Purbaya Klaim Sektor Riil Bisa Dongkrak Rasio Pajak hingga 1% PDB
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis bahwa pemulihan sektor riil akan menjadi pendorong utama peningkatan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 1%. Langkah ini diyakini mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan menekan defisit anggaran di tengah lonjakan utang pemerintah.
“Kalau sektor riil berjalan dengan bagus seperti yang saya desain, beberapa bulan ke depan harusnya bisa menaikkan tax ratio hampir 0,5% sampai 1%. Itu kira-kira setara tambahan penerimaan pajak Rp100 triliun,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, peningkatan aktivitas dunia usaha akan mendorong naiknya penerimaan negara, baik dari pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Purbaya menjelaskan bahwa strategi utama pemerintah saat ini adalah memastikan anggaran belanja negara tepat sasaran dan tepat waktu, sekaligus meminimalkan kebocoran.
“Strateginya jelas: anggaran dibelanjakan secara efisien, dampaknya optimal ke ekonomi, dan itu akan mempercepat pertumbuhan serta memperbesar penerimaan pajak,” ungkapnya.
Pemerintah juga menginjeksi sistem keuangan nasional dengan likuiditas murah sebesar Rp200 triliun yang bersumber dari kas pemerintah, serta menambah stimulus ekonomi Rp46 triliun hingga akhir 2025.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 bisa melesat di atas 5,5% year-on-year (yoy). Ia menilai bahwa pemulihan sektor riil menjadi kunci bagi peningkatan penerimaan pajak dan penguatan fiskal nasional.
Kendati demikian, Purbaya mengakui masih ada tantangan besar dalam mencapai target penerimaan pajak tahun ini, yang baru terealisasi 62,4% dari total outlook Rp2.076,9 triliun. Karena itu, Kementerian Keuangan terus melakukan pembenahan sistem administrasi perpajakan (Coretax) serta debottlenecking dunia usaha agar proses bisnis lebih lancar dan transparan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Purbaya yang juga anggota Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah intens berinteraksi dengan pelaku usaha dan investor untuk menyerap masukan dan memberikan solusi, terutama dalam hal kebijakan fiskal.
“Saya sering bertemu dengan dunia usaha untuk dengar langsung keluhan mereka. Kita ingin pastikan kebijakan fiskal berpihak pada pertumbuhan sektor riil,” tegasnya.
Dengan berbagai dorongan tersebut, Purbaya berharap kontribusi sektor usaha terhadap penerimaan negara meningkat signifikan, sekaligus memperbaiki rasio pajak Indonesia yang selama ini masih berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN.
Hingga saat ini, total outstanding utang pemerintah mencapai Rp9.302,6 triliun atau sekitar 39,8% terhadap PDB — mendekati level saat pandemi Covid-19. Meski demikian, Purbaya memastikan bahwa rasio tersebut masih tergolong aman dan dapat dikendalikan melalui strategi fiskal yang hati-hati.
“Kuncinya bukan menekan utang secara ekstrem, tapi memastikan utang itu produktif. Dengan ekonomi tumbuh cepat, rasio utang terhadap PDB akan turun secara alami,” ujarnya menegaskan.
- Penulis: syaiful amri
