Sentralisasi DHE ke Himbara, Ekonom Ingatkan Bahaya Liquidity Shock dan Monopoli
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Rab, 10 Des 2025
- comment 0 komentar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
JAMBISNIS.COM – Pemerintah tengah merancang perubahan aturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam untuk memperkuat pasokan valuta asing di dalam negeri. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil tanpa pertimbangan matang bisa memicu rush valas hingga menimbulkan gangguan stabilitas ekonomi.
Seperti diketahui, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penempatan DHE SDA di perbankan nasional. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut kini kembali dievaluasi Presiden Prabowo Subianto karena belum optimal meningkatkan cadangan devisa.
Sejak Juni 2025, posisi cadangan devisa sempat merosot hingga berada pada level US$148,7 miliar pada September. Kondisi mulai membaik pada Oktober–November, namun kenaikan tersebut disebut lebih banyak berasal dari penerimaan pajak dan pinjaman luar negeri.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan revisi aturan saat ini sedang dibahas dan telah disosialisasikan kepada perbankan serta pelaku usaha. Salah satu perubahan penting adalah kewajiban menempatkan DHE SDA secara khusus pada bank-bank BUMN atau Himbara.
Selain pemusatan, tingkat konversi valuta asing yang sebelumnya wajib 100 persen akan diturunkan menjadi 50 persen untuk meningkatkan likuiditas valas domestik.
Sejumlah ekonom memandang pemusatan DHE SDA ke Himbara berpotensi menekan likuiditas valas bank swasta dan bisa membuat pelaku ekspor harus menanggung biaya tambahan untuk memindahkan dananya.
Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menilai pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur dan kapasitas bank BUMN mengelola lonjakan dana valas. Selain itu, investor asing yang menjadi pemegang saham bank swasta juga dapat kehilangan kepercayaan apabila likuiditas memburuk.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai arah kebijakan pemerintah berisiko mendorong sentralisasi sektor keuangan di bawah bank-bank BUMN. Hal tersebut, menurut dia, berpotensi menghambat persaingan dan mengulang pola monopoli layanan ekspor-impor.
“Dominasi Himbara tidak otomatis menciptakan industri keuangan yang efisien,” ujarnya.
- Penulis: syaiful amri
Saat ini belum ada komentar