Polemik Desil Makin Ramai, BPS Didesak Jelaskan Data Penentu Bansos
- account_circle say say
- calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
- print Cetak
Petugas menyerahkan uang tunai kepada warga saat penyaluran bantuan sosial.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Polemik data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum mereda. Badan Pusat Statistik (BPS) didesak memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai sumber data dan metode yang digunakan untuk menentukan peringkat ekonomi warga.
Desakan itu salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani. Ia meminta BPS segera memperbaiki data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebagian masyarakat.
Menurut Lalu, transparansi penting karena data desil berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk bantuan sosial. Kesalahan klasifikasi berpotensi membuat warga yang seharusnya menerima bantuan justru tersisih.
“BPS juga harus menjelaskan kepada masyarakat sumber data yang digunakan di dalam menentukan desil,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Ia juga meminta perbaikan data dilakukan dengan cepat. BPS didorong menyelesaikan pembaruan maksimal dua pekan setelah masyarakat menyampaikan sanggahan melalui kanal yang telah disediakan.
Polemik tersebut turut mendapat perhatian Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia mengatakan pemerintah terus memantau keluhan warga terkait peringkat desil yang dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Gus Ipul mengakui masih ditemukan persoalan dalam penetapan peringkat tersebut. Karena itu, ia menyatakan akan meminta BPS memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Desil merupakan salah satu bagian penting dalam pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai kebijakan dan bantuan.
Persoalan muncul ketika peringkat yang tercantum dalam data dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual warga. Kasus warga yang dianggap berada pada kelompok ekonomi tinggi meski kondisi kehidupannya sederhana ikut memperbesar sorotan publik.
Karena itu, perbaikan data tidak hanya menyangkut angka dalam sistem. Akurasi desil berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran kebijakan pemerintah.
BPS kini dituntut memastikan mekanisme pemutakhiran dan sanggah dapat berjalan transparan, sekaligus menjelaskan kepada publik bagaimana kondisi ekonomi seseorang diterjemahkan menjadi peringkat desil.
- Penulis: say say
