Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Minta RI Lebih Terbuka di Rantai Pasok Global
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Bank Dunia menilai Indonesia perlu lebih terbuka terhadap perdagangan global agar tidak semakin tertinggal dalam rantai pasok manufaktur dunia. Lembaga tersebut juga menyoroti dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai menghambat kompetisi dan reformasi ekonomi.
Chief Economist of the East and Pacific Region World Bank Aaditya Mattoo mengatakan, kebijakan perdagangan Indonesia yang masih cenderung protektif telah membuat kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun tajam.
“Kebijakan perdagangan yang cenderung protektif justru membuat Indonesia semakin terpinggirkan dari rantai pasok dan manufaktur global. Faktanya, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB telah menurun dari lebih dari sepertiga menjadi kurang dari seperlima,” ujar Aaditya dalam media briefing daring, Selasa (7/10).
Bank Dunia menilai reformasi ekonomi menjadi kunci bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi di masa mendatang. Salah satu langkah penting, kata Aaditya, adalah mengurangi dominasi BUMN dan perusahaan terafiliasi pemerintah dalam berbagai sektor.
“Reformasi harus diarahkan pada keterbukaan perdagangan, perluasan kompetisi, serta pengurangan dominasi perusahaan milik negara. Langkah-langkah ini akan sangat berpengaruh terhadap daya saing ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Bank Dunia juga menyoroti upaya Indonesia yang tengah berusaha tumbuh di atas potensi pertumbuhan alaminya. Menurut Aaditya, pemerintah masih menutup kesenjangan pertumbuhan melalui berbagai dukungan fiskal, seperti subsidi pangan, transportasi, dan energi.
Namun, ia menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini terletak pada meningkatkan arus investasi. Meski demikian, langkah-langkah seperti pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan pelonggaran kebijakan moneter dinilai sebagai kebijakan yang tepat.
“Terdapat potensi besar untuk mengembangkan investasi di sektor hilirisasi dan kawasan ekonomi khusus (KEK),” kata Aaditya.
- Penulis: syaiful amri
