Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Serapan Pupuk Subsidi Naik Tajam Setelah HET Turun 20 Persen

Serapan Pupuk Subsidi Naik Tajam Setelah HET Turun 20 Persen

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jum, 7 Nov 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan bahwa serapan pupuk subsidi meningkat signifikan setelah pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20 persen dan menyederhanakan sistem distribusi pupuk untuk petani. Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Jekvy Hendra, mengatakan kebijakan penurunan HET yang mulai berlaku sejak 22 Oktober 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata ulang sistem pupuk bersubsidi agar lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

“Sebelum kebijakan ini diterapkan, rata-rata penebusan pupuk hanya sekitar 42 ribu petani per hari. Kini meningkat tajam menjadi 72 ribu hingga 78 ribu petani per hari,” ujar Jekvy dalam webinar “Kebijakan Pertanian: 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo”, Jumat (7/11/2025).

Peningkatan tersebut mencerminkan antusiasme petani setelah harga pupuk bersubsidi diturunkan. Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia, sejak kebijakan baru diumumkan, tercatat serapan pupuk Urea mencapai 180 ribu ton dan pupuk NPK Phonska sebesar 266.800 ton.

Rincian Penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Subsidi 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025, penurunan HET pupuk subsidi meliputi:

  • Urea: turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800/kg
  • NPK: turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840/kg
  • NPK Kakao: turun dari Rp3.300 menjadi Rp2.640/kg
  • ZA (khusus tebu): turun dari Rp1.700 menjadi Rp1.360/kg
  • Pupuk Organik: turun dari Rp800 menjadi Rp640/kg

Selain penurunan harga, Kementan juga memperkenalkan sistem penebusan digital pupuk subsidi menggunakan aplikasi IPUBER, yang memungkinkan petani membeli pupuk hanya dengan KTP atau kartu perbankan di mesin EDC.

“Sistem digital ini membuat distribusi pupuk lebih mudah dan mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi,” jelas Jekvy.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk nasional dalam kondisi aman. Hingga akhir Oktober 2025, stok pupuk mencapai 1,1 juta ton, terdiri atas 1,07 juta ton pupuk subsidi dan 434 ribu ton pupuk non-subsidi yang disiapkan bagi petani di luar alokasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Realisasi penyaluran pupuk subsidi hingga 26 Oktober 2025 mencapai 6,31 juta ton, atau 68,18 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton.

“Kami terus berkolaborasi dengan Kementan agar penyaluran pupuk subsidi tetap optimal dan tepat sasaran,” ujar Asep Saepul Muslim, SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Pupuk Indonesia.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Apkasi Soroti Pemangkasan Anggaran Daerah, Sebut Pemerintah Alami Resentralisasi Fiskal

    Ketua Apkasi Soroti Pemangkasan Anggaran Daerah, Sebut Pemerintah Alami Resentralisasi Fiskal

    • calendar_month Rab, 29 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya gejala resentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam rancangan APBN 2026, pagu TKD hanya mencapai Rp699 triliun, turun signifikan dari outlook 2025 sebesar Rp864 triliun. Padahal, […]

  • Salurkan 142.743 Unit Rumah KPR, BTN Kuasai 81,8% FLPP Nasional

    Salurkan 142.743 Unit Rumah KPR, BTN Kuasai 81,8% FLPP Nasional

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah menyalurkan 142.743 unit KPR Sejahtera FLPP atau setara 81,8% dari total nasional sebanyak 188.434 unit. Capaian tersebut membuktikan peran strategis BTN dalam menopang program pemerintah di sektor perumahan rakyat. Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar mengatakan keberhasilan program KPR subsidi tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah. […]

  • 15 Ide Usaha Kreatif untuk Gen Z di 2025, Modal Minim tapi Untung Maksimal

    15 Ide Usaha Kreatif untuk Gen Z di 2025, Modal Minim tapi Untung Maksimal

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Generasi Z tidak lagi sekadar menjadi pengguna tren, tetapi justru menjadi pencipta peluang bisnis yang cuan besar. Tahun 2025 disebut-sebut sebagai masa keemasan bagi anak muda kreatif yang ingin memulai usaha dengan modal minim namun berpotensi meraih keuntungan maksimal. Generasi Z dikenal adaptif, tech-savvy, dan punya keberanian […]

  • Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal

    UMP 2026 Belum Tuntas, Ini Opsi dari KSPI

    • calendar_month Sen, 24 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pengumuman Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 yang sedianya pada 21 November, tak tercapai. Pemerintah menunda pengumuman kenaikan UMP 2026 yang seharusnya dilakukan pada Jumat (21/11/2025). Buruh yang sedianya berdemo, juga menunda aksi tersebut. “Sebagai pengganti (aksi demonstrasi), buruh menawarkan tiga opsi kenaikan upah minimum,” kata Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, […]

  • THR PNS 2026 Belum Cair di Pekan Kedua Ramadan, Janji Menkeu Purbaya Dipertanyakan

    THR PNS 2026 Belum Cair di Pekan Kedua Ramadan, Janji Menkeu Purbaya Dipertanyakan

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Tunjangan Hari Raya (THR) PNS 2026 hingga pekan kedua Ramadan belum juga cair. Kondisi ini memicu pertanyaan publik lantaran sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan THR ASN akan dilakukan pada awal bulan puasa. Berdasarkan pantauan hingga Senin (2/3/2026), pemerintah belum merilis Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pencairan THR bagi […]

  • Kepgub Baru Permudah Warga DKI Miliki Rumah, BPHTB Bisa Dipangkas hingga 75 Persen

    Kepgub Baru Permudah Warga DKI Miliki Rumah, BPHTB Bisa Dipangkas hingga 75 Persen

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dalam upaya membantu masyarakat memiliki rumah pertama dan meringankan beban pajak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 840 Tahun 2025. Aturan ini memberikan pengurangan dan pembebasan pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warga yang memenuhi syarat tertentu. Kebijakan ini menjadi langkah lanjutan Pemprov DKI Jakarta […]

expand_less