Kamis, 29 Okt 2026
light_mode
Beranda » Regional » 6.811 Jargas Tanjabbar Belum Aktif, Pemkab Usulkan 19.750 Sambungan Baru pada 2027

6.811 Jargas Tanjabbar Belum Aktif, Pemkab Usulkan 19.750 Sambungan Baru pada 2027

  • account_circle Darmanto Zebua
  • calendar_month 27 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Ribuan rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi, masih menunggu pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) yang telah selesai dibangun. Sebanyak 6.811 sambungan rumah (SR) yang rampung dikerjakan hingga kini belum diaktivasi, sehingga masyarakat belum bisa menikmati layanan energi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Tanjabbar berharap proses aktivasi segera dilakukan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjabbar, Suparti, mengatakan pekerjaan konstruksi jargas telah selesai. Namun, fasilitas tersebut belum dapat digunakan masyarakat karena proses aktivasi belum terlaksana.

“Pekerjaan konstruksi sudah selesai, namun belum aktivasi, Pemkab berharap jargas yang sudah selesai dibangun dapat segera diaktivasi,” kata Suparti, Kamis (29/10/2026).

Menurut dia, pemerintah daerah juga berharap pembangunan jargas dapat berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Tanjabbar diusulkan menjadi salah satu daerah prioritas untuk mendapatkan alokasi pembangunan jaringan gas pada periode berikutnya.

Perluasan jaringan tersebut dinilai penting untuk menyediakan alternatif energi yang lebih ekonomis bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Tungkal Ilir. Selain kebutuhan rumah tangga, ketersediaan gas bumi juga berpotensi mendukung aktivitas usaha yang membutuhkan pasokan energi secara rutin.

Usulkan Tambahan 19.750 Sambungan pada 2027

Sebelumnya, Wakil Bupati Tanjabbar Katamso telah meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pengoperasian jaringan gas yang sudah dibangun di wilayahnya.

Katamso menegaskan, infrastruktur yang telah selesai harus segera difungsikan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Menurut dia, kebutuhan jargas tidak terbatas pada kegiatan rumah tangga, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan usaha kecil.

“Perhatian kami, bagaimana infrastruktur yang sudah selesai dibangun ini dapat segera difungsikan. Masyarakat sangat membutuhkan jargas, tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk mendukung kegiatan UMKM,” ungkapnya.

Selain meminta percepatan aktivasi 6.811 sambungan yang telah selesai dibangun, Pemkab Tanjabbar mengusulkan penambahan 19.750 SR baru yang tersebar di beberapa kecamatan untuk diprioritaskan dalam program nasional 2027.

Usulan tersebut diharapkan memperluas akses energi sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG tabung tiga kilogram bersubsidi. Selama ini, LPG bersubsidi menjadi salah satu sumber energi rumah tangga, tetapi pasokannya terkadang mengalami kelangkaan di pasaran.

Berpotensi Tekan Biaya Energi UMKM

Perluasan jargas berpotensi membuka pilihan sumber energi bagi pelaku UMKM, terutama usaha yang membutuhkan gas untuk kegiatan produksi sehari-hari. Apabila layanan telah aktif dan tarifnya sesuai kebutuhan pengguna, jaringan gas dapat menjadi alternatif dalam mengelola pengeluaran energi.

Meski demikian, manfaat ekonominya akan bergantung pada kepastian pasokan, tarif, kesiapan sambungan, serta kesesuaian penggunaan gas dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga dan usaha.

Pemkab Tanjabbar menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk mengawal aktivasi jaringan yang telah rampung sekaligus memperjuangkan usulan sambungan baru.

Dengan pengoperasian yang dipercepat dan perluasan jaringan pada periode berikutnya, program jargas diharapkan tidak hanya menjadi pembangunan infrastruktur, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh akses energi dan mendukung aktivitas ekonomi daerah.(*)

 

  • Penulis: Darmanto Zebua
  • Editor: Darmanto Zebua

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nasionalisasi Kebun Sawit Ilegal, Petani dan Pelaku Usaha Minta Kepastian Hukum

    Nasionalisasi Kebun Sawit Ilegal, Petani dan Pelaku Usaha Minta Kepastian Hukum

    • calendar_month Rabu, 31 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Di tengah langkah pemerintah melakukan nasionalisasi kebun sawit ilegal, pelaku usaha dan petani sawit meminta kepastian hukum agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat. Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai penertiban lahan sawit ilegal perlu disertai mekanisme hukum yang jelas, transparan, dan membuka ruang dialog antara pemerintah […]

  • Kemenhub Pastikan Kebutuhan BBM Angkutan Bus di Jambi Terpenuhi

    Kemenhub Pastikan Kebutuhan BBM Angkutan Bus di Jambi Terpenuhi

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk angkutan bus di Provinsi Jambi kini telah kembali aman. Permasalahan yang sebelumnya sempat menghambat operasional bus akibat sulit memperoleh solar disebut telah berhasil diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif […]

  • Ingat! SPPG Dilarang Masak di Bawah Pukul 12 Malam: Perpres Tata Kelola MBG

    Ingat! SPPG Dilarang Masak di Bawah Pukul 12 Malam: Perpres Tata Kelola MBG

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola Makan Bergizi Gratis telah rampung dan segera diundangkan. Nanik menyebut salah satu yang dibahas dalam beleid ini terkait teknis aturan masak MBG untuk mencegah kasus keracunan. Menurutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang memasak MBG di […]

  • Investasi Sarolangun Rp214 Miliar, Hilirisasi Jadi Kunci Dongkrak Ekonomi Daerah

    Investasi Sarolangun Rp214 Miliar, Hilirisasi Jadi Kunci Dongkrak Ekonomi Daerah

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Realisasi investasi Kabupaten Sarolangun mencapai Rp214 miliar hingga triwulan II 2026. Nilai tersebut menunjukkan aktivitas penanaman modal masih berlangsung, tetapi pemerintah daerah menghadapi pekerjaan besar untuk meningkatkan investasi sekaligus memperluas dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Di tengah persaingan menarik investor, Sarolangun perlu mengoptimalkan potensi perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Tantangannya bukan hanya mendatangkan modal baru, […]

  • Purbaya Bahas Peluang Industri Tekstil dengan AGTI, Sentuh Isu Perizinan dan Thrifting

    Purbaya Bahas Peluang Industri Tekstil dengan AGTI, Sentuh Isu Perizinan dan Thrifting

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) di Kementerian Keuangan, Selasa (4/11/2025). Pertemuan ini membahas peta jalan (roadmap) peluang, tantangan, dan ancaman di sektor industri tekstil dan garmen nasional. Ketua Umum AGTI yang juga Vice CEO PT Pan Brothers Tbk, Anne Patricia Sutanto, menjelaskan bahwa AGTI memaparkan […]

  • 167 BUMN Dilikuidasi, Pemerintahan Prabowo Subianto Pangkas Ribuan Perusahaan Negara

    167 BUMN Dilikuidasi, Pemerintahan Prabowo Subianto Pangkas Ribuan Perusahaan Negara

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah mempercepat perampingan badan usaha milik negara (BUMN). Hingga 28 April 2026, sebanyak 167 perusahaan pelat merah telah dilikuidasi. Direktur Operasional Danantara, Dony Oskaria, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN. “Total yang sudah dilikuidasi sekitar 167 perusahaan,” kata Dony, Selasa, 28 April 2026. Pemerintah […]

expand_less