Purbaya Kirim Wamen Ikut RDG BI: Tegaskan Bukan untuk Mengintimidasi Kebijakan BI
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Kam, 20 Nov 2025
- comment 0 komentar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan kehadiran Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) November 2025. Purbaya menegaskan bahwa kehadiran Wamenkeu bukan untuk mengintimidasi penetapan suku bunga BI Rate.
Menurut Purbaya, landasan hukum mengenai kehadiran perwakilan pemerintah dalam RDG BI sudah jelas diatur dalam Pasal 43 ayat 1 huruf a Undang-Undang Bank Indonesia. Aturan tersebut memungkinkan pemerintah mengirim pejabat setingkat menteri untuk mengikuti rapat yang menentukan kebijakan suku bunga.
“Enggak (mengintimidasi), itu kan UU-nya memang membolehkan kan, pemerintah boleh mengirim pejabat setingkat menteri untuk mengikuti RDG yang menentukan tingkat suku bunga,” ujar Purbaya di kawasan The Westin, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Purbaya menjelaskan bahwa kehadiran Thomas bertujuan untuk menyelaraskan pandangan antara pemerintah dan otoritas moneter dalam membaca kondisi perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga ingin memahami dinamika pembahasan internal di BI.
“Saya pikir untuk menyelaraskan pandangan saja dan melihat bagaimana sih suasana di bank sentral. Jadi ke depan akan lebih sinkron antara pemerintah dan bank sentral, jadi bukan negatif harusnya pandangannya lebih positif ke depan,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kehadiran Wamenkeu merupakan undangan resmi dari Dewan Gubernur BI kepada pemerintah melalui Menkeu. Karena Purbaya berhalangan hadir, undangan tersebut kemudian dialihkan kepada Thomas.
Perry menjelaskan bahwa undangan ini juga mempertimbangkan Pasal 43 ayat 1 huruf a UU BI, yang memperbolehkan kehadiran seorang menteri atau pejabat yang mewakili pemerintah dengan hak bicara, namun tanpa hak suara.
Ke depan, BI menilai kehadiran Wamenkeu dalam RDG bulanan menjadi penting untuk memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Sinkronisasi ini dibutuhkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Koordinasi kebijakan moneter BI dan fiskal pemerintah semakin penting mempertimbangkan ekonomi terkini yang hadapi ketidakpastian global,” kata Perry.
“Ini yang juga membuat perlunya menjaga stabilitas makro ekonomi, sistem keuangan, dan perlunya dorong pertumbuhan dari sisi permintaan ekonomi domestik,” tegasnya.
- Penulis: syaiful amri
Saat ini belum ada komentar