung  Menkeu Purbaya, Tolak Wacana Kemasan Rokok Polos

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Serikat pekerja sektor industri hasil tembakau (IHT) menyatakan penolakan terhadap wacana penyeragaman kemasan rokok polos (plain packaging) yang tengah dibahas Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kelompok buruh menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan industri rokok legal serta mengancam keberlanjutan lapangan kerja. Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, mengungkapkan bahwa penerapan kemasan polos dapat berdampak langsung […]

  • Direktur Utama NET TV Lie Halim Mundur, MDTV Siapkan RUPS Maksimal 90 Hari

    Direktur Utama NET TV Lie Halim Mundur, MDTV Siapkan RUPS Maksimal 90 Hari

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Direktur Utama NET TV, Lie Halim, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut telah diajukan pada 20 Februari 2026. Manajemen perusahaan induk, PT MDTV Media Technologies Tbk, menyampaikan bahwa surat pengunduran diri telah diterima secara resmi dan dilaporkan sebagai keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Corporate Secretary MDTV, Cecil Samantha Sasmita, […]

  • OJK Segera Bentuk Satgas Reformasi Pasar Modal

    OJK Segera Bentuk Satgas Reformasi Pasar Modal

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera membentuk Task Force (Satgas) Reformasi Integritas Pasar Modal. Langkah ini diumumkan oleh Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki), dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026. Kiki menjelaskan bahwa pembentukan Satgas ini sebagai bagian dari komitmen percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Satgas […]

  • Usai Banjir Bandang, 24 Izin Kelola Hutan di Aceh hingga Sumbar Dievaluasi

    Usai Banjir Bandang, 24 Izin Kelola Hutan di Aceh hingga Sumbar Dievaluasi

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah mengaudit 24 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyusul terjadinya banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025 lalu. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan audit dilakukan untuk memastikan aktivitas pemanfaatan hutan telah berjalan sesuai ketentuan dan tidak berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang […]

expand_less