Selasa, 11 Agu 2026
light_mode
Beranda » Nasional » BPS: Ada PHK Tapi Pengangguran Turun, Serapan Tenaga Kerja Meningkat di 2025

BPS: Ada PHK Tapi Pengangguran Turun, Serapan Tenaga Kerja Meningkat di 2025

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan jumlah pengangguran nasional di tengah maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data BPS per Agustus 2025, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,46 juta orang, turun dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 7,47 juta orang, dan lebih rendah dari Agustus 2023 yang masih sebesar 7,86 juta orang.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penurunan angka pengangguran ini terjadi karena penyerapan tenaga kerja terus meningkat, meskipun masih ada kasus PHK di sejumlah sektor industri.

“Sebenarnya ada yang PHK, dan ada yang masuk diserap lapangan kerja. Kebetulan di bulan Agustus itu juga jumlah angkatan kerjanya meningkat,” ujar Amalia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Dari total pengangguran per Agustus 2025, sekitar 0,77% atau 58 ribu orang tercatat sebagai korban PHK. Angka ini mencakup PHK di beberapa sektor utama, yaitu:

  • Industri pengolahan: 22,8 ribu orang
  • Perdagangan: 9,7 ribu orang
  • Pertambangan: 7,7 ribu orang

Ketiga sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar kasus PHK yang tercatat oleh BPS sepanjang tahun 2025. BPS mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia per Agustus 2025 mencapai 154 juta orang, meningkat dibanding Agustus 2024 yang sebesar 152,11 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 146,54 juta orang telah bekerja, naik dari 144,64 juta orang pada tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah tenaga kerja terserap inilah yang turut mendorong turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada Agustus 2025, TPT tercatat 4,85%, turun dari 4,91% di Agustus 2024 dan 5,32% di Agustus 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Turun

TPT menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja dan menjadi indikator utama kondisi pasar tenaga kerja. Menurut Amalia, penurunan TPT menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia masih cukup kuat, meskipun beberapa perusahaan melakukan efisiensi.

“Dengan peningkatan jumlah angkatan kerja itu, ada banyak yang diserap tetapi ada juga yang menganggur. Jadi memang di dalam pasar tenaga kerja itu ada yang masuk dan ada yang keluar,” kata Amalia.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Emas Naik Akibat Produksi Freeport Terganggu, Jadi Pendorong Inflasi Oktober 2025

    Harga Emas Naik Akibat Produksi Freeport Terganggu, Jadi Pendorong Inflasi Oktober 2025

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Oktober 2025 mencapai 2,86% secara tahunan (year on year). Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga emas perhiasan, yang menjadi penyumbang utama inflasi bulan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kenaikan harga emas terjadi karena gangguan produksi di tambang PT Freeport Indonesia (PTFI). Insiden […]

  • Mobil Listrik Diprediksi Dominasi 90 Persen Pasar China pada 2040

    Mobil Listrik Diprediksi Dominasi 90 Persen Pasar China pada 2040

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Perkembangan kendaraan listrik di China diproyeksikan akan semakin dominan dalam dua dekade mendatang. Bahkan, mobil listrik murni atau battery electric vehicle (BEV) diprediksi mampu menguasai hingga 90 persen pangsa pasar otomotif negara tersebut pada tahun 2040. Prediksi ini disampaikan oleh pakar otomotif dari Universitas Tsinghua, Ouyang Minggao, yang menilai kendaraan listrik berbasis baterai […]

  • BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Oktober–Desember 2025, Begini Cara Cek Penerimanya Online

    BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Oktober–Desember 2025, Begini Cara Cek Penerimanya Online

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900 ribu untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Bansos ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal IV 2025 guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa program BLT Kesra menargetkan lebih […]

  • Trump Dikritik Usai Minta Bantuan China di Selat Hormuz, Demokrat: Tanda Putus Asa

    Trump Dikritik Usai Minta Bantuan China di Selat Hormuz, Demokrat: Tanda Putus Asa

    • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik tajam setelah meminta bantuan China untuk mengatasi ketegangan di Selat Hormuz yang ditutup Iran di tengah konflik kawasan Timur Tengah. Kritik tersebut salah satunya datang dari Senator Partai Demokrat Chuck Schumer yang menilai langkah Trump sebagai bentuk kebijakan luar negeri yang tidak konsisten. Schumer menyindir permintaan […]

  • Perak Anjlok Rp1.600, Peluang Cuan Terbuka Lebar

    Perak Anjlok Rp1.600, Peluang Cuan Terbuka Lebar

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kabar segar bagi warga Jambi yang ingin mulai bisnis perak atau menambah koleksi perak. Saat ini harga perak Antam turun cukup dalam, membuka peluang emas untuk mendapatkannya lebih murah. Dikutip Jambisnis.com dari laman Logam Mulia, Rabu (10/6/2026), harga perak Antam terkoreksi signifikan sebesar Rp1.600 menjadi Rp44.050 per gram. Dengan harga yang jauh lebih […]

  • Pajak Pedagang Online Mulai Dipungut 2026? Purbaya Siapkan Skema Baru Marketplace

    Pajak Pedagang Online Mulai Dipungut 2026? Purbaya Siapkan Skema Baru Marketplace

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali membuka peluang penerapan pajak bagi pedagang online di marketplace pada pertengahan 2026. Kebijakan ini akan dijalankan dengan catatan kondisi ekonomi nasional terus menunjukkan perbaikan hingga kuartal II tahun ini. Sebelumnya, rencana pemungutan pajak transaksi digital sempat ditunda lantaran daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Namun, […]

expand_less